Demokrat menurut real count KPU pemilu 2014 mampu menang di 42 DPRD terbanyak ke 3. PKB menang di 18 DPRD, Gerindra menang di 15 DPRD, PAN menang di 10 DPRD, Nasdem menang di 7 DPRD, PKS menang di 2 DPRD, PPP menang di 2 DPRD, Hanura menang di 2 DPRD.
Padahal dana kampanye Demokrat hanya Rp. 308 Miliar lebih kecil dari dana kampanye Gerindra, PDIP dan Golkar yang diatas Rp. 400 Miliar atau dana kampanye Hanura Rp. 374 Miliar.
Ini daftar sementara DPRD yang dimenangkan Demokrat (tanpa bantuan media, dana kampanye terbatas, tanpa bantuan lembaga survei dan tanpa mengandalkan suku, ideologi, agama atau ormas).
Demokrat 42 DPRD Tanah Karo, DPRD Toba Samosir, DPRD Simalungun, DPR Aceh, DPRD Banda Aceh, DPRD Sibolga, DPRD Bungo, DPRD Siantar, DPRD Nias, DPRD Rokan Hulu, DPRD Natuna, DPRD Pakpak Barat, DPRD Way Kanan, DPRD Bintan, DPRD Sungai Penuh, DPRD Agam, DPRD Tuba Barat, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Batanghari, DPRD Jambi, DPRD Muarojambi, DPRD Nunukan, DPRD Cianjur, DPRD Pacitan, DPRD Blora, DPRD Lamongan, DPRD Madiun Kota, DPRD Konawe Utara, DPRD Mamuju, DPRD Mamuju Utara, DPRD Poso, DPRD Manado, DPRD Makassar, DPRD Jeneponto, DPRD Sinjai, DPRD Morowali, DPRD Lombok Timur, DPRD Lombok Utara, DPRD Sulbar, DPRD Sulteng, DPRD Malinau.
Demokrat Nomer 2 atau 3 di DPRD Surabaya, DPRD Rembang, DPRD Bali, DPRD Sumbar, DPRD Limapuluh Kota, DPRD Sijunjung, DPRD Pasaman, DPRD Riau, DPRD Sumut, DPRD Jatim, DPRD Sultra, DPRD Kutim.
PAN menang di DPRD Kediri, DPRD Bengkalis, DPRD Tanjabtim, DPRD Muba, DPRD Meranti, DPRD Kuantan Hulu, DPRD Kota Tarakan, DPRD Serdang Bedagai, DPRD Bombana, DPRD Sultra, DPRD Kotamobagu.
Hanura menang di DPRD Rote Ndao dan DPRD Tapteng.
PKS menang di DPRD Bantaeng Sulsel, DPRD Pinrang Sulsel.
PPP menang di DPRD Pamekasan, DPRD Rembang.
Nasdem menang di DPRD Bengkulu, DPRD Lebong, DPRD Kaur, DPRD Seluma, DPRD Lingga, DPRD Mesuji, DPRD Kota Baru.
Gerindra menang di DPRD Padang, DPRD Padang Panjang, DPRD Bukittinggi, DPRD Payakumbuh, DPRD Tanjabbar, DPRD Rejang Lebong, DPRD Mukomuko, DPRD Kerinci, DPRD Kotawaringin Lama, DPRD Jember, DPRD Bangkalan, DPRD Soppeng, DPR-DPRD Luwu Utara, DPRD Manggarai Barat, DPRD Puncak.
PKB menang di DPRD Sidoarjo, DPRD Kota Pasuruan, DPRD Kabupaten Pasuruan, DPRD Kabupaten Probolinggo, DPRD Bondowoso, DPRD Situbondo, DPRD Jember, DPRD Kota Batu, DPRD Trenggalek, DPRD Jombang, DPRD Kabupaten Madiun, DPRD Kabupaten Bojonegoro, DPRD Tuban, DPRD Lamongan, DPRD Gresik, DPRD Pamekasan, DPRD Sumenep, DPRD Sampang.
1. Demokrat adalah satu satunya parpol yang tidak dipuja media besar. Golkar dipuja TV One, Suara Karya dan Vivanews. Gerindra dan PDIP dipuja simpatisannya di Facebook, Kompasiana dan Twitter. Nasdem dipuja Metro TV. PKS dipuja kadernya di internet seperti PKS Piyungan. PKB, PPP dan PAN dipuja pendukungnya di website NU dan Muhammadiyah. Banyak lembaga survei dibayar parpol lain riset suara Demokrat dibawah 4% ternyata Demokrat dapat 10%.
