 |
| Sosok Ach. Apriyanto Romadhan, S.Ip., M.Si. Dosen Ilmu Pemerintahan UMM (Foto: Istimewa) |
Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah akan segera dilaksanakan pada tahun 2024. Ini merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di masyarakat. Partisipasi politik sendiri memiliki banyak bentuk. Salah satunya adalah voting atau pemungutan suara untuk memilih wakil rakyat. Hal ini dijelaskan oleh Ach. Apriyanto Romadhan, S.Ip., M.Si. selaku Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Menurutnya, dalam memilih wakil rakyat ada tiga tahapan yang dilalui oleh pemilih. Pertama, akses sumber informasi yang berkaitan dengan wakil rakyat bakal calon. Bisa dengan melihat program kerja maupun track recordnya. Kedua, proses di mana pemilih ikut dalam melakukan pemungutan suara.
”Ketiga, pasca dimana pemilih mengawal calon yang terpilih dan melihat apakah mereka berhasil dalam struktur legislatif. Kemudian melihat apakah mereka menjalankan program-program yang telah dijanjikan ketika berkampanye,” lanjutnya.
Baca juga : CoE UMM Terbukti Bantu Sederet Perusahaan
Achmad, sapaannya, juga menekankan bahwa pemilih yang baik adalah mereka yang memiliki orientasi terhadap program kerja dan track record dari calon wakil rakyat. Maka, perlu adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai pengusung calon maupun pihak lainnya. Hal ini dilakukan bukan hanya menjelang pemilu saja, tetapi dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Sehingga dapat meningkatkan stock of knowledge bagi pemilih terkait pemilu maupun politik.
Sejalan dengan hal itu, pendidikan politik akan meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap kapasitas calon. Selain pendidikan politik, penting juga peran dari media sosial dalam mengkampanyekan berita-berita politik. Baik itu prestasi maupun pribadi calon-calon yang diusung.
Selain itu, media sosial nyatanya juga dapat menjadi black campaign dalam memberikan berita-berita bohong informasi calon wakil rakyat tertentu. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus lembaga pendidikan maupun lembaga masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pendidikan politik. Dengan meningkatnya pendidikan politik dari stakeholder akan meningkat pula modal intelektual para pemilih pemula.
Baca juga : Mahasiswa UMM Ciptakan Alat Medical Check Up Mandiri
“Fungsi pendidikan ini adalah meningkatkan kemampuan literasi yang tentu akan meningkatkan penjaringan informasi dalam memilih calon atau partai yang akan dipilih,” jelasnya.
Untuk melihat track record calon, dapat dilihat dari keanggotan partai politik calon, latar belakang calon melalui akses yang diberikan oleh KPU dan dari berbagai media. Sehingga pemilih dapat membandingkan informasi yang didapat, menyaring informasi sepadat mungkin dan selektif agar tidak mudah terbawa arus black campaign.
“Keberhasilan suatu pemilu adalah proses kerja sama antara berbagai kepentingan, baik itu pemerintah, lembaga swasta, masyarakat, maupun organisasi-organisasi lainnya. Ini adalah tugas bersama untuk mencerdaskan pemilih pemula dengan membuka kelas-kelas politik,” tutupnya. (nov/wil)
