Harga Plastik Naik, Begini Langkah Penyesuaian Bagi UMKM
timesindonesia, MALANG – Situasi geopolitik global yang memanas tak hanya berimbas ke sektor energi, tetapi harga bahan baku plastik pun ikut melonjak. Kondisi ini semakin mencekik operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana plastik menjadi komoditas mayoritasnya. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, S.E., M.E., Ph.D., memberikan beberapa langkah penyesuaian yang harus dilakukan oleh UMKM guna menghadapi krisis tersebut. “UMKM harus segera mengatasi situasi darurat ini,” ujarnya. Sebagai sektor yang rentan dan bergantung pada penggunaan plastik seperti wadah makanan, gelas, hingga tas kresek, tren kenaikan harga bahan plastik menjadi “biaya siluman” yang secara perlahan menggerus keuntungan para pedagang kecil. Biaya produksi mereka akan membengkak tajam, disamping itu, mereka dilema untuk menaikkan harga jual karena berisiko pembeli akan mencari alternatif penjual lainnya, mengingat daya beli masyarakat Indonesia masih lesu. Akan tetapi, apabila tetap menahan harga jual, maka akan mengancam operasional usaha hingga bisa gulung tikar. Harga Plastik Naik, Momentum Emas Ubah Budaya Penggunaan Kantong Sekali Pakai “Mereka dilema, kalau menaikkan harga pelanggannya kabur, kalau menahan harga maka operasional akan membengkak,” tambahnya. Dalam hal ini, Pemerintah harus membuka mata terhadap nasib para UMKM. Menurut Wahyudi, akar permasalahan ini adalah karena rapuhnya kemandirian industri dalam negeri. Indonesia masih menggantungkan kebutuhan bahan plastiknya melalui impor, sehingga apabila ada situasi geopolitik yang panas seperti sekarang, maka harga domestik juga akan berpengaruh. Kondisi ini semakin diperparah oleh rantai distribusi domestik yang terlampau panjang. Menurut Wahyudi, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk mengubah pola perilaku masyarakat, terutama kebiasaan dalam menggunakan plastik. Ia menyarankan UMKM untuk menerapkan strategi diferensiasi harga. Bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri, maka dapat diberikan diskon atau keringanan harga. “Langkah ini dapat menyelamatkan fondasi finansial UMKM, juga ampun membangun budaya pro-lingkungan masyarakat jangka panjang,” imbuhnya. Saran positif ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh UMKM saja, tetapi seluruh sektor yang menggunakan plastik, mulai dari kuliner rumahan, manufaktur skala besar, hingga otomotif juga harus pro aktif mendukung kebijakan ini. Sementara itu, pemerintah didorong untuk mengeluarkan kebijakan secara legal, supaya seluruh pihak dapat bekerja secara kolektif. Kendati demikian, pemerintah juga harus mencari pemasok alternatif dari negara lain yang aman dari konflik untuk tetap memenuhi kebutuhan plastik di Indonesia. “Harus ada intervensi dari pemerintah untuk mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sudah luas,” pungkasnya. (*)
Harga Plastik Melonjak Akibat Konflik Timur Tengah, UMKM Tertekan
readers.id – Lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Kenaikan harga ini disebut mencapai 30 hingga 80 persen pada April 2026, dan memicu tekanan signifikan pada biaya produksi. Peningkatan harga komoditas plastik ini bersumber dari gangguan rantai pasok global. Eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama, yang berdampak langsung pada distribusi nafta, bahan baku esensial untuk produksi plastik berbasis petrokimia, seperti dilansir dari Money. Di tingkat pasar, pedagang turut merasakan dampak kenaikan harga ini. Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, mengungkapkan bahwa harga plastik telah naik secara bertahap selama beberapa pekan terakhir. “Jauh sebelum memasuki Ramadhan itu masih Rp 10.000. Kemudian bertahap tuh selama sepekan, sepekan, sepekan naik Rp 500, naik Rp 700, naik macam-macam tuh sampai hari ini puncaknya itu naiknya di kita proyeksikan di 50 persen,” kata Reynaldi, menggambarkan laju kenaikan yang signifikan. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasokan bahan baku plastik erat kaitannya dengan terganggunya rantai pasok global, terutama pada nafta. Menurutnya, konflik di Timur Tengah memicu koreksi suplai di sektor-sektor industri yang sangat bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama. “Mengingat plastik merupakan produk turunan dari proses petrokimia yang berbasis minyak bumi, gangguan pada jalur distribusi dan produksi di global memang memberikan tekanan pada struktur biaya di tingkat hulu,” ujarnya. Kondisi ini bahkan disebut berdampak signifikan terhadap pasokan global. Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas), menambahkan bahwa sekitar 70 persen suplai nafta sempat terhenti akibat konflik. Hal ini juga memengaruhi jalur distribusi penting seperti Selat Hormuz. Keterbatasan bahan baku tersebut mendorong industri untuk melakukan penyesuaian produksi. “Sudah mulai berani menggunakan campuran recycle material dengan virgin material atau bahan baku plastik murni,” kata Fajar. Ia menekankan pentingnya penggunaan plastik daur ulang untuk menjaga harga tetap terjangkau oleh konsumen. Dampak Kenaikan Biaya pada UMKM Dampak kenaikan harga plastik ini paling terasa di sektor hilir, khususnya bagi UMKM. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM Universitas Airlangga (Unair), Atik Purmiyati, menegaskan bahwa pelaku usaha kecil menghadapi tekanan biaya yang signifikan. Kenaikan harga plastik akan menambah beban produksi dan dapat menggerus keuntungan usaha, dikutip dari laman resmi Unair pada Jumat (10/4/2026). Atik menjelaskan bahwa kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku plastik yang masih tinggi. Selain itu, keterbatasan modal dan sumber daya manusia di kalangan UMKM semakin menyulitkan adaptasi terhadap kenaikan harga tiba-tiba. Sementara itu, M. Sri Wahyudi Suliswanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, menilai situasi ini sebagai tekanan biaya struktural yang sulit dihindari. “Ketika rantai pasok internasional terganggu dan harga minyak naik, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Ini menunjukkan kita belum mandiri,” ujarnya, dikutip dari laman resmi. Situasi ini menunjukkan kerentanan ekonomi domestik terhadap gejolak global. Strategi Industri dan Pemerintah Untuk menjaga produksi tetap stabil, industri plastik mulai mengadopsi berbagai strategi. Salah satunya adalah penggunaan bahan daur ulang sebagai substitusi sebagian bahan baku. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pemerintah mendorong peningkatan penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas stok di pasar. Selain itu, industri juga aktif menjajaki sumber pasokan nafta dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan. Optimalisasi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan baku penyangga atau buffer dalam proses produksi juga dilakukan untuk menutupi celah kekurangan pasokan nafta. Fajar Budiono menambahkan, di tingkat pabrik, efisiensi juga dilakukan melalui penyesuaian spesifikasi produk, seperti mengurangi ketebalan plastik tanpa mengurangi fungsinya. “Contoh kalau plastik kerupuk yang tadinya menggunakan ketebalan 100 mikron bisa dikurangi menjadi 80 atau 70 mikron tanpa mengurangi fungsi dari si kemasan itu sendiri,” jelasnya. Adaptasi UMKM dan Alternatif Bahan Baku Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui substitusi bahan baku berbasis minyak bumi dengan bahan nabati. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut rumput laut dan singkong sebagai alternatif potensial yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya domestik. “Dari nafta yang kita impor dari luar ya kita ganti jadi produk-produk yang di Indonesia sudah cukup banyak,” kata Maman. Namun, implementasi kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Pelaku UMKM juga melakukan berbagai penyesuaian, seperti mengatur volume produk, diversifikasi pasar, hingga mengganti jenis kemasan. Atik Purmiyati menyarankan substitusi plastik dengan bahan ramah lingkungan, seperti kemasan biodegradable dari pati jagung, tebu, singkong (cassava bag), dan serat nanas. Pembelian bahan baku dalam jumlah besar secara kolektif juga dapat membantu menekan biaya. Inovasi model bisnis, termasuk memberikan insentif bagi konsumen yang membawa wadah sendiri, turut didorong. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, guna memengaruhi permintaan pasar dan mengurangi tekanan pada industri. Jaminan Pasokan dan Stabilitas Industri Meskipun tekanan global meningkat, pemerintah memastikan pasokan plastik tetap tersedia di pasar. Agus Gumiwang menegaskan bahwa masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik karena produk plastik masih tersedia. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak terjadi kekosongan stok dengan mengoptimalkan berbagai kanal pasokan alternatif. Data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan subsektor industri kemasan masih mencatat kinerja tinggi pada Maret 2026. Meski demikian, pencarian sumber bahan baku baru menghadapi tantangan waktu distribusi yang lebih panjang. Fajar Budiono menyebut pengiriman dari sumber baru di luar Timur Tengah bisa mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan jalur Timur Tengah yang berkisar 10 hingga 15 hari. Kementerian Perindustrian juga terus memperkuat koordinasi dengan pelaku industri manufaktur untuk menjaga daya tahan sektor di tengah koreksi harga dan tekanan global ini.
Krisis Energi Mengintai, Pakar UMM: Kuncinya Kemandirian Indonesia
MALANG POST – Kemandirian nasional dinilai menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta potensi penutupan Selat Hormuz. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H., menegaskan. Bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. “Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar. Tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya. Menurutnya, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Ia menilai pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya. Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Priyo juga menilai krisis ini juga menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Ia menegaskan bahwa prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya. Terakhir, ia mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju.” “Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” pungkasnya.(*/M. Abd. Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)
UMM Siap Cetak Generasi Petani Modern dengan Teknologi
pwmu.co – Isu kedaulatan pangan menjadi tantangan global yang semakin mendesak di tengah perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan meningkatnya kebutuhan pangan dunia. Menjawab tantangan tersebut, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang menggelar International Guest Lecture bertajuk “Achieving Food Sovereignty through the Integration of Smart and Sustainable Agricultural Technologies” pada Rabu (8/4/2026).Kegiatan ini menghadirkan dua akademisi dari Shandong Agricultural University, yakni Zhang Chao, Ph.D., dan Xiaoyun Wang, Ph.D. Dalam pemaparannya, Zhang Chao menegaskan bahwa transformasi sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi cerdas. China telah mengembangkan sistem pertanian modern melalui integrasi Beidou Navigation, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), serta platform smart cloud. “Sistem kami mampu menghubungkan sensor, drone, dan jaringan digital dalam satu ekosistem terpadu. Kehadiran AI dan sistem otomatis menjadi kunci dalam menciptakan pertanian presisi,” jelasnya. Menurutnya, teknologi ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi krisis iklim sekaligus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian. Sementara itu, Xiaoyun Wang memaparkan keberhasilan China dalam mengembangkan teknologi pertanian, khususnya pada sektor hortikultura. Pemanfaatan protected agriculture seperti greenhouse terbukti mampu: Memperpanjang masa tanam Menstabilkan produksi Meningkatkan kualitas hasil panen “Kami berharap teknologi ini dapat diadaptasi di Indonesia untuk mendorong produksi sekaligus pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Namun, ia juga menekankan pentingnya penyesuaian teknologi dengan kondisi lokal Indonesia, seperti curah hujan tinggi dan karakteristik tanah tropis. Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, menegaskan bahwa mahasiswa harus siap menghadapi dunia tanpa batas. “The world is getting borderless. Batas geografis bukan lagi penghalang. Persiapkan diri untuk bersaing di tingkat internasional,” pesannya. Ia menambahkan bahwa sektor pangan, teknologi, dan energi akan menjadi kunci masa depan. Melalui forum internasional ini, UMM berupaya memperkuat kapasitas mahasiswa sekaligus memperluas jejaring global. Melalui integrasi teknologi modern dan penguatan sumber daya manusia, UMM optimistis kedaulatan pangan dapat diwujudkan secara nyata. Sinergi antara inovasi teknologi dan pendidikan tinggi diharapkan mampu mencetak generasi petani modern yang adaptif, produktif, dan berdaya saing global. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
