Sosiolog UMM Bongkar Sisi Gelap WFH Saat Krisis Energi Melanda, Picu Konflik Sosial Baru
Merahputih.com – Krisis energi global yang melanda dunia saat ini memaksa Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar, termasuk wacana penerapan kembali Work From Home (WFH). Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo, mengingatkan bahwa langkah ini menyimpan risiko konflik sosial baru jika pemerintah tidak menyertainya dengan payung kebijakan yang adil dan komprehensif. Ancaman Ketimpangan dan Pergeseran Beban Ekonomi Prof. Vina menilai kebijakan WFH di masa krisis energi berpotensi menjadi solusi simbolis semata. Alih-alih menghemat, kebijakan ini justru berisiko memindahkan beban biaya energi dari sektor korporasi langsung ke pundak rumah tangga pekerja. Biaya listrik, kuota internet, dan kebutuhan pendukung kerja lainnya otomatis akan meningkat di level keluarga. Kesenjangan ekonomi menjadi sorotan utama dalam analisis sosiologis ini. Prof. Vina menyebutkan bahwa pekerja lapangan tidak memiliki kemewahan untuk bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di area perkantoran terancam kehilangan pelanggan tetap mereka. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” ujar Prof. Vina dikutip Antara, Kamis (2/4). Risiko Budaya Work From Anywhere Lebih lanjut, Prof. Vina menyoroti potensi melencengnya tujuan penghematan energi akibat perilaku pekerja di lapangan. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan fleksibilitas pascapandemi cenderung mengubah WFH menjadi Work From Anywhere (WFA). Fenomena ini justru dapat memicu penggunaan kendaraan bermotor secara masif menuju kafe atau ruang publik lainnya. “Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere. Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegasnya. Tanpa adanya pedoman profesi yang transparan dan komunikasi publik yang jelas, kebijakan WFH hanya akan memperlebar jurang ketimpangan dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang sedang terhimpit beban ekonomi.
Krisis Energi Global, WFH Digenjot, Pakar UMM: Rentan Risiko Sosial
MAKLUMAT – Derasnya gelombang krisis energi global mulai menyeret Indonesia ke pilihan kebijakan yang nggak mudah. Pemerintah kembali menggenjot wacana work from home atau WFH bagi ASN dan pekerja swasta. Tujuannya cuma satu, menghemat konsumsi bahan bakar. Tapi, di balik euforia “kerja sambil rebahan”, muncul pertanyaan besar. Apakah work from home benar-benar solusi efisien? Atau cuma sekadar memindahkan beban energi dari kantor ke rumah, plus membuka celah ketimpangan baru? WFH Bisa Jadi Solusi Palsu Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai wacana Work From Home muncul akibat tekanan energi saat ini berpotensi hanya menjadi solusi simbolis. “Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, work from home belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan,” tegas Vina. Menurutnya, secara sosiologis, rumah sudah bukan persoalan besar untuk diubah jadi kantor. Masyarakat sudah punya pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul di lapangan. WFH Berubah Jadi WFA Hal yang menajdi kewaspadaan adalah work from home malah berubah menjadi work from anywhere (WFA), atau kerja dari mana saja. “Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor. Tujuan menghemat konsumsi bahan bakar otomatis gagal total,” ujar Vina. Artinya, WFH tanpa disiplin dan aturan ketat malah kontraproduktif dengan misi awal menghemat energi. Vina juga menyoroti soal keadilan. Work from home otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh. Misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya. Potensi Kecemburuan Sosial Mengintai Tak hanya itu, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak punya opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Vina menegaskan, pemerintah harus menyusun pedoman profesi secara transparan dan mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. “Work from home bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.
Lewat CoE, UMM Dorong Mahasiswa Analisis Kebijakan Daerah Berbasis AI
pwmu.co – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui kelas Center of Excellence (CoE) Data Governance Analyst.Pendekatan ini dirancang untuk mendorong mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pembangunan daerah secara kritis dengan memanfaatkan teknologi berbasis data. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, menjelaskan bahwa pemanfaatan AI dalam pembelajaran bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengolah data secara kritis serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah. Dalam program tersebut, mahasiswa diberikan proyek penyusunan concept note berbasis data yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui proyek tersebut, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan serta isu strategis daerah secara komprehensif, sekaligus menghasilkan analisis yang kontekstual dan berbasis data. Sebelum mengerjakan proyek, mahasiswa dibekali kemampuan menggunakan berbagai perangkat AI, seperti ChatGPT, Claude, Scopus, Consensus, Scite, serta Napkin AI. Pemanfaatan berbagai tools tersebut membantu mahasiswa dalam mengolah data, mencari referensi ilmiah, hingga memvisualisasikan informasi secara lebih sistematis. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada praktik analisis kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Ali menambahkan bahwa penggunaan AI juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam memahami dinamika pembangunan. Menurutnya, teknologi AI dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat analisis, selama tetap diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konteks kebijakan. Melalui inovasi ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM diharapkan mampu menjadi analis kebijakan yang adaptif, responsif, serta memiliki kompetensi berbasis data. Ke depan, pendekatan pembelajaran berbasis AI tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
Akademisi UMM ingatkan potensi konflik sosial baru akibat krisis energi global
antarajatim – Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo mengingatkan potensi munculnya konflik sosial baru akibat krisis energi global. Gelombang krisis energi global membuat Indonesia pada pilihan kebijakan yang tak mudah. Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta mencuat sebagai strategi penghematan bahan bakar. “Namun, kebijakan ini justru memantik pertanyaan, apakah WFH benar-benar solusi efisien atau hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah sekaligus membuka celah ketimpangan baru,” ujar Vina dalam keterangan di Malang, Jawa Timur, Kamis. Vina menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Menurutnya, tanpa langkah struktural, seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif sosiologis, katanya, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja bukan lagi persoalan besar. Masyarakat memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere (WFA). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” ujarnya. Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, ia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan dan pekerja. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” katanya. Sementara itu, lanjutnya, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Vina menegaskan pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horisontal di masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ujarnya.
UMM Siapkan Beasiswa Aktivis, Organisasi Mahasiswa Kini Diakui sebagai Prestasi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar kegiatan Dialektika Kampus Putih di Convention Hall Sengkaling Kuliner, Sabtu (4/4/2026). Forum yang berlangsung hangat ini menjadi ruang silaturahmi pasca-Idulfitri sekaligus wadah dialog terbuka antara pimpinan universitas dan organisasi kemahasiswaan (Ormawa). Tak hanya membangun komunikasi, kegiatan ini juga menegaskan komitmen kampus dalam memperkuat dukungan terhadap aktivitas mahasiswa. Wakil Rektor III UMM, Dr. Nur Subeki, M.T., menegaskan bahwa UMM terus berupaya mendorong pengembangan mahasiswa melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi kegiatan. “UMM berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan kemahasiswaan. Seperti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), mahasiswa kami fasilitasi mulai dari pendampingan hingga pelaksanaan. Kalau mahasiswa mengikuti lomba akademik maupun non-akademik, pasti kami dukung,” ujarnya. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan rencana kebijakan baru yang tengah disiapkan kampus. Ke depan, kampus putih akan menyiapkan mekanisme beasiswa khusus bagi mahasiswa aktivis, baik yang tergabung dalam BEM, Senat, Himpunan Mahasiswa, maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Selain itu, mahasiswa aktivis juga akan dikategorikan sebagai mahasiswa berprestasi, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam pengembangan organisasi dan kepemimpinan. Sementara itu, Presiden Mahasiswa UMM Wahyuddin Fahrurrijal menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi formal, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara mahasiswa dan pimpinan kampus. “Tujuan acara ini sebenarnya ajang halal bihalal sehabis lebaran, sekaligus silaturahmi dengan pimpinan dan organisasi kemahasiswaan. Di sini juga diagendakan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai aspirasi maupun keluhan dari teman-teman Ormawa,” jelasnya. Ia menambahkan, selama satu periode kepengurusan, BEM UMM telah merancang dan melaksanakan berbagai program kerja yang berfokus pada kebutuhan mahasiswa. “Berbagai program kerja sudah kami rancang dan alhamdulillah banyak yang terlaksana. Ini menuju penghujung periode, dan program-program tersebut kami jalankan untuk mahasiswa berdasarkan kebutuhan mereka,” tambahnya. Wahyuddin juga mengajak mahasiswa untuk lebih aktif terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, partisipasi di Ormawa tidak hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga menjadi bekal penting untuk masa depan. “Harapannya teman-teman lebih aware bahwa kegiatan Ormawa memberikan manfaat untuk perkuliahan maupun pekerjaan. Pengalaman soft skill yang didapatkan akan menjadi bekal ke jenjang selanjutnya,” ungkapnya. Melalui Dialektika Kampus Putih, UMM menegaskan bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan pimpinan kampus akan terus diperkuat. Selain menjadi sarana aspirasi, forum ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan aktivitas kemahasiswaan berkembang sejalan dengan visi kampus yang mendorong mahasiswa aktif, berprestasi, dan berdampak.(*faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Lebaran 2026, UMM Gratiskan Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa
Tugumalang.id – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggratiskan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru di momen khusus Lebaran 2026. Program ini menjadi peluang emas bagi anda yamg bisa segera dimanfaatkan mulai 18 hingga 25 Maret 2026. Diketahui, kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian kampus di momen spesial tersebut. Program ini berlaku khusus untuk program studi non-Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes). Wakil Rektor II UMM, Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., C.A., menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari nilai pengabdian kampus, khususnya dalam menghormati bulan Ramadan dan momentum Idul Fitri. “UMM selalu punya kepedulian dalam rangka menghormati bulan Ramadan ini. Ini juga bagian dari pengabdian kami,” ujarnya. Ia menjelaskan, keputusan untuk menggratiskan biaya pendaftaran juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang cenderung memiliki banyak pengeluaran saat Lebaran. Oleh karena itu, UMM berupaya memberikan kemudahan agar kesempatan melanjutkan pendidikan tetap terbuka luas. “Kami ingin memberi kemudahan bagi masyarakat. Di sela-sela kesibukan merayakan Idul Fitri, mereka masih punya kesempatan untuk mendaftar ke UMM tanpa terbebani biaya. Apalagi pada momen ini pengeluaran juga cukup banyak,” tambahnya. Lebih lanjut, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong minat generasi muda untuk tidak menunda pendidikan tinggi. UMM ingin memastikan bahwa momentum Lebaran tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga titik awal untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Dengan adanya program ini, UMM kembali menegaskan komitmennya dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya. “Kado Lebaran” ini bukan sekadar simbol, melainkan peluang nyata bagi calon mahasiswa untuk meraih cita-cita dan menjadi bagian dari kampus yang berorientasi pada kemajuan dan kebermanfaatan.
