Industri Kreatif Melaju Kencang, Akankah Negara Cuma Jadi Penonton?
Oleh : Dina IrsyadaMahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pwmu.co – Industri kreatif sudah bukan lagi sekadar istilah trendi. Di tengah dinamika ekonomi global, sektor ini justru menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air. Fakta statistik menunjukkan nyata bagaimana ekraf (ekonomi kreatif) terus berkembang sejak era pasca pandemi hingga kini dan berpotensi semakin dominan pada tahun-tahun mendatang. Data terbaru menunjukkan nilai ekspor dari sektor ekonomi kreatif Indonesia mencapai USD 25 miliar pada 2024, menyumbang lebih dari 9 persen dari total ekspor nasional. Angka ini sekaligus menyerap 26,5 juta tenaga kerja, mayoritas kaum muda dan perempuan, menunjukkan bahwa kreatif bukan sekadar slogan namun juga sumber lapangan kerja yang substansial. Jika dibandingkan dengan periode awal pandemi, tren ini sangat impresif. Pada 2021, nilai ekspor industri kreatif Indonesia tercatat sekitar USD 23,9 miliar, tumbuh dari USD 18,8 miliar di 2020. Tren positif ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, bahkan di tengah tantangan global. Bukan hanya ekspor, kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga terus meningkat. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kreatif menyumbang sekitar Rp 1.611,2 triliun atau sekitar 7,28 persen dari total PDB pada 2024, angka ini tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Di provinsi seperti Jatim, kontribusi subsektor kreatif mulai terlihat dalam struktur ekonomi lokal. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5 persen pada triwulan I 2025, melampaui rata-rata nasional. Meski tidak semua tumbuh karena ekraf, perkembangan sektor kreatif ikut menopang dinamika pasar tenaga kerja dan konsumsi masyarakat. Menyikapi tren ini, kita perlu jujur akan momentum pertumbuhan industri kreatif lahir dari digitalisasi dan kemampuan generasi muda membaca perubahan perilaku konsumen. Ketika banyak sektor masih berjuang di masa pasca pandemi, pelaku kreatif yang cepat beradaptasi dengan platform digital berhasil memperluas jangkauan produk hingga ke pasar internasional. Transformasi daring ini bukan lagi sekadar pilihan tetapi jalan hidup bagi pelaku kreatif masa kini. Namun persoalan klasik tetap muncul dari ketimpangan akses dan kapasitas SDM. Masih banyak kreator di daerah seperti Jatim yang belum sepenuhnya menikmati manfaat dari ekosistem digital karena keterbatasan modal, literasi digital, serta akses pasar yang terpusat di kota-kota besar. Realitas ini menciptakan jurang peluang antara pelaku kreatif di pusat dan pinggiran. Lebih jauh, peluang yang sama kini mulai menantang kemampuan nasional menjawab arus teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini membuka peluang besar inovasi konten, tetapi bersamaan dengan itu, muncul pertanyaan kritis terkait hak cipta, perlindungan karya, dan kompensasi layak bagi kreator. Tanpa aturan yang adaptif, potensi AI bukan mendorong kreator tetapi justru menggeser nilai karya manusia. Rekam jejak statistik juga menunjukkan bagaimana industri kreatif bukan fenomena sesaat. Sejak 2021, kontribusi ekspor kreatif meningkat secara konsisten begitu pula keragaman subsektor seperti fesyen, kriya, kuliner, gim digital, musik, dan animasi yang terus tumbuh. Tren ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kapital budaya dan kreativitas yang kompetitif di kancah global. Namun, kita tidak boleh berhenti pada angka ekspor dan kontribusi PDB. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan bahwa ekraf benar-benar menjadi mesin pemerataan kesejahteraan, bukan hanya mesin statistik. Intervensi kebijakan, pembiayaan inklusif, pendidikan keterampilan digital, serta perlindungan hak kekayaan intelektual harus menjadi prioritas. Industri kreatif seharusnya bukan lagi sekadar pilihan karier atau usaha sampingan industri kreatif kini adalah bagian dari arus utama ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar jargon ini strategi nyata untuk memastikan bahwa industri kreatif tidak hanya tumbuh di pusat, tetapi juga berkembang di daerah-daerah seperti Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai pusat UMKM, budaya, dan produksi kreatif lokal. Dan jika kita tidak bergerak cepat, bukan tidak mungkin generasi kreatif kita akan ditinggalkan oleh perkembangan dunia. Waktu tidak menunggu. Sektor kreatif sudah melaju. Dan sebagai bangsa, kita harus memastikan bahwa gelombang ini tidak hanya membawa simbol, tetapi membawa kemajuan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Kompetensi Halal Jadi Nilai Tambah Lulusan, UMM Cetak Garda Depan Ekosistem Halal
