.jpeg)
(dimuat Republika 06 Sept. 2014)
Sejak era Orde Baru hingga Reformasi, kita disuguhkan peman- dangan yang patut dikritisi terkait cara berpakaian anggota wakil rakyat dan juga nantinya anggota kabinet/menteri. Sudah umum bahwa wakil rakyat ketika dilantik, para prianya menggunakan pakaian setelan jas lengkap yang nyaris seragam dan berdasi. Fenomena ini justeru membuat wakil rakyat kita menjadi begitu elite dan boleh jadi bisa secara psikologis berjarak antara rakyat dan orang yang mewakilinya di dewan perwakilan rakyat atau pun dewan perwakilan daerah (DPD).
Memang dewasa ini jas sudah menjadi pakaian resmi di banyak negara meski asal pakaian necis dan mahal itu bukan dari negaranya sendiri, tetapi lebih merupakan kebiasaan masyarakat Barat. Elite bangsa ini mesti jujur bahwa sebenarnya pakaian tersebut bukan menunjukkan jati diri bangsa kita yang khas dan asli.
Sebagai bangsa yang kaya akan keragaman budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal tentu kita mempunyai pakaian khas daerah masing-masing. Apalagi wakil rakyat (khususnya yang di DPR berasal dari berbagai penjuru daerah sehingga alangkah indahnya jika dalam pelantikan para wakil rakyat itu (DPR) mengenakan pakaian khas masing-masing daerah yang diwakili.
Lalu dalam kegiatan sidang-sidang DPR sehari-hari, usul saya anggota DPR mengenakan batik nasional. Yang dimaksud batik nasional tidak hanya berasal dari Jawa, tetapi sejumlah daerah juga punya batik dengan coraknya sendiri. Jadilah batik sebagai pakaian resmi anggota DPR ketika mereka bekerja untuk rakyat yang diwa -kilinya.
Kemudian, anggota DPRD juga mestinya tidak menggunakan jas dan berdasi. Apalagi jika kita saksikan anggota DPRD yang berdasi dan setelan jas lengkap itu berjalan-jalan di luar gedung DPRD yang panas teriknya bukan main, agak aneh, tampak lucu dan janggal kelihatannya. Bahkan ada wakil rakyat yang naik becak dengan setelan jas lengkap menuju gedung wakil rakyat. Kenapa cara berpakaian seperti ini dilanggengkan dan dipertahankan oleh pembuat peraturan?
Sungguh ini tidak mencerminkan kepedulian kepada kebanyakan rakyat yang tidak seberuntung para anggota dewan. Jangankan untuk beli setelan jas lengkap yang harganya jutaan itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja bukan main beratnya.
Apabila ada anggaran kas daerah atau negara untuk beli pakaian seragam jas, maka menurut saya sebaiknya diberikan saja untuk rakyat yang membutuhkan bantuan kebutuhan pokok sehari-hari.
Usul konkret saya, marilah semua anggota dewan segera peduli dengan pakaian tradisi dan khas daerah masing-masing. Banggalah mengenakan karya dan budaya dari bumi pertiwi ini.
