Wapres Ingatkan Guru Tak Berpolitik

Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, agar guru jangan terjun ke dunia politik praktis.

Guru perlu menjaga profesionalisme mereka untuk menjamin terjaganya mutu pendidikan yang diberikan kepada anak didik.

“Kembali ke guru masing-masing bagaimana menjadi profesional saja dan menjadi karier seperti itu dan menjaga amal jariyah kepada kita semuanya,” kata Wapres saat membuka Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) di Jakarta, Rabu (12/10/2016) malam.

Kalla mengatakan, jika dibandingkan rasio jumlah guru dan murid di Indonesia dan di Jepang, sebenarnya tidak berbeda jauh.

Di Jepang rasionnya 117, di Indonesia rasionnya 118. Dengan demikian, maka seharusnya terjadi efisiensi tenaga pengajar.

Namun, sering kali proses distribusi tenaga pengajar tidak berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari praktik otonomi pegawai negeri.

“Jadi seorang guru di Kabupaten Bogor susah pindah masuk ke Sukabumi karena beda kabupaten. Karena itu ada pikiran untuk memberikan suatu fungsi nasional kepada guru sehingga kita bisa pindah-pindahkan,” ujarnya.

Menurut Kalla, gagasan itu penting guna mengisi kekurangan tenaga pengajar di daerah. Di samping untuk menghindari guru terlibat politik apabila mereka sudah terlalu lama bertugas di suatu daerah.

“Bagaimana mengurangi juga kadang-kadang perpolitikan guru. Kalau dia tim sukses bupati dan diangkat jadi kepala dinas lah dia. Kalau kalah ditempatkan di kecamatan yang jauh, ya apa boleh buat kan,” ujarnya.

“Hal itu harus dihindari supaya kembali ke guru masing-masing bagaimana menjadi profesional,” tandasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, agar guru jangan terjun ke dunia politik praktis.

Guru perlu menjaga profesionalisme mereka untuk menjamin terjaganya mutu pendidikan yang diberikan kepada anak didik.

“Kembali ke guru masing-masing bagaimana menjadi profesional saja dan menjadi karier seperti itu dan menjaga amal jariyah kepada kita semuanya,” kata Wapres saat membuka Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) di Jakarta, Rabu (12/10/2016) malam.

Kalla mengatakan, jika dibandingkan rasio jumlah guru dan murid di Indonesia dan di Jepang, sebenarnya tidak berbeda jauh.

Di Jepang rasionnya 117, di Indonesia rasionnya 118. Dengan demikian, maka seharusnya terjadi efisiensi tenaga pengajar.

Namun, sering kali proses distribusi tenaga pengajar tidak berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari praktik otonomi pegawai negeri.

“Jadi seorang guru di Kabupaten Bogor susah pindah masuk ke Sukabumi karena beda kabupaten. Karena itu ada pikiran untuk memberikan suatu fungsi nasional kepada guru sehingga kita bisa pindah-pindahkan,” ujarnya.

Menurut Kalla, gagasan itu penting guna mengisi kekurangan tenaga pengajar di daerah. Di samping untuk menghindari guru terlibat politik apabila mereka sudah terlalu lama bertugas di suatu daerah.

“Bagaimana mengurangi juga kadang-kadang perpolitikan guru. Kalau dia tim sukses bupati dan diangkat jadi kepala dinas lah dia. Kalau kalah ditempatkan di kecamatan yang jauh, ya apa boleh buat kan,” ujarnya.

“Hal itu harus dihindari supaya kembali ke guru masing-masing bagaimana menjadi profesional,” tandasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, agar guru jangan terjun ke dunia politik praktis.

Guru perlu menjaga profesionalisme mereka untuk menjamin terjaganya mutu pendidikan yang diberikan kepada anak didik.

“Kembali ke guru masing-masing bagaimana menjadi profesional saja dan menjadi karier seperti itu dan menjaga amal jariyah kepada kita semuanya,” kata Wapres saat membuka Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) di Jakarta, Rabu (12/10/2016) malam.

Kalla mengatakan, jika dibandingkan rasio jumlah guru dan murid di Indonesia dan di Jepang, sebenarnya tidak berbeda jauh.

Di Jepang rasionnya 117, di Indonesia rasionnya 118. Dengan demikian, maka seharusnya terjadi efisiensi tenaga pengajar.

Namun, sering kali proses distribusi tenaga pengajar tidak berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari praktik otonomi pegawai negeri.

“Jadi seorang guru di Kabupaten Bogor susah pindah masuk ke Sukabumi karena beda kabupaten. Karena itu ada pikiran untuk memberikan suatu fungsi nasional kepada guru sehingga kita bisa pindah-pindahkan,” ujarnya.

Menurut Kalla, gagasan itu penting guna mengisi kekurangan tenaga pengajar di daerah. Di samping untuk menghindari guru terlibat politik apabila mereka sudah terlalu lama bertugas di suatu daerah.

“Bagaimana mengurangi juga kadang-kadang perpolitikan guru. Kalau dia tim sukses bupati dan diangkat jadi kepala dinas lah dia. Kalau kalah ditempatkan di kecamatan yang jauh, ya apa boleh buat kan,” ujarnya.

“Hal itu harus dihindari supaya kembali ke guru masing-masing bagaimana menjadi profesional,” tandasnya.