Membangun industri halal di Indonesia membutuhkan sinergi besar lintas sektor, mengingat indeks literasi ekonomi syariah nasional yang masih di bawah 50 persen. Merespons tantangan ini, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Produk Halal (PS P3 Halal) melakukan terobosan strategis dengan menjadikan mahasiswa sebagai aktor utama dalam ekosistem halal. Ketua PS P3 Halal UMM, Prof. Dr. Ir. Elfi Anis Saati, MP, menegaskan bahwa industri halal mencakup empat elemen vital yakni barang dan jasa, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), serta dukungan pemerintah. Oleh karena itu, UMM secara serius mengintegrasikan kurikulum halal ke dalam mata kuliah di berbagai prodi, mulai dari Teknologi Pangan, Agribisnis, Ekonomi Syari’ah, hingga Fakultas Hukum. Menurut Elfi, kompetensi halal kini membuka peluang karier yang sangat luas bagi lulusan UMM, termasuk dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia tidak hanya membutuhkan ahli gizi untuk menyusun menu, tetapi juga kompetensi penjaminan kehalalan proses produksi. “Kompetensi ini menjadi nilai tambah yang luar biasa. Alumni kami dari Teknologi Pangan kini banyak dicari karena memiliki keahlian ganda. Contohnya Iffi Amalia, S.T.P., alumni yang setelah hampir dua tahun magang di tim halal UMM, kini sukses diterima sebagai Ahli Gizi dapur MBG di Banyuwangi karena kemampuan sertifikasi halalnya,” ungkapnya 12 Janauri lalu pada tim humas UMM. Lebih lanjut, Prof. Elfi menjelaskan bahwa PS P3 Halal UMM yang merupakan pusat kajian pangan aman halal pertama di Indonesia sejak 2008 telah merancang skema integrasi yang menguntungkan mahasiswa. Melalui pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), mahasiswa diterjunkan langsung membantu UMKM. “Mahasiswa kami mendapatkan empat manfaat sekaligus dari program ini. Pertama, kompetensi teknis halal. Kedua, konversi nilai A tanpa perlu ikut UAS jika berhasil meloloskan sertifikat halal UKM. Ketiga, lulus tepat waktu karena laporan pendampingan bisa dijadikan skripsi tanpa riset ulang yang memakan biaya. Dan keempat, ini menjadi amal jariyah karena membantu UMK mendapatkan sertifikasi gratis,” jelasnya Dampak program ini sangat nyata di lapangan. Dalam tempo empat minggu, dari 90 mahasiswa yang terlibat, 14 orang telah menuntaskan tugas terstruktur dan sukses mengawal penerbitan sertifikat halal bagi berbagai produk, seperti Minuman Bu Neneng (Sengkaling), Bumbu Pecel Bu Romlah (Singosari), hingga Dimsum Littlebite. “Mahasiswa adalah agent of change. Dengan bekal ini, mereka tidak hanya siap kerja, tetapi juga menjadi penggerak gaya hidup halal yang inklusif di masyarakat,” pungkasnya.(faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Bandeng Naik Kelas Menuju Panggung Blue Food Global Sumber: https://agri.kompas.com/read/2026/01/14/075300184/bandeng-naik-kelas-menuju-panggung-blue-food-global. Editor : Wisnubrata Membership: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6
KOMPAS – BARU saja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis capaian sektor kelautan dan perikanan Indonesia Tahun 2025. Salah satunya adalah data tentang total produksi perikanan Tahun 2025 yang mencapai 18,64 juta ton (hingga Tri Wulan III). Produksi ini meningkat 2,19ri periode yang sama tahun sebelumnya. Jika ditotal hasil produksi dari perikanan budidaya termasuk rumput laut adalah 13,21 juta ton dan perikanan tangkap 5,43 juta ton. Tentu ini sebuah capaian yang baik, disaat ancaman krisis iklim dan menyusutnya lahan daratan, dunia mulai menoleh ke arah samudera/laut. Kemudian muncul sebuah konsep pangan masa depan yang disebut sebagai Blue Food (pangan biru). Diantara sumber Blue Food lokal yang dimiliki Indonesia adalah ikan bandeng (Chanos chanos), yang jumlah produksinya di Tahun 2024 mencapai 792.863,87 ton untuk budidaya pembesaran (KKP, 2025). Selama ini bandeng dicitrakan sebagai komoditas yang ‘merakyat’ dan tradisional, namun di sinilah terdapat peluang besar untuk memimpin revolusi pangan Indonesia, dengan satu syarat bandeng harus ‘naik kelas’. Mengapa Blue Food? Konsep Blue Food merujuk pada pangan yang berasal dari sumber daya perairan, baik laut, sungai, maupun danau, yang diproduksi secara berkelanjutan. Keunggulan pangan biru diantaranya adalah memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan protein hewani di darat, namun kaya akan nutrisi esensial seperti Omega-3, protein tinggi, dan mikronutrien yang krusial untuk mencegah stunting. Bagi Indonesia, bandeng bisa menjadi salah satu kandidat utama dalam peta jalan Blue Food nasional. Ikan ini memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap perubahan lingkungan dan penyakit, terutama sifatnya yang euryhaline yakni memilki kemampuan hidup pada kisaran salinitas yang luas (0-45 ppt). Sayangnya, citra bandeng seringkali terjebak dalam batas-batas tambak pesisir yang konvensional. Begitu pula terdapat faktor penghambat untuk bersaing di pasar global, seperti bau lumpur, kontaminasi limbah di pesisir, hingga alih fungsi lahan mangrove. Di sinilah perlunya teknologi Keramba Jaring Apung (KJA) laut hadir sebagai solusi transformatif. Transformasi dari Tambak ke KJA Laut Memindahkan budidaya bandeng dari tambak pesisir ke laut lepas menggunakan sistem KJA adalah langkah besar untuk membuat bandeng naik kelas. Keunggulan budidaya bandeng di KJA laut adalah kualitas lingkungan hidup yang lebih baik karena sirkulasi air terjadi secara alami dan berkelanjutan dari arus laut, bisa padat tebar tinggi hingga 125 ekor per m3 sampai panen, tanpa daya listrik, serta tanpa perlu treatment air secara khusus seperti pemupukan maupun pemberian probiotik. Hasilnya juga cukup signifikan. Pertama, masalah klasik bau lumpur/tanah yang sering dikeluhkan konsumen bisa hilang sepenuhnya, karena ikan tidak lagi bersentuhan dengan substrat dasar tambak. Kedua, kandungan nutrisi bandeng laut cenderung lebih baik karena mereka hidup di air dengan salinitas yang stabil dan kaya oksigen. Hal ini diperkuat oleh hasil riset Hakim et al. (2025), yang menyebutkan bahwa kandungan protein bandeng dari budidaya di KJA laut sebesar 40,96%. Kadar protein ini lebih tinggi dari bandeng hasil budidaya