Perebutan kursi ketua DPR-RI, penunjukkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri. Penangkapan dua ketua KPK dan kisruh di partai Golkar maupun di PPP sungguh suatu fenomena kehidupan bernegara yang tidak patut diteladani dan terulang di negeri ini. Apalagi sampai berkepanjangan.
Berkat pembawaan sikap tenang presiden Jokowi dan kenegarawanan Pak JK maka setahun pemerintahan presiden Jokowi-JK melaju tanpa ada skandal lembaga yang menerbitkan sejenis surat palsu. Barangkali bangsa ini belum lupa bahwa MK (Mahkamah Konstitusi) kurang-lebih pernah menyatakan ada surat palsu MK yang terbit.
Liwat setahun. Untuk pertama kali asap di Riau ikut-ikutan menguji ketangguhan Jokowi-JK. Karena di Kalimantan dan Papua pun ikut mengepulkan asap. Dan tak sedikit warga masyarakat yang terpaksa ditangkap gara-gara asap.
Kalau kabut asap yang terjadi adalah fenomena alam, pasti dapat diprediksi dan diantisipasi agar tidak terlalu menyengsarakan warga masyarakat. Tetapi jika asap itu ditunggangi kepentingan tertentu pasti dampaknya bisa menyalahkan pemeritah.
Presiden yang sekarang terkesan jauh dari sikap otoriter. Padahal bersikap otoriter seperti Bung Karno atau seperti Pak Harto, tidak ada buruknya. Sepanjang sikap otoriter itu ditujukan hanya kepada seluruh bentuk lembaga (termasuk parpol, ormas, lembaga swadaya masyarakat) yang ada dalam negara. Bukan otoriter ditujukan kepada rakyat.
Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Tetapi demokrasi di negara yang berpancasila bukan demokrasi ala amerika atau demokrasi model demokrasi revolusi Perancis.
Kepada siapa saja penulis minta Maaf. Jangan tersinggung. Sungguh tidak etis bila ada pihak-pihak tertentu yang memberi kesan ada partai yang mengatur presiden.
