Optimalkan Implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Gandeng Muslimat NU

Sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah undang-undang terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan dan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) sepakat menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Melalui sinergi ini, Muslimat NU diharapkan dapat mendukung BPJS Kesehatan mencapai universal health coverage tahun 2019 mendatang. “Muslimat NU merupakan salah satu organisasi terbesar dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, dengan jaringan kepengurusan yang sangat luas di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, diharapkan Mustlimat NU memiliki kekuatan yang besar dalam mengajak masyarakat untuk menjadi akselerator dalam mencapai tujuan pemerintah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan di Blitar, Minggu (10/4). Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut mencakup perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), perluasan kerjasama dengan fasilitas kesehatan jaringan Nahdlatul Ulama (NU) yang tersebar di wilayah Indonesia, sosialisasi program JKN-KIS kepada masyarakat, serta kerjasama dalam bentuk lainnya. Nota Kesepahaman tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2017. Sampai dengan 1 April 2016, tercatat sebanyak 164.745.113 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. Hadirnya program JKN-KIS membuat masyarakat yang awalnya takut berobat ke fasilitas kesehatan karena biaya yang besar, menjadi tidak khawatir lagi. Sesuai dengan road map yang disusun, diharapkan pada 1 Januari 2019 mendatang, seluruh penduduk Indonesia telah tercakup dalam program JKN-KIS serta mendapatkan jaminan kesehatan yang dapat melindungi mereka saat sakit. “Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS senantiasa berupaya menjalin kerjasama dan memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan kegamaan, sehingga implementasi program JKN-KIS di lapangan dapat berjalan lancar,” kata Fachmi. Ia juga berharap, nota kesepahaman tersebut juga dapat menjadi awal kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Muslimat NU se-Indonesia untuk bersinergi meningkatkan derajat kesehatan para muslimat NU dan seluruh rakyat Indonesia melalui penyediaan jaminan kesehatan dalam program JKN-KIS. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, hadir untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman. "Kita semua berharap sehat, namun jika dalam keadaan tidak sehat, diharapkan klinik-klinik Muslimat dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi kita. Oleh karena itu, hari ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan BPJS Kesehatan," jelas Khofifah dalam acara tersebut, yang juga dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Muslimat NU, Direksi BPJS Kesehatan, serta Kader Muslimat NU.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/infobpjskesehatan/optimalkan-implementasi-program-jkn-kis-bpjs-kesehatan-gandeng-muslimat-nu_570b07e021afbd2c053d0b44