di tambak sebesar 24,18% (Malle et al, 2019). Ketiga, densitas atau padat tebar yang lebih tinggi namun tetap higienis. Ini berarti meningkatkan efisiensi produksi tanpa merusak ekosistem mangrove pesisir. Agar tetap dalam bingkai keberlanjutan, maka perlu diperhatikan juga daya dukung (carrying capacity) dari setiap perairan tempat KJA. Strategi Ekonomi dan Target Pasar Global Bagaimana agar benar-benar bandeng naik kelas? Jawaban singkatnya adalah bandeng tidak boleh hanya berakhir di pasar tradisional dengan harga rendah. Dengan sistem KJA laut mestinya bisa menaikkan citra bandeng, yang dulunya bandeng kualitas biasa menjadi bandeng premium. Kelebihan bandeng premium laut, seperti rasa yang lebih gurih dan tanpa bau lumpur, kandungan protein yang tinggi, sisik lebih bersih, ukuran seragam, dan tekstur daging yang lebih padat, bisa dijadikan standar untuk memenuhi pasar ekspor. Selama ini, pasar internasional juga sangat ketat mengenai standar keamanan pangan dan keberlanjutan. Budidaya di laut lepas bisa memberikan kendali lebih baik terhadap kebersihan produk. Jika dibarengi dengan sertifikasi budidaya berkelanjutan, bandeng KJA laut Indonesia bisa bersaing dengan komoditas ikan ekspor lainnya. Ini bukan sekadar mimpi, namun ini adalah peluang ekonomi yang bisa meningkatkan devisa negara sekaligus mengangkat derajat hidup para pembudidaya ikan. Di samping itu, transformasi ini juga membuka peluang industri hilir. Bandeng laut yang berkualitas tinggi adalah bahan baku sempurna untuk produk olahan premium, mulai dari bandeng tanpa duri kualitas ekspor hingga produk ready to cook (siap masak) yang bisa menembus pasar supermarket global. Tantangan dan Sinergi Kebijakan Pemindahan budidaya di tambak ke sistem KJA laut tentu saja bukan tanpa tantangan, di antaranya kebutuhan modal untuk infrastruktur KJA yang tahan ombak, ketersediaan bibit unggul yang seragam (sebaiknya benih yang ditebar minimum ukuran 10 cm), hingga logistik pakan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah perlu memastikan tata kelola ruang laut melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini untuk menghindari adanya kawasan budidaya yang berbenturan dengan jalur transportasi laut atau kawasan konservasi pariwisata. Pengembangan bandeng premium laut ini juga memerlukan dukungan riset dari akademisi dan pendampingan teknologi bagi pembudidaya lokal. Untuk menghindari agar teknologi ini tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, maka skema kemitraan antara pengusaha dan kelompok pembudidaya kecil harus dibentuk agar kesejahteraan yang dihasilkan dari laut bisa dirasakan secara merata. Menjadikan bandeng naik kelas melalui sistem KJA laut bukanlah sesuatu yang mustahil, karena negara kita sejatinya memilki semua kekuatan untuk mewujudkannya. Inilah saatnya bersinergi untuk membawa bandeng Indonesia bertransformasi dari pangan lokal menjadi primadona Blue Food global.
Menakar Arah Bangsa Kedepan, PSIB UMM ajak Refleksi Kritis untuk pembangunan Indonesia Emas
Di saat awal tahun sering kali dimaknai publik sebagai jeda singkat dari rutinitas dan hingar-bingar perayaan, Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) justru memilih langkah berbeda. Awal tahun dijadikan momentum krusial untuk menakar arah bangsa melalui diskusi bertajuk “Refleksi Awal Tahun: Mempercepat Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”. Bertempat di Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar, Senin (12/1/2026). Kepala PSIB UMM, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., membuka forum dengan perspektif yang tajam. Ia menegaskan bahwa pemilihan waktu di awal tahun adalah strategi proaktif untuk menawarkan inovasi sejak dini. Baginya, narasi Indonesia Emas tidak boleh berhenti di podium politik, melainkan harus diuji secara akademis. “Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan, tetapi visi yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Visi besar ini membutuhkan fondasi ilmiah yang kuat dan keberanian melakukan koreksi. Diskusi ini kami arahkan agar tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi akan dirumuskan menjadi book chapter sebagai rujukan kebijakan bagi pemerintah dalam mengambil langkah strategis,” tegas Gonda. Diskusi semakin menghangat ketika Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Luthfi J. Kurniawan memberikan peringatan keras atau alarm bahaya terkait bonus demografi. Ia menilai keberhasilan menuju 2045 sangat bergantung pada kemampuan negara membangun sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan secara simultan. Tanpa prasyarat tersebut, impian menjadi negara maju hanyalah utopia. “Jika pendidikan dan kesehatan tidak diurus dengan serius, bonus demografi justru bisa berbalik menjadi ancaman atau bencana bagi pembangunan Indonesia Emas 2045. Kita butuh tata kelola pemerintahan yang bersih serta efektif untuk menopang ini, bukan sekadar memanen jumlah penduduk usia produktif tanpa skill yang memadai,” ujar Luthfi. Menyambung kekhawatiran tersebut, pakar sosiologi politik UMM, Abdus Salam, M.Si., mengajak peserta menengok realitas di lapangan yang sering luput dari jargon pembangunan, yakni kemiskinan struktural. Ia membedah persoalan ini dari berbagai sisi yang lebih mikro dan menyentuh akar masalah. “Kita masih menemui wajah kemiskinan struktural yang nyata. Ada kemiskinan agraria di mana petani tak lagi punya lahan, hingga kemiskinan urban akibat lemahnya struktur industri yang memaksa masyarakat bergantung pada sektor informal. Ini adalah ‘pekerjaan rumah’ besar yang harus diselesaikan jika ingin bicara soal kemajuan,” kata Abdus Salam. Diskusi yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai elemen, mulai dari aktivis mahasiswa hingga pegiat literasi ini, ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal isu-isu strategis bangsa. PSIB UMM berharap gagasan kritis yang lahir dari forum ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi peta jalan Indonesia masa depan. (faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Menilai Hati, Menumbuhkan Akhlak: Pengembangan Evaluasi Afektif Pendidikan Agama Islam
