Quiet Ambition Pilihan ASN, Pakar UMM: Tak Mau Beresiko, Pilih Zona Aman
MALANG POST – Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjadi sorotan. Jabatan struktural yang dulu dipandang sebagai puncak karier, kini justru dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba naik posisi, banyak ASN memilih tetap berada di zona aman. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah jabatan struktural masih menjadi simbol prestise, atau justru berubah menjadi beban yang sarat risiko Isu ini mengemuka setelah Wali Kota Batu menyinggungnya dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Ini menjadi perhatian Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA. Dia pun menyampaikan penilaiannya. Bahwa fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Melainkan dipengaruhi pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dianggap lebih berisiko dibandingkan prestisius. Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. “Munculnya fenomena ini tidak lain karena kondisi mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan.” “Ada ketakutan terhadap sistem yang patologis, terutama bagi mereka yang lebih menginginkan pola kerja slow working,” ujarnya. Ia menambahkan, perubahan orientasi kerja juga memengaruhi pilihan karier ASN. Generasi saat ini lebih menekankan keseimbangan hidup dan pekerjaan, dibandingkan ambisi jabatan. Ketika posisi struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, banyak ASN memilih jalur karier fungsional yang dianggap lebih stabil dan minim konflik. Selain itu, Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural serta dinamika politik birokrasi yang dinilai belum sehat. “Jika pejabat kuat secara politik, cenderung akan mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang semakin ditakuti oleh para ASN saat ini,” imbuhnya. Situasi tersebut membuat jabatan struktural tidak lagi menarik, karena risiko personal dinilai lebih besar daripada manfaat karier. Ia juga mengkritisi sistem penempatan jabatan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Menurutnya, praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” menimbulkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama. “Kalau mau dipilih sebagai pejabat ya harus ikut berpolitik meskipun ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya demikian,” terangnya. Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, serta penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko. Pada akhirnya, fenomena “quiet ambition” menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, maka akan semakin sedikit ASN yang bersedia mengambil peran kepemimpinan. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, adil, serta memberikan perlindungan hukum menjadi kunci agar jabatan struktural kembali menarik dan bermakna sebagai ruang pengabdian. Dengan begitu, ambisi ASN tidak lagi redup, melainkan tumbuh sehat untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas.(*/M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Pemberdayaan ala Anvil Paron, dari Besi Karat Jadi Mengkilat, Berdikari Tak Harus Dimulai dengan Modal Besar dan Gedung Mewah
Di sebuah halaman rumah sederhana di Jalan Wijaya Kusuma Dusun Sekar Putih Desa Pendem Kota Batu, deru mesin tua dan aroma cat tipis menyeruak. Di sinilah, di bawah bendera Anvil Paron, tumpukan besi tua yang nyaris terlupakan kembali menemukan nyawanya. Itu karena sentuhan Anas Wiguna. MALANG POSCO MEDIA– Anas Wiguna kelahiran 1999. Ia lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Anas pula yang menjadi nakhoda di balik bengkel restorasi ini. Bersama rekannya, Dimas Ferdian Sukma, Anas membuktikan bahwa hobi yang ditekuni dengan konsisten bisa menjadi kran ekonomi yang menghidupi. Bahkan sekaligus wadah pemberdayaan bagi sesama anak muda. Perjalanan dan keberhasilan Anas tak terjadi semalam. Jauh sebelum ia memahami teori komunikasi di bangku kuliah, dia sudah lebih dulu ‘berkomunikasi’ dengan mesin-mesin vespa. Sejak duduk di bangku MTs pada medio 2014, Anas sudah hobi mengulik skuter ikonik tersebut. Ia bahkan bisa menghabiskan waktu di bengkel orang lain, menjadi tenaga freelance, hingga menyerap ilmu dari para senior. Selama empat hingga lima tahun, ia menempa diri dalam diam. “Baru sekitar tahun 2017 saya berani buka sendiri. Awalnya cuma ambil garapan teman-teman dekat. Setelah kepercayaan terbangun dan mulai konsisten buat konten di media sosial, klien luar mulai berdatangan,” cerita Anas mengenang masa rintisannya kepada Malang Posco Media. Restorasi di Anvil Paron bukanlah sekadar mengecat ulang. Ini adalah kerja seni yang menuntut kesabaran ekstra. Fokus