Ilmu Pemerintahan UMM Kembangkan Metode Analisis Permasalahan Daerah Berbasis AI
KLIKMU.CO – Di tengah derasnya tren pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai sektor, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis data. Melalui kelas Center of Excellence (CoE) Data Governance Analyst, mahasiswa didorong memanfaatkan AI untuk menganalisis dokumen perencanaan pembangunan daerah secara kritis sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solutif. Pendekatan ini dianggap relevan dengan kebutuhan pemerintah yang semakin mengandalkan data dan analitik dalam pengambilan keputusan. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM Ali Roziqin MPA, pemanfaatan AI dalam kelas ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan publik. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori kebijakan, tetapi juga mampu mengolah data secara kritis dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan yang solutif dan aplikatif bagi pemerintah daerah,” jelasnya. Ia menambahkan, kemampuan analisis berbasis data akan menjadi kompetensi penting bagi calon analis kebijakan di era digital. Dalam program ini, mahasiswa diberikan proyek penyusunan Concept Note berbasis data dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai wilayah Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada permasalahan serta isu-isu strategis yang dihadapi masing-masing daerah. Proses ini tidak hanya membuat mahasiswa memahami dokumen perencanaan pembangunan, tetapi juga melatih mereka menghasilkan kajian yang tajam, kontekstual, dan berbasis data. Sebelum mengerjakan proyek, mahasiswa dibekali kemampuan menggunakan berbagai tools AI seperti ChatGPT, Claude, Scopus, Consensus, Scite, dan Napkin AI. Tools ini membantu dalam pengolahan data, mempercepat pencarian referensi ilmiah, hingga memperkuat dasar analisis kebijakan. Selain itu, AI memungkinkan mahasiswa memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pemanfaatan AI tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga mendorong mahasiswa berpikir kritis dalam membaca dinamika pembangunan daerah. Dengan dukungan data yang kuat, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang sistematis dan memiliki landasan akademik kredibel. “Pemanfaatan AI membantu mahasiswa mengolah data secara lebih komprehensif, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap berpikir kritis dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan daerah,” ujar Ali Roziqin. Melalui pendekatan ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM diharapkan menjadi analis kebijakan yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Ke depan, inovasi pembelajaran berbasis AI diharapkan memperkuat peran kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang siap berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data. (Faqih/AS)
WFH di Tengah Krisis Energi: Pakar Ingatkan Risiko Beban Sosial Baru
JATIMTIMES — Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta kembali mengemuka sebagai salah satu opsi untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah krisis energi global. Namun, kebijakan ini dinilai tidak sesederhana memindahkan aktivitas kerja dari kantor ke rumah. Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai WFH memang bisa menjadi langkah responsif, tetapi belum tentu cukup jika tidak diiringi kebijakan yang lebih menyeluruh. Menurut dia, penghematan energi tidak bisa hanya dibebankan pada perubahan pola kerja masyarakat tanpa disertai dukungan struktural dari pemerintah.“Kalau hanya WFH, itu bisa jadi sekadar solusi simbolis. Harus ada paket kebijakan yang lebih lengkap, mulai dari diversifikasi energi sampai insentif yang jelas bagi pekerja,” ujarnya, Kamis, (2/4/2026). Ia menjelaskan, masyarakat sebenarnya sudah memiliki modal adaptasi untuk menjalankan sistem kerja jarak jauh. Pengalaman selama pandemi membuat WFH bukan lagi hal baru. Persoalan yang muncul justru terletak pada pelaksanaan di lapangan, terutama ketika kebijakan itu tidak berjalan sesuai tujuan awal. Menurut Vina, salah satu risiko yang patut diwaspadai adalah perubahan pola kerja dari WFH menjadi Work From Anywhere (WFA). Dalam praktik seperti itu, pekerja tetap bepergian ke luar rumah, termasuk ke kafe atau ruang publik lain, sehingga penggunaan kendaraan pribadi masih berlangsung dan penghematan bahan bakar tidak benar-benar tercapai. “Yang dikhawatirkan justru ketika orang yang mestinya WFH berubah jadi WFA. Mereka tetap pakai kendaraan bermotor untuk pergi ke tempat lain, jadi tujuan efisiensi energi tidak maksimal,” katanya. Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai memindahkan sebagian beban energi dari kantor ke rumah tangga. Pengeluaran untuk listrik, internet, dan kebutuhan penunjang kerja otomatis meningkat di level keluarga. Kondisi ini, menurut dia, perlu menjadi perhatian agar kebijakan tidak justru memberatkan kelompok pekerja tertentu. Karena itu, Vina menilai pemerintah harus menyiapkan skema yang lebih adil. Salah satunya dengan mempertimbangkan bantuan atau subsidi bagi pekerja berpenghasilan rendah yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. “Negara perlu hadir dengan rancangan yang utuh. Misalnya, WFH dijalankan bersama dukungan bagi pekerja kelas bawah. Kita juga belum sepenuhnya siap beralih secara masif ke energi terbarukan,” jelasnya. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah, sementara pelaku usaha kecil di sekitar kawasan perkantoran berpotensi kehilangan pelanggan harian. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa memperlebar jarak sosial dan ekonomi di masyarakat. Vina juga menekankan pentingnya pedoman yang jelas lintas profesi serta kesadaran atas ketimpangan infrastruktur digital antardaerah. Tanpa komunikasi kebijakan yang terbuka dan mudah dipahami, WFH justru berpotensi memunculkan gesekan sosial baru. “WFH memang bisa jadi solusi, tetapi kalau tidak dirancang dengan adil dan komprehensif, kebijakan ini justru bisa melahirkan persoalan sosial yang lain,” pungkasnya.
WFH ASN Berisiko Timbulkan Konflik Sosial Baru Jika Tanpa Desain Adil
beritajejakfakta – Implementasi kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan dapat melenceng dari sasaran awal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial baru apabila tidak disertai rancangan kebijakan yang adil dan menyeluruh. Sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo, menyatakan bahwa WFH di tengah tekanan energi saat ini bisa menjadi solusi semu. Hal ini disampaikan seperti dilansir dari Surabaya. Menurut Vina, tanpa dukungan langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum dapat dikatakan sebagai transformasi budaya kerja berkelanjutan. Vina menjelaskan, masyarakat sudah beradaptasi dengan konsep rumah sebagai ruang kerja sejak pandemi. Namun, risiko baru timbul dari praktik di lapangan yang berpotensi menyimpang dari tujuan penghematan energi. Ia sangat mengkhawatirkan adanya pergeseran dari WFH menjadi Work From Anywhere (WFA). Ketika ASN memilih bekerja di kafe atau tempat publik lainnya, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor. Akibatnya, tujuan utama untuk mengurangi konsumsi bahan bakar menjadi tidak tercapai. Pergeseran lokasi kerja ini juga memindahkan beban konsumsi energi, seperti listrik dan internet, dari korporasi ke rumah tangga, sehingga meningkatkan biaya di tingkat keluarga. Oleh karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan yang melibatkan negara, perusahaan, dan pekerja. Ia menyarankan pemerintah merancang paket kebijakan yang utuh, misalnya dengan mengombinasikan WFH dan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Selain itu, menurutnya, kesiapan Indonesia dalam beralih ke energi terbarukan secara massal masih belum optimal. Di samping itu, WFH berpotensi memicu kecemburuan sosial. Kelompok pekerja lapangan tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah, sementara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada aktivitas perkantoran berpotensi kehilangan pelanggan harian. Tanpa antisipasi yang tepat, situasi ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi yang transparan dan mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. WFH dapat menjadi solusi, namun tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial yang baru.
Sosiolog UMM ingatkan konflik sosial baru akibat krisis energi global
Malang (ANTARA) – Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo mengingatkan potensi munculnya konflik sosial baru akibat krisis energi global. Gelombang krisis energi global membuat Indonesia pada pilihan kebijakan yang tak mudah. Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta mencuat sebagai strategi penghematan bahan bakar. “Namun, kebijakan ini justru memantik pertanyaan, apakah WFH benar-benar solusi efisien atau hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah sekaligus membuka celah ketimpangan baru,” ujar Vina dalam keterangan di Malang, Jawa Timur, Kamis. Vina menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Menurutnya, tanpa langkah struktural, seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif sosiologis, katanya, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja bukan lagi persoalan besar. Masyarakat memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere (WFA). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” ujarnya. Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, ia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan dan pekerja. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” katanya. Sementara itu, lanjutnya, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Vina menegaskan pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horisontal di masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ujarnya.