Oleh : Dian Nur KholilahMahasiswa Semester 2 Universitas Muhammadiyah Malang pwmu.co – PWMU – Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan gaya hidup generasi muda hari ini, kegelisahan tentang krisis moral semakin sering terdengar. Fenomena perundungan, kekerasan di sekolah, rendahnya etika bermedia sosial, hingga lunturnya adab terhadap guru dan orang tua menjadi potret yang sulit diabaikan. Ironisnya, semua itu terjadi ketika Pendidikan Agama Islam (PAI) tetap diajarkan secara formal di sekolah dan madrasah. Pertanyaannya, di mana letak persoalannya? Salah satu jawabannya mungkin terletak pada cara kita mengevaluasi Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Selama ini, keberhasilan PAI kerap direduksi menjadi angka di rapor. Peserta didik dinilai dari kemampuan menghafal ayat, memahami definisi, atau menjawab soal ujian dengan benar. Padahal, tujuan utama PAI bukan sekadar melahirkan siswa yang tahu tentang agama, melainkan pribadi yang menjadikan nilai agama sebagai pedoman hidup. Kondisi ini melahirkan paradoks. Banyak peserta didik memperoleh nilai tinggi dalam PAI, tetapi perilakunya belum mencerminkan nilai yang dipelajari. Agama dipahami sebagai pengetahuan, bukan sebagai kesadaran. Di sinilah persoalan evaluasi menjadi krusial. Ketika yang diukur hanya aspek kognitif, maka dimensi afektif yang berkaitan dengan sikap, komitmen moral, dan pembiasaan akhlak sering terpinggirkan. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran sejatinya mencakup tiga ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, dalam konteks PAI, ranah afektif seharusnya menjadi jantung pembelajaran. Pendidikan agama tanpa sentuhan afektif berisiko kehilangan ruhnya. Ia mungkin berhasil mencetak siswa yang pandai menjawab soal, tetapi gagal membentuk karakter yang kokoh di tengah tantangan zaman. Evaluasi afektif sering dianggap sulit karena bersifat subjektif dan menyentuh wilayah sikap dan nilai. Banyak guru khawatir penilaian sikap akan dipersoalkan karena tidak bisa diukur dengan angka pasti. Kekhawatiran ini wajar, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikannya. Kekhawatiran akan subjektivitas membuat banyak pendidik memilih jalan aman: tes tertulis. Namun, justru di sinilah keberanian moral pendidik diuji. Pendidikan nilai memang tidak bisa sepenuhnya diukur dengan angka. Ia membutuhkan kepekaan, keteladanan, dan komitmen jangka panjang. Menilai afektif bukan berarti menghakimi iman, tetapi membimbing proses pembentukan karakter. Ia menuntut kepekaan, pengamatan berkelanjutan, dan kejujuran proses. Menilai sikap bukan berarti mengklaim mengetahui isi hati peserta didik, melainkan membaca kecenderungan perilaku dan proses internalisasi nilai. Justru di tengah krisis moral generasi muda, evaluasi afektif menjadi semakin relevan. Generasi hari ini tumbuh dalam dunia digital yang serba cepat, instan, dan kompetitif. Nilai-nilai kesabaran, empati, tanggung jawab, dan kejujuran sering kalah oleh budaya viral dan validasi semu. Jika pendidikan agama tidak hadir sebagai kekuatan pembentuk karakter, maka ruang tersebut akan diisi oleh nilai-nilai lain yang belum tentu sejalan dengan ajaran Islam. Pengembangan evaluasi afektif PAI tidak harus rumit atau memberatkan guru. Observasi sikap keseharian, jurnal refleksi siswa, penilaian diri, serta catatan perkembangan akhlak dapat menjadi instrumen sederhana namun bermakna. Lebih dari itu, keteladanan guru tetap menjadi faktor paling menentukan. Peserta didik belajar nilai bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Madrasah Aliyah dan pondok pesantren sesungguhnya memiliki keunggulan besar dalam hal ini. Tradisi disiplin ibadah, pembiasaan adab, kehidupan kolektif, dan relasi intens antara guru dan peserta didik merupakan ruang subur bagi evaluasi afektif. Sayangnya, keunggulan tersebut sering tidak terdokumentasi dan tidak diintegrasikan secara sistematis dalam penilaian formal. Akhlak yang tumbuh justru kalah pamor dibanding angka rapor. Padahal, jika evaluasi afektif dirancang secara kolaboratif melibatkan guru, wali kelas, pembina asrama, dan orang tua pendidikan nilai akan berjalan lebih utuh. Evaluasi tidak lagi dipahami sebagai alat menghukum, tetapi sebagai sarana pembinaan. Peserta didik dibantu untuk menyadari proses tumbuhnya, bukan sekadar dinilai hasil akhirnya. Sudah saatnya evaluasi afektif PAI dikembangkan secara lebih sadar dan sistematis. Observasi perilaku, jurnal refleksi, penilaian diri, serta catatan pembinaan akhlak dapat menjadi instrumen yang relevan. Lebih dari itu, sinergi antara guru, musyrif, wali kelas, dan orang tua perlu diperkuat. Pendidikan akhlak tidak mungkin berhasil jika hanya dibebankan pada satu mata pelajaran. Evaluasi afektif juga harus dipahami sebagai sarana tarbiyah, bukan sekadar administrasi. Ia tidak bertujuan memberi label “baik” atau “buruk”, tetapi menuntun peserta didik menyadari proses tumbuhnya. Dengan evaluasi afektif yang tepat, PAI dapat kembali menjadi pendidikan yang membina, bukan sekadar menguji. Pada akhirnya, memperkuat evaluasi afektif berarti mengembalikan Pendidikan Agama Islam ke jati dirinya. Di tengah krisis moral generasi muda, PAI tidak boleh berhenti sebagai mata pelajaran administratif. Pendidikan Agama Islam harus kembali pada misinya: membentuk manusia beriman dan berakhlak. PAI harus hadir sebagai proses pendidikan hati. Angka boleh penting, tetapi akhlak jauh lebih menentukan masa depan. Sebab, masa depan umat tidak ditentukan oleh tingginya nilai rapor, melainkan oleh kokohnya akhlak generasinya. Jika kita ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab, maka menilai hati dan menumbuhkan akhlak bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. *) Editor : Aalimah Qurrata Ayun
Industri Kreatif Indonesia di Persimpangan Zaman
Penulis: Alfadz Fezra R Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang JurnalPost.com – Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan struktur ketenagakerjaan, industri kreatif kembali disebut sebagai salah satu harapan masa depan perekonomian nasional. Ketika sektor-sektor konvensional menghadapi tekanan, aktivitas ekonomi berbasis ide, kreativitas, dan inovasi justru menunjukkan daya lenting. Namun, pertanyaannya bukan lagi sekadar seberapa besar potensi industri kreatif Indonesia, melainkan sejauh mana negara dan masyarakat siap mengelolanya secara serius dan berkelanjutan. Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat. Keragaman budaya, tradisi, dan ekspresi lokal adalah sumber inspirasi yang tidak dimiliki banyak negara. Dari seni pertunjukan, kriya, fesyen, film, hingga konten digital, kreativitas tumbuh hampir di setiap daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan munculnya berbagai produk kreatif lokal yang mampu menembus pasar nasional bahkan internasional, sekaligus membawa identitas budaya Indonesia ke ruang global. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan dukungan struktural yang memadai. Banyak pelaku industri kreatif, khususnya di daerah, masih bergerak secara mandiri dan sporadis. Persoalan akses permodalan, kepastian usaha, serta perlindungan hak cipta masih menjadi keluhan yang berulang. Tidak sedikit karya kreatif yang berhenti sebagai tren sesaat, viral di media sosial tetapi sulit berkembang menjadi usaha yang berumur panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kreativitas saja tidak cukup. Industri kreatif membutuhkan lingkungan usaha yang sehat dan konsisten. Tanpa sistem pendukung yang jelas, pelaku kreatif akan terus berada pada posisi rentan. Mereka dipuji ketika karyanya sukses, tetapi sering kali ditinggalkan ketika menghadapi persoalan produksi, distribusi, atau keberlanjutan pasar. Di sinilah peran negara dan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Industri kreatif tidak seharusnya hanya dirayakan dalam bentuk festival, pameran, atau seremoni tahunan. Dibutuhkan kebijakan nyata yang memudahkan perizinan, membuka akses pembiayaan, serta memberikan perlindungan hukum atas karya dan ide. Pemerintah daerah juga perlu melihat industri kreatif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi, bukan sekadar pelengkap sektor pariwisata atau hiburan. Selain kebijakan, persoalan sumber daya manusia juga perlu mendapat perhatian serius. Sistem pendidikan nasional masih cenderung menempatkan kreativitas sebagai aktivitas tambahan, bukan kompetensi utama. Padahal, industri kreatif menuntut individu yang tidak hanya kreatif, tetapi juga adaptif, mampu bekerja lintas disiplin, dan memahami teknologi. Tanpa pembenahan di sektor pendidikan, industri kreatif akan kesulitan mencetak pelaku yang siap bersaing dalam jangka panjang. Perkembangan teknologi digital sebenarnya membuka peluang besar bagi industri kreatif. Media sosial, platform distribusi digital, dan perdagangan daring memungkinkan pelaku kreatif menjangkau pasar yang lebih luas tanpa bergantung sepenuhnya pada jalur konvensional. Namun, peluang ini juga membawa tantangan baru. Persaingan semakin ketat, posisi kreator kecil sering tidak seimbang, dan karya mudah dieksploitasi tanpa perlindungan yang jelas. Lebih dari sekadar sektor ekonomi, industri kreatif memiliki peran strategis dalam membentuk citra dan jati diri bangsa. Melalui film, musik, desain, dan seni pertunjukan, Indonesia dapat berbicara kepada dunia dengan bahasanya sendiri. Karena itu, pengembangan industri kreatif tidak boleh dilepaskan dari upaya menjaga keberagaman dan nilai budaya yang menjadi akarnya. Ke depan, tantangan terbesar industri kreatif Indonesia adalah mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan komunitas. Tanpa arah yang jelas dan kerja bersama, industri kreatif akan terus tumbuh terpisah-pisah dan sulit mencapai skala yang signifikan. Industri kreatif Indonesia saat ini berada di persimpangan zaman. Pilihannya jelas: dikelola secara serius sebagai pilar ekonomi masa depan, atau dibiarkan berjalan sendiri dengan segala keterbatasannya. Jika dikelola dengan tepat, industri kreatif bukan hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wajah Indonesia yang kreatif, berdaya saing, dan berakar kuat pada budaya sendiri.
Mahasiswa BSI Modern UMM Pentaskan Dua Lakon Teater Sarat Konflik
Sketsamalang.com – Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (BSI) Modern Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mementaskan dua lakon teater sarat konflik dalam rangka luaran mata kuliah Penyutradaraan. Pementasan tersebut berlangsung selama dua hari, 11–12 Januari 2026, di Lorong Masjid AR Fachruddin UMM. Dua naskah yang dipentaskan ialah *Lakon Elegi Musim Panas* karya Chandra Kudapawarna pada hari pertama dan *Orang Kasar* karya Anton Chekov saduran W.S. Rendra pada hari kedua. Pementasan ini menjadi wadah pembelajaran mahasiswa dalam mengasah kemampuan penyutradaraan, keaktoran, serta pembacaan dan penafsiran teks drama. *Lakon Elegi Musim Panas* mengisahkan Nikolas, seorang lelaki yang menjalin perselingkuhan dengan seorang perempuan demi menguasai hartanya. Perselingkuhan tersebut merupakan bagian dari rencana yang ia susun bersama istrinya. Tanpa disadari, perempuan yang terlibat hubungan tersebut mengalami kebangkrutan serta keterpurukan batin setelah mengetahui bahwa relasi yang ia jalani hanyalah bentuk manipulasi. Lakon ini dibangun dengan suasana emosional yang kuat, menonjolkan tema pengkhianatan, tipu daya, dan kehancuran perasaan. Sementara itu, *Orang Kasar* menghadirkan nuansa yang lebih dinamis dan sarat ironi. Lakon ini berkisah tentang seorang nyonya yang setia pada mendiang suaminya dengan memilih hidup dalam balutan pakaian serba hitam. Konflik muncul ketika Bilal, sahabat mendiang suaminya, datang menagih utang lama dan menolak pergi sebelum utang tersebut dilunasi. Dalam situasi tersebut, tumbuh benih cinta antara keduanya, sehingga sang nyonya berada dalam dilema antara kesetiaan dan perasaan baru. Adegan-adegan komikal yang lahir dari gengsi dan kecanggungan tokoh membuat penonton terpancing emosi hingga akhir pertunjukan. Salah satu adegan dalam pementasan teater Mahasiswa BSI Modern UMM Pembina mata kuliah Penyutradaraan, Dr. Hari Sunaryo, M.Si., menilai pementasan ini sebagai ruang belajar penting bagi mahasiswa dalam memahami tanggung jawab artistik seorang sutradara. Menurutnya, kedua naskah memiliki tantangan tersendiri yang menuntut kepekaan serta kedewasaan dalam pengolahan adegan. “Dalam proses pendampingan, saya melihat naskah-naskah ini memiliki banyak jebakan, terutama pada adegan-adegan tertentu. Jika tidak cermat, ada kemungkinan masuk ke wilayah sensor. Oleh karena itu, penting bagi sutradara dan pemain untuk tetap mengusung nilai-nilai. Proses ini menjadi pelajaran berharga bagi mahasiswa sebagai pribadi yang menjalani kehidupan sekaligus menjaga kehidupan,” ujarnya. Apresiasi juga disampaikan Kepala Program Studi BSI Modern UMM, Dr. M. Isnaini, M.Pd. Ia menilai proses panjang yang dilalui mahasiswa selama produksi, termasuk dinamika suka dan duka latihan, turut memperkuat kualitas permainan aktor di atas panggung. “Banyak proses yang mereka lalui selama produksi. Namun, mereka mampu membawakan adegan demi adegan dengan baik sehingga alur cerita sulit ditebak oleh penonton. Plot twist yang memancing reaksi jengkel justru menunjukkan keberhasilan aktor dalam mendalami peran,” tuturnya. Ia berharap pementasan teater mahasiswa dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui publikasi yang lebih masif. Menurutnya, pertunjukan teater memiliki nilai penting sebagai bekal mahasiswa setelah lulus, terutama bagi mereka yang akan berkecimpung di dunia kerja yang berkaitan dengan seni peran dan keaktoran. Melalui dua lakon dengan konflik yang kontras, pementasan ini menegaskan bahwa panggung teater di UMM tidak hanya menjadi ruang ekspresi seni, tetapi juga ruang pembelajaran yang membentuk kepekaan serta profesionalitas mahasiswa dalam bidang seni pertunjukan.