utama mereka adalah Vespa, meski mobil Fiat dan motor tua lainnya juga kerap bertamu ke bengkel ini. Untuk satu unit Vespa, prosesnya bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Mulai dari mengelas bodi yang keropos, pengecatan, turun mesin total, hingga perakitan. Tantangan terberat? Berburu spare part original untuk unit langka, seperti Vespa tahun 1950-an. “Kadang yang membuat lama itu proses detailing. Mencari stop lamp atau spidometer ori itu butuh ketelatenan. Apalagi kalau kliennya fanatik dengan barang original, kita harus pastikan unit kembali ke bentuk aslinya,” jelas kelahiran Batu, 5 Agustus 1999 ini. Harga yang dipatok pun cukup kompetitif. Untuk restorasi total Vespa dimulai dari angka Rp 3 juta, sementara untuk mobil kuno, biaya menyesuaikan kondisi dengan estimasi mulai dari Rp 8 juta. Hingga kini, sudah ratusan kendaraan yang berhasil mereka hidupkan kembali. Lebih dari sekadar bisnis, Anvil Paron kini menjadi kawah candradimuka bagi tujuh pemuda lainnya. Para pekerja di sini mayoritas berusia belasan hingga 30 tahun. Bagi Anas, bekerja dengan rekan sebaya membuat komunikasi jauh lebih cair dan hasil kerja lebih maksimal. Menariknya, Anas tidak takut tersaingi. Ia justru mendorong anak-anak muda yang belajar di bengkelnya untuk nantinya berani membuka usaha sendiri. “Saya ingin ini jadi sarana mereka menyalurkan hobi secara positif. Mereka yang sudah dapat ilmunya di sini, silakan kalau mau buka sendiri. Yang penting mereka bisa berkarya sesuai passion,” kata Anas. Kisah Anvil Paron adalah bukti nyata bahwa gelar akademik dan hobi mekanik bisa berjalan beriringan.Anas menunjukkan bahwa berdikari tidak harus dimulai dengan modal besar dan gedung mewah. Halaman rumah, ketekunan dan hobi sudah lebih dari cukup untuk memulai. Bagi anak muda di Kota Batu dan sekitarnya, Anas Wiguna adalah pengingat bagi calon-calon mekanik muda. Yakni jangan takut kotor karena oli, jika itu adalah jalan menuju kemandirian. Karena di tangan mereka yang kreatif, besi tua yang dianggap sampah bisa kembali bersinar dan memiliki nilai jual tinggi. (eri/van)
Dosen FH UMM Masuk dalam 100 Akademisi Terbaik Dunia Versi MeasuresHE
malanghub – Sholahuddin Al-Fatih, dosen dan peneliti FH UMM, berhasil dinobatkan sebagai salah satu dari 100 akademisi terbaik dunia dalam kategori Ilmu Sosial oleh measuresHE. Pemeringkatan global bergengsi ini tidak lagi menggunakan metrik berbasis volume tradisional, melainkan berfokus pada identifikasi Jangkar Intelektual, para peneliti yang karyanya menjadi fondasi penting bagi bidang akademis masing-masing. Penghargaan ini menegaskan peran Fatih dalam memacu diskursus yang bermakna dan membentuk masa depan riset ilmu sosial. Proses seleksi yang dilakukan oleh measuresHE dikenal karena metodologinya yang ketat dan canggih. Faktor-faktor utama penilaian meliputi; Research Gravitas, sebuah analisis jaringan yang mengidentifikasi pemimpin intelektual sejati, serta Olympic Mean, yang mengesampingkan pencapaian kebetulan (outliers) demi mengungkap kualitas riset yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, pemeringkatan ini menerapkan Interaction Credit untuk memberi penghargaan pada kolaborasi substantif, guna memastikan bahwa apresiasi ini mencerminkan kontribusi individu yang nyata dan integritas akademik. Menanggapi pencapaian ini, Fatih menekankan pentingnya kualitas daripada kuantitas dalam dunia akademik modern. “Pengakuan ini memvalidasi upaya pengejaran riset yang menawarkan wawasan mendalam dan berdampak, bukan sekadar mengejar jumlah publikasi. Hanya ada 4 author dari Indonesia yang masuk dalam kategori ini di bidang Social Sciences, dan saya Alhamdulillah salah satunya.” ujarnya. Sebagai penulis dan peneliti, Fatih tetap berkomitmen untuk memajukan hukum, serta menjembatani celah antara kerangka teoretis dan solusi praktis di tingkat global. Pencapaian ini tentu menjadi modal berharga, baik bagi Fatih maupun institusi, untuk semakin melebarkan kiprahnya di tingkat global (saf/gemini)
Berkaca dari Kasus Amsal Sitepu, Ide adalah Komponen Penting dalam Industri Kreatif
Kompas.id – Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, Rabu (1/4/2026). Pelajaran penting dari kasus ini adalah pentingnya menganggap ide sebagai komponen penting dalam industri kreatif. Ketua majelis hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan, Amsal Sitepu tidak terbukti menggelembungkan anggaran pembuatan video profil, sebagaimana dituduhkan terhadap Direktur CV Promiseland itu. ”Menyatakan terdakwa Amsal Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum,” kata Yusafrihardi, sebagaimana diberitakan Kompas.id.
Lewat CoE, UMM Dorong Mahasiswa Analisis Permasalahan Daerah Berbasis AI
Di tengah derasnya tren pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga perumusan kebijakan publik. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis data. Melalui kelas Center of Excellence (CoE) Data Governance Analyst, mahasiswa didorong memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis dokumen perencanaan pembangunan daerah secara kritis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solutif. Pendekatan ini dinilai relevan dengan kebutuhan pemerintah yang kini semakin mengandalkan data dan analitik dalam pengambilan keputusan. Menurut Ali Roziqin, M.PA., yang juga Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, pemanfaatan AI dalam kelas itersebut bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan publik. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori kebijakan, tetapi juga mampu mengolah data secara kritis dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan yang solutif dan aplikatif bagi pemerintah daerah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kemampuan analisis berbasis data akan menjadi kompetensi penting bagi calon analis kebijakan di era digital. Dalam program tersebut, Mahasiswa diberikan proyek penyusunan Concept Note berbasis data dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai daerah di Indonesia. Secara khusus, mahasiswa difokuskan untuk menganalisis permasalahan serta mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi masing-masing daerah. Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya memahami dokumen perencanaan pembangunan, tetapi juga dilatih menghasilkan kajian yang tajam, kontekstual, dan berbasis data. Sebelum mengerjakan proyek, mahasiswa dibekali kemampuan menggunakan berbagai tools AI seperti ChatGPT, Claude, Scopus, Consensus, Scite, serta Napkin AI. Pemanfaatan tools tersebut membantu mahasiswa dalam mengolah data, mempercepat pencarian referensi ilmiah, hingga memperkuat dasar analisis kebijakan. Selain itu, penggunaan AI juga memungkinkan mahasiswa memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pendekatan ini membuat proses pembelajaran tidak lagi hanya berbasis teori, tetapi juga menekankan praktik analisis kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penggunaan AI dalam pembelajaran ini tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam membaca dinamika pembangunan daerah. Dengan dukungan data yang kuat, mahasiswa dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih sistematis serta memiliki landasan akademik yang kredibel. Menurutnya, integrasi teknologi AI menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kebijakan publik. “Pemanfaatan AI membantu mahasiswa mengolah data secara lebih komprehensif, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap berpikir kritis dan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis kebutuhan daerah,” jelasnya. Melalui pendekatan ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM diharapkan mampu menjadi analis kebijakan yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Ke depan, inovasi pembelajaran berbasis AI tersebut diharapkan dapat memperkuat peran kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang siap berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data.(Rik/Faq) Penulis: Roudhotul Mufarikha | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Krisis Energi Picu WFH Nasional, Pakar UMM Ingatkan Konflik Sosial Baru
Gelombang krisis energi global mulai menyeret Indonesia pada pilihan kebijakan yang tak mudah. Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta kembali mencuat sebagai strategi penghematan bahan bakar. Namun, kebijakan ini justru memantik pertanyaan, apakah WFH benar-benar solusi efisien, atau hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah sekaligus membuka celah ketimpangan baru? Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif sosiologis, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegas Vina, 4 April 2026. Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya. Di sisi lain, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.(ali/ faq) Penulis: Alban Hogantara | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
