Saya turut prihatin dengan banjir yang melanda Ibu Kota Negara kita saat ini. Betapa tidak, Jakarta bak kolam raksasa sejak tanggul Latuharhary jebol dan mengakibatkan ruas jalan protokol terendam banjir, bahkan sampai bundaran Hotel Indonesia.
Ironis memang, padahal Jakarta merupakan Ibu Kota Negara, pusat bisnis, juga pusat pemerintahan, pasti selalu diperhatikan juga oleh negara lain. Mendangkalnya sungai Ciliwung, banyaknya pemukiman liar di bantaran kali, dan persoalan irigasi, juga berkurangnya daerah resapan air merupakan beberapa masalah yang mengakibatkan banjir dengan siklus 5 tahunan ini semakin menjadi.Apakah kita ingin melihat Ibu Kota kita terus-terusan menjadi ‘Kolam’? Tentu saja tidak. Presiden pun bahkan sudah mengemukakan salahsatu solusinya untuk memindahkan pusat pemerintahan.
Sekitar 2010 lalu, Presiden sudah mengemukakan pendapatnya untuk memindahkan pusat pemerintahan. Dan kali ini, wacana itu mencuat kembali. Saya menganalisis, jika benar pusat pemerintahan ataupun Ibu Kotanya ingin dipindah, maka saya menyebut Palangkaraya tempat yang paling tepat.
Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini berposisi tepat di tengah-tengah Negara Indonesia. Hal ini cukup menguntungkan karena semua urusan negara nantinya akan terpusat disana. Kemudian relatif aman dari gempa bumi dan gunung berapi. Kalimantan sendiri merupakan satu-satunya pulau yang tidak dilewati oleh jalur lempengan kerak bumi dan tidak ada gunung berapinya. Sehingga aman dari namanya gempa bumi dan gunung meletus. Analisis saya yang terakhir, perpindahan pusat pemerintahan ataupun Ibu Kota nantinya akan memacu timbulnya Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Dengan demikian, jumlah penduduk tidak lagi terpusat di Jawa yang 60% seluruh populasi rakyat Indonesia ada di pulau tersebut, melainkan akan menyebar di Kalimantan yang relatif lebih tenang.
Pemerintah Pusat tidak perlu takut akan adanya Pro dan Kontra dari keputusan ini. Sejak jaman kemerdekaan pun Indonesia sudah berkali-kali memindahkan pusat pemerintahannya. Ketika Jakarta waktu itu dikepung dan dikuasai oleh Belanda, Presiden Soekarno memindahkannya ke Yogyakarta. Kemudian dipindahkan lagi di Bukit Tinggi. Bahkan, Soekarno sudah mempersiapkan pusat pemerintahan darurat waktu itu di India, agar Indonesia masih tetap ada, walaupun akhirnya Jakarta kembali ke tangan Indonesia.
Sekarang waktunya pemerintah memilih, memindahkan pusat pemerintahannya, memperbaiki infrastrukturnya, atau kembali menjadi ‘Kolam’? (***)