PSIB UMM Gelar Refleksi Awal Tahun, Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045
qudeta.co, Malang — Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar refleksi awal tahun dengan mengusung tema “Mempercepat Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar ini menghadirkan sejumlah akademisi serta pemangku kebijakan, termasuk Wali Kota Batu sebagai keynote speaker. Forum refleksi tersebut bertujuan meninjau capaian pemerintah sekaligus merumuskan langkah strategis untuk mempercepat transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Urgensi transformasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM). Acara dibuka dengan sambutan Kepala PSIB UMM, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D. Ia menekankan pentingnya peran akademisi dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis riset bagi pembangunan daerah maupun nasional. “Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan, tetapi suatu visi yang memerlukan keterlibatan semua pihak, terutama dalam membangun SDM unggul,” ujarnya. Lebih lanjut, Gonda menjelaskan bahwa kegiatan refleksi awal tahun ini merupakan bagian dari komitmen PSIB UMM dalam mendukung terwujudnya generasi emas 2045. “Dalam kesempatan ini PSIB mengadakan refleksi awal tahun agar kita dapat menawarkan inovasi-inovasi di awal, biasanya kegiatan refleksi semacam ini diadakan di akhir tahun. Akan tetapi PSIB UMM mengadakan refleksi di awal tahun sebagai aspek untuk melihat hal-hal yang diperbaiki untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 kelak,” katanya. Wali Kota Batu, Nurochman, S.H., M.H., yang hadir sebagai keynote speaker, menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Ia menilai, transformasi harus berangkat dari nilai-nilai lokal yang selaras dengan visi nasional dan global. “Kami memiliki beberapa program yang dikenal dengan SAE Ning Mbatu yaitu program yang melihat keunggulan yang dimiliki oleh Kota Batu, seperti pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan smart city untuk mendukung rencana Pembangunan jangka Panjang,” katanya. Dalam konteks pembangunan SDM unggul, Nurochman menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batu telah menyiapkan sejumlah program strategis. “Dalam menjawab tantangan kedepan, Pemerintah Kota Batu juga fokus membangun SDM yang unggul, seperti penguatan akses dan kualitas pendidikan, lebih spesifik pemerintah Kota Batu membuat program 1.000 sarjana. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Batu telah memberi beasiswa kepada 273 mahasiswa,” ujarnya. Sementara itu, pemateri lain, Luthfi J. Kurniawan, memaparkan pentingnya transformasi kepemimpinan di era masyarakat madani. Ia menilai bahwa pencapaian Indonesia Emas 2045 menuntut fokus serius pada pembangunan SDM dan ekonomi berkelanjutan. “Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 saat ini, Indonesia harus mampu menciptakan generasi yang unggul, pemerataan Pembangunan, ekonomi berkelanjutan hingga tata kelola pemerintahan yang baik,” tuturnya. Luthfi juga mengingatkan bahwa tanpa persiapan yang matang, bonus demografi justru dapat berubah menjadi ancaman. “Jika Pendidikan, Kesehatan tidak diurus dengan baik, maka ini akan menjadi ancaman bagi Pembangunan Indonesia emas 2045. Saat ini, pemerintah memiliki tantangan untuk meningkatkan produktivitas SDM, reformasi struktural dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, demi mencapai Indonesia emas 2045,” imbuhnya. Pandangan serupa disampaikan Muhammad Mirdasy, S.IP. Dia menilai awal tahun sebagai momentum strategis untuk melakukan refleksi dan reposisi arah pembangunan bangsa. “Awal tahun merupakan momentum bagi kita untuk melakukan refleksi dan reposisi strategis bangsa, dimana saat ini Indonesia sedang menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks,” katanya. Mirdasy juga menekankan pentingnya kajian Islam multidisipliner dalam merespons tantangan zaman. “Tantangan zaman saat ini cukup kompleks, maka hadirnya kajian Islam multidisipliner menjadi salah satu aspek untuk menjawab tantangan zaman, dimana Islam berkemajuan menjadi landasan etis dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya. Sebagai pemateri terakhir, Abdus Salam, pakar sosiologi politik UMM, memaparkan berbagai persoalan struktural yang masih dihadapi Indonesia, khususnya kemiskinan. “Ada beberapa aspek kemiskinan struktural yang bisa kita temui, seperti kemiskinan agrarian, hal ini mencakup petani yang sudah tidak lagi memiliki lahan atau lahan kecil yang hasilnya hanya cukup untuk bertahan hidup,” katanya. Dia menambahkan bahwa kemiskinan struktural juga terjadi pada sektor ketenagakerjaan dan wilayah. “Kemiskinan struktural juga terjadi pada aspek pekerja, seperti buruh yang tidak dibekali pelatihan atau pekerjaan yang layak karena struktural industri yang marginal. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan dengan kemiskinan urban akibat penggusuran pemukiman kumuh hingga ketergantungan sektor informal dan struktur industri yang marginal. Kemiskinan regional juga terjadi karena isolasi terhadap daerah terpencil tanpa adanya akses yang memadai,” ucapnya. Moderator acara, Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP., menilai bahwa seluruh pemaparan narasumber bermuara pada dua isu utama, yakni pembangunan SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada sesi penutup, ia menyimpulkan bahwa percepatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sinergi lintas sektor. “Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendiri,” tuturnya. Melalui kegiatan ini, PSIB UMM berharap lahir rekomendasi konkret dan langkah tindak lanjut yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak, guna mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing global pada 2045. (*/muz)
Refleksi Awal Tahun PSIB UMM: Wali Kota Batu Paparkan Program Unggulan Membangun SDM
www.majelistabligh.id –Wali Kota Batu Nurochman, SH, MH menyampaikan, dalam mencapai Indonesia emas 2045 perlu keterlibatan pemerintah daerah, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai lokal yang memiliki keselarasan dengan visi nasional dan global. “Kami memiliki beberapa program yang dikenal dengan SAE Ning Mbatu yaitu program yang melihat keunggulan yang dimiliki oleh Kota Batu, seperti pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan smart city untuk mendukung rencana Pembangunan jangka Panjang,” katanya saat menjadi narasumber refleksi awal tahun yang diselenggarakan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (12/1/2026). Acara yang mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045” dilangsungkan di Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar. M Mirdasy dari LHKP PMW Jatim hadir sebagai salah satu narasumber di refleksi awal tahun PSIB UMM. (ist) Lebih lanjut, Nurochman memaparkan, dalam menyiapkan generasi emas yang unggul, Pemerintah Kota Batu telah menyiapkan beberapa program yang secara spesifik membangun SDM unggul. “Dalam menjawab tantangan kedepan, Pemerintah Kota Batu juga fokus membangun SDM yang unggul, seperti penguatan akses dan kualitas pendidikan, lebih spesifik pemerintah Kota Batu membuat program 1.000 sarjana. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Batu telah memberi beasiswa kepada 273 mahasiswa,”ujarnya. Sebelumnya Kepala PSIB UMM, Prof. Gonda Yumitro, PhD menekankan pentingnya peran akademisi dalam memberikan rekomendasi berbasis riset untuk pembangunan daerah maupun nasional. “Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan, tetapi suatu visi yang memerlukan keterlibatan semua pihak, terutama dalam membangun SDM unggul,” ujarnya. Lebih lanjut, Gonda memaparkan bahwa agenda ini merupakan salah satu langkah PSIB UMM dalam mendukung upaya mewujudkan generasi emas 2045 “. Refleksi awal tahun diharapkan dapat menawarkan inovasi-inovasi dan melihat hal-hal yang diperbaiki untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 kelak. Sementara itu, Luthfi J Kurniawan memaparkan materi tentang transformasi kepemimpinan di era masyarakat madani. Ia melihat, dalam mencapai Indonesia emas 2045, pemerintah harus lebih fokus dalam membangun SDM yang unggul serta ekonomi berkelanjutan. “Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 saat ini, Indonesia harus mampu menciptakan generasi yang unggul, pemerataan Pembangunan, ekonomi berkelanjutan hingga tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapannya. Lebih lanjut Lutfi menyampaikan kalau tidak adanya persiapan yang matang dalam segala aspek, tidak menutup kemungkinan bonus demografi akan menjadi ancaman. “Jika Pendidikan, Kesehatan tidak diurus dengan baik, maka ini akan menjadi ancaman bagi Pembangunan Indonesia emas 2045. Saat ini, pemerintah memiliki tantangan untuk meningkatkan produktivitas SDM, reformasi struktural dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, demi mencapai Indonesia emas 2045,”tuturnya. Sementara Muhammad Mirdasy S.IP melihat bahwa awal tahun ini merupakan momentum dalam melakukan refleksi dan reposisi strategis bagsa. “Awal tahun merupakan momentum bagi kita untuk melakukan refleksi dan reposisi strategis bangsa, dimana saat ini Indonesia sedang menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks,” katanya. Lebih lanjut Mirdasy melihat, kajian Islam multidisipliner diperlukan untuk merespon tantangan zaman. “Tantangan zaman saat ini cukup kompleks, maka hadirnya kajian Islam multidisipliner menjadi salah satu aspek untuk menjawab tantangan zaman, dimana Islam berkemajuan menjadi landasan etis dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya. Abdus Salam selaku pemateri terakhir juga memaparkan bahwa hari ini Indonesia menghadapi banyak problem. Sebagai pakar sosiologi politik Universitas Muhammadiyah Malang, Abdus Salam melihat bahwa saat ini Indonesia menghadapi kemiskinan struktural. “Ada beberapa aspek kemiskinan struktural yang bisa kita temui, seperti kemiskinan agrarian, hal ini mencakup petani yang sudah tidak lagi memiliki lahan atau lahan kecil yang hasilnya hanya cukup untuk bertahan hidup”, katanya. Abdus Salam juga menambahkan bahwa kemiskinan struktural juga terjadi di sektor pekerjaan dan kemiskinan regional. “Kemiskinan struktural juga terjadi pada aspek pekerja, seperti buruh yang tidak dibekali pelatihan atau pekerjaan yang layak karena struktural industri yang marginal. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan dengan kemiskinan urban akibat penggusuran pemukiman kumuh hingga ketergantungan sektor informal dan struktur industri yang marginal. Kemiskinan regional juga terjadi karena isolasi terhadap daerah terpencil tanpa adanya akses yang memadai,” ucapnya. Diki Wahyudi,S.Sos., M.IP sebagai moderator melihat problem yang disampaikan oleh seluruh pemateri terpusat pada pembangunan SDM dan tata kelola pemerintah yang baik. Di sesi penutup, Diki Wahyudi menyimpulkan bahwa percepatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. “Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendiri,” tuturnya. (diki wahyudi)
Inovasi Akuaponik UMM Ubah Lahan Sempit Warga Jetis Jadi Sumber Pangan dan Ekonomi
INDOZONE.ID – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuat inovasi sistem akuaponik agar masyarakat di Dusun Jetis, Desa Mulyoagung, Malang, tetap produktif meskipun mempunyai keterbatasan lahan. Melalui sistem tersebut, warga di lingkungan Jalan Margojoyo kini dapat menciptakan area terbatas menjadi tempat budidaya ikan dan tanaman sayur secara terpadu. Program ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat UMM, yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kegiatan yang berlangsung dari Juli hingga Desember 2025 tersebut melibatkan tim lintas ilmu, mulai dari ahli biologi, perikanan, hingga ekonomi. Ketua tim pengabdian, Prof. Dr. Yuni Pantiwati, mengungkapkan bahwa akuaponik dipilih karena sifatnya yang ramah lingkungan, sesuai dengan kondisi lahan, dan sangat efisien untuk kemandirian pangan keluarga. “Akuaponik memungkinkan masyarakat memproduksi pangan secara mandiri dengan memadukan budidaya ikan dan tanaman dalam satu sistem yang saling menguntungkan,” jelasnya. Dalam pelaksanaannya, warga tidak hanya menjadi penonton. Dibawah bimbingan Dony Prasetyo dari Fakultas Perikanan, warga diajak terjun langsung mulai dari merancang instalasi, memilih benih, hingga merakit sistem akuaponik. “Kami lakukan bersama warga agar mereka benar-benar mandiri,” tutur Dony. Adapun komoditas yang dipilih meliputi ikan lele serta berbagai sayuran hijau seperti kangkung, sawi pakcoy, bayam, dan seledri. Selain untuk kebutuhan dapur sendiri, program ini juga membidik peningkatan ekonomi warga. Dr. Erna Retno Rahadjeng membantu ibu-ibu PKK dalam mengolah hasil panen menjadi produk yang lebih awet dan bernilai jual, seperti abon lele dan keripik sayur. Melalui pemasaran digital, produk-produk tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Warga menyambut inisiatif ini dengan antusias karena sistem akuaponik dianggap sebagai solusi nyata untuk menambah penghasilan tanpa memerlukan lahan luas. Selain itu, program UMM ini menjadi langkah nyata dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengentaskan kemiskinan di level komunitas.
