 |
|
Presiden Muhammad Mursi
|
Metrotvnews.com, Kairo: Menteri Kehakiman Mesir Ahmed Miky, Jumat (7/12), mengatakan, Presiden Muhammad Mursi bersedia menunda referendum undang-undang dasar yang direncanakan digelar 15 Desember mendatang. Itu dilakukan jika oposisi menerima dialog tanpa prasyarat. Kabar itu dirilis Al-Ahram edisi online.
Komisi Tertinggi Pemilihan Umum pada hari yang sama memutuskan menunda pemungutan suara bagi warga negara Mesir di luar negeri mengenai rancangan undang-undang dasar tersebut, dari 8 Desember jadi 12 Desember. Ini atas permintaan Kementerian Luar Negeri Mesir.
Pada Jumat malam, sekelompok pemrotes tiba di istana presiden di Kairo. Puluhan dari mereka berhasil menerobos barikade kawat berduri yang dipasang pengawal presiden guna menghalangi jalan menuju istana.
Pada Jumat pagi, ratusan penentang Mursi berkumpul di luar istana presiden. Mereka menuntut Mursi mundur. Sebagian pemrotes berteriak, "Turunkan kekuasaan Ikhwanul Muslimin!" dan "Buka! Buka!", saat mereka menerobos barikade kawat berduri untuk masuk ke istana.
Mursi menunda pidatonya, Kamis malam, setelah bentrokan berdarah antara pendukung dan penentangnya di luar istana presiden menewaskan enam orang dan melukai lebih dari 1.000 orang.
Ia mengundang oposisi untuk duduk dan berdialog, Sabtu (8/12). Tapi ajakan itu ditolak oposisi. Pada 22 November lalu, Mursi mengeluarkan deklarasi undang-undang dasar yang memutuskan semua peraturan, dekrit dan deklarasi undang-undang dasar yang dikeluarkan oleh presiden sudah final dan tak bisa ditantang oleh siapa pun. Tindakan itu memicu gelombang demonstrasi dan protes di seluruh Mesir. (Ant/DOR)