2. Demokrat adalah satu satunya parpol yang tidak dibungkus dengan golongan tertentu sehingga kadernya tidak fanatik dan lembut. Golkar dibungkus dengan Sumatera Islam dan Sulawesi Islam. PDIP dibungkus dengan Jawa Nasionalis dan non Islam (Batak, Dayak, Tionghoa). Gerindra dibungkus dengan kelompok nasionalis. PKS dan PPP dibungkus dengan Islam, PAN dibungkus dengan Muhammadiyah, PKB dibungkus dengan NU. Sehingga kader parpol lain lebih fanatik dan keras. Pendukung Demokrat jarang terlibat kerusuhan atau bentrokan. Berbeda dengan parpol lain yang sering terlibat kerusuhan. Demokrat tahun 2009 menjadi satu satunya parpol di pemilu era reformasi yang bisa menang di 2 basis Jawa Nasionalis (Jateng-DIY) dan basis Jawa Santri (Jatim). PDIP sampai sekarang gagal menang di Jatim. Demokrat tahun 2014 juga menjadi satu satunya parpol yang menang di DPRD banyak daerah berbeda suku, agama dan ideologi.
3. Dana kampanye pemilu tahun 2014 Demokrat hanya Rp. 309 Miliar kalah dari dana kampanye Gerindra, PDIP dan Golkar yang diatas Rp. 400 Miliar. Tapi Demokrat mampu menang di DPRD lebih banyak dari Gerindra. Demokrat mampu menang di DPRD luar Jawa lebih banyak dari PDIP dan hampir seimbang dengan Golkar. Kemenangan PDIP untuk DPRD didominasi di daerah Jawa. Kemenangan PDIP di DPRD luar Jawa biasanya daerah transmigran Jawa atau daerah mayoritas non Islam. Demokrat mampu menang di DPRD luar Jawa untuk daerah semua suku dan agama. Dana kampanye Hanura Rp. 374 Miliar lebih besar dari dana kampanye Demokrat Rp. 309 Miliar. Dana kampanye Nasdem Rp. 277 Miliar, PAN Rp. 271 Miliar hampir sama dengan dana kampanye Demokrat. Tetapi suara Demokrat lebih besar dari suara PAN, Nasdem dan Hanura. Memang luar biasa Demokrat dan hal ini karena kinerja pengurus Demokrat di daerah yang bersih dan berprestasi. Demokrat hanya kolaps karena media kerap sekali menghina SBY. Padahal SBY punya banyak prestasi.
Prestasi SBY selama 2004-2014 :
1. Pendapatan perkapita naik 4 kali lipat
2. Ekonomi naik 4 kali lipat (dulu Rp. 2.000an Triliun sekarang diatas Rp. 8.000 Triliun)
3. Devisa naik 3 kali lipat
4. Jumlah mobil dan motor rakyat naik 4 kali lipat (rakyat makmur, dulu 2,4 Juta unit mobil sekarang 10 Juta unit mobil)
5. Simpanan perbankan rakyat naik 3 kali lipat (rakyat semakin makmur)
6. Dana pemerintah RI untuk pemerintah daerah naik 5 kali lipat (dulu Rp. 85 Triliun sekarang Rp. 465 Triliun lebih)
7. APBN naik 4 kali lipat
8. Pajak naik 4 kali lipat
9. Tahun 2004 orang miskin Indonesia ada 60%, sekarang orang miskin Indonesia turun tinggal 13%-40%
10. Tahun 2004 orang kelas menengah Indonesia hanya 40% sekarang kelas menengah Indonesia naik menjadi 58%
11. Gaji PNS naik 9 kali dalam 9 tahun (presiden sebelumnya cuma 2 kali)
12. Indonesia juara Sea Games 2011 dan ISG 2013
13. Indonesia menjadi negara Asia pertama yang memproduksi panser, kapal perang, pesawat dan mobil
14. Jumlah rumah rakyat naik
15. Jumlah ekspor naik 3 kali lipat
Kelemahan SBY adalah pemberitaan media yang terlalu gencar tentang korupsi tapi diarahkan ke partai Demokrat. SBY tidak punya kewenangan langsung mengatasi korupsi hanya KPK/Kejagung yang berwenang menindak kasus korupsi.
Korupsi yang ditangkap KPK : Ada 176 orang pejabat negara (DPR RI, menteri, gubernur, dubes, bupati, walikota) atau mantan pejabat ditahan karena kasus korupsi tahun 2004-2011 yaitu :
64 orang dari Golkar (36%),
32 orang dari PDIP (18%),
20 orang dari Demokrat (11%),
17 orang dari PPP (5%),
9 orang dari PKB (4%),
7 orang dari PAN (4%),
4 orang dari PKS (2%),
23 orang lain (13%).
Hutang luar negeri cuma meningkat 2 kali lipat dan harga BBM cuma naik 2 kali lipat.
