(ANTARA/Nyoman Budhiana)
|
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka pertemuan tahunan Bali Democracy Forum ke-V di Nusa Dua, Bali. SBY berterima kasih kepada semua pihak yang memajukan demokrasi di kawasan Asia Pasifik.
"Bali Democracy Forum telah menjadi platform kemajuan demokrasi dan politik untuk masa depan," kata Presiden SBY saat membuka pertemuan tahunan Bali Democracy Forum di Nusa Dua, Bali, Kamis 8 November 2012.
Menurut SBY, forum ini tidak hanya menghasilkan bentuk deklarasi, tetapi bukti. Sejak 2008, forum ini dinilai sangat konkret dan menunjukkan komitmen penegasan untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi.
"Ada kemajuan di Asia Pasifik. Myanmar juga ikut mengalami kemajuan demokrasi. Jika tahun lalu ada 40 negara, kini jumlahnya menjadi 48 negara," kata SBY.
Bagi SBY, forum ini menjadi ruang saling belajar dan bertukar pikiran dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Dalam lima tahun terakhir, SBY meyakini negara yang tergabung dalam forum ini memberi kontribusi positif dalam meningkatkan pembangunan di kawasan.
"Kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus maju. Untuk itu, harus terus konsolidasi dan tidak boleh anggap remeh," tegas SBY.
SBY menilai, forum ini sangat membantu menemukan format atau cara penerapan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Tak hanya itu, SBY juga percaya forum ini memberi kontribusi penerapan demokrasi di kawasan global.
"Saya yakin forum ini akan mewujudkan semua itu. Pembangunan global jangan menggunakan kebiasaan lampau. Kita harus responsif dan efektif untuk mencegah peperangan. Masyarakat internasional harus mencegah pertumpahan darah. Harus ada langkah konkret mencegah hal tersebut," sebut SBY.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan, sejak lima tahun terakhir, forum ini telah memfasilitasi negara-negara di Asia Pasifik tentang demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Menurut Marty, efek forum ini terlihat pada 2011, saat tercipta gelombang sejarah demokrasi di Afrika Utara dan Timur Tengah.
"Bali Democracy Forum mendukung perkembangan dunia yang berubah untuk meningkatkan kesadaran bagaimana masyarakat internasional bisa mengembangkan prinsip-prinsip global," kata Marty.
Pertemuan ini dihadiri 140 negara dan organisasi internasional, 11 kepala negara, dan 2 kepala pemerintahan, dihadiri pula 42 menteri dan 45 kepala delegasi lainnya. Delegasi yang diundang sepakat meningkatkan prinsip demokrasi di tatanan global. (art)