Matahari Homecare UMM, Solusi Kesehatan Humanis dan Terjangkau
MALANG POST– Tidak semua pasien mampu datang ke rumah sakit. Keterbatasan mobilitas, kondisi penyakit, hingga faktor ekonomi kerap menjadi penghalang masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak. Padahal, kebutuhan perawatan tidak bisa menunggu. Menjawab persoalan tersebut, Matahari Homecare hadir sebagai layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah. Ini sebuah pendekatan yang membawa perawatan langsung ke tempat tinggal pasien. Sekaligus membantu mereka tetap nyaman menjalani pemulihan. Matahari Homecare merupakan layanan perawatan kesehatan di rumah yang dirancang untuk meningkatkan, mempertahankan, maupun memulihkan kondisi kesehatan pasien. Lebih dari itu, layanan ini juga berfokus pada upaya mendorong kemandirian pasien di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai bagian dari pendekatan kesehatan yang komprehensif, program ini ditujukan bagi individu maupun keluarga yang membutuhkan perawatan jangka panjang tanpa harus meninggalkan rumah. Bagi banyak pasien, kehadiran tenaga kesehatan di rumah bukan sekadar solusi layanan. Melainkan juga bentuk dukungan yang lebih manusiawi dan sesuai kondisi nyata. Program Matahari Homecare merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sinergi lintas fakultas ini menghadirkan layanan kesehatan berbasis keilmuan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tak hanya itu, Matahari Homecare juga menggandeng Rumah Zakat untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kerja sama ini memungkinkan pasien kurang mampu tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak, tanpa terbebani biaya besar. Salah satu layanan unggulan dalam program ini adalah fisioterapi bagi pasien yang membutuhkan rehabilitasi fisik. Seperti pasien pascastroke, gangguan mobilitas, maupun kondisi lain yang memerlukan terapi berkelanjutan. Pelayanan dilakukan langsung di rumah pasien, sehingga proses rehabilitasi dapat berlangsung lebih nyaman, konsisten, dan efektif. Dengan begitu, terapi tidak hanya menjadi rangkaian tindakan medis, tetapi juga bagian dari perjalanan pemulihan yang lebih utuh. PIC Matahari Homecare, Rakhmad Rosadi, SST.Ft., Ftr., M.Sc.PT., Ph.D.(PT), menjelaskan program ini hadir sebagai komitmen memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. “Melalui Matahari Homecare, kami berupaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak semua pasien memiliki kemampuan untuk datang langsung ke fasilitas kesehatan, baik karena keterbatasan mobilitas, kondisi penyakit, maupun faktor ekonomi. Dengan pelayanan di rumah, pasien tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara optimal,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan Rumah Zakat merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan. “Kolaborasi ini memungkinkan kami memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Matahari Homecare tidak hanya bergerak dalam layanan kesehatan, tetapi juga membawa misi kemanusiaan agar masyarakat mendapatkan perawatan yang layak,” tambahnya. Melalui pendekatan layanan kesehatan berbasis rumah yang humanis dan komprehensif, Matahari Homecare diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan lebih mudah dijangkau. Program ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
WFH Bisa Hemat BBM? Begini Analisa Dua Pakar dari Malang
Malang (beritajatim.com) – Wacana penerapan kembali kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta sebagai solusi menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu perdebatan. Meski terlihat solutif, dua pakar dari universitas ternama di Malang sepakat menilai kebijakan ini tidak efektif jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan perbaikan infrastruktur transportasi. Pakar Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB), Andhyka Muttaqin S.AP., M.PA., menegaskan bahwa WFH sebenarnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM secara nasional. Menurutnya, kebijakan ini lebih banyak berdampak pada efisiensi internal instansi, bukan pada cadangan energi negara. “Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meskipun belum merata. Namun untuk penghematan BBM, ini tidak signifikan. Kebijakan ini justru lebih ke arah penghematan energi lain seperti listrik atau internet di kantor dan efisiensi anggaran,” ujar Andhyka Jumat, (10/4/2026). Andhyka menilai pemerintah seharusnya menyentuh akar permasalahan dengan memperketat kuota penggunaan BBM dan memperbaiki transportasi publik agar masyarakat secara sukarela beralih dari kendaraan pribadi. Ia juga khawatir jika WFH dilakukan di hari-hari tertentu, seperti hari Rabu atau Jumat, justru akan disalahgunakan untuk libur panjang (long weekend) yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Senada dengan hal tersebut, Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., memperingatkan adanya fenomena Work From Anywhere (WFA). Jika pekerja tidak tetap tinggal di rumah, maka konsumsi BBM tetap akan tinggi. “Yang dikhawatirkan justru ketika orang yang mestinya WFH berubah jadi WFA. Mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke kafe atau tempat lain, sehingga tujuan efisiensi energi tidak maksimal,” jelas Prof. Vina. Selain itu, ia menyoroti adanya pergeseran beban ekonomi. Saat WFH, biaya listrik dan internet yang semula ditanggung perusahaan atau negara kini berpindah menjadi beban rumah tangga pekerja. Hal ini dianggap bisa memberatkan kelompok pekerja berpenghasilan rendah jika tidak ada kompensasi yang adil. Kedua pakar sepakat bahwa jika WFH tetap ingin diterapkan, pemerintah harus membangun sistem yang komprehensif, bukan kebijakan yang bersifat parsial. Andhyka menyarankan adanya pengawasan ketat melalui teknologi, seperti absensi berbasis titik koordinat (geofencing) untuk memastikan pegawai tetap berada di rumah. Ia juga menegaskan bahwa WFH tidak boleh menyentuh sektor-sektor krusial. “Kebijakan ini tidak boleh diterapkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Di sisi lain, Prof. Vina mengingatkan potensi kecemburuan sosial antara pekerja kantoran dan pekerja lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu hadir dengan paket kebijakan yang lebih lengkap, termasuk bantuan atau subsidi bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. “Jika tidak dirancang dengan adil dan komprehensif, kebijakan WFH ini justru berisiko melahirkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat,” tutupnya. (dan/ian)
Harga Plastik Meroket, Pakar Ekonomi UMM Dorong UMKM Terapkan Budaya Ramah Lingkungan
KLIKMU.CO – Lonjakan harga kemasan plastik hingga 100 persen akibat dampak memanasnya konflik geopolitik global kini mulai menekan operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner di Malang. Kenaikan ini turut dipicu meningkatnya harga bahan baku plastik serta naiknya harga minyak mentah dunia. Menghadapi kondisi tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) M Sri Wahyudi Suliswanto SE ME PhD mendesak adanya langkah strategis dari dua arah. UMKM didorong menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sementara pemerintah diminta mencari alternatif pemasok bahan baku dari negara non-konflik. Di lapangan, tren kenaikan harga ini telah menjadi “biaya siluman” yang perlahan menggerus margin keuntungan pedagang kecil. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM tersebut menyoroti posisi UMKM kuliner sebagai sektor yang paling rentan karena ketergantungan pada wadah makanan, gelas minuman, dan kantong plastik. Biaya produksi yang meningkat tajam membuat pelaku usaha berada dalam dilema. Jika harga jual dinaikkan, risiko kehilangan pelanggan menjadi besar di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah. Namun jika harga dipertahankan, keberlangsungan usaha terancam. Wahyudi menilai krisis ini membuka fakta lemahnya kemandirian industri dalam negeri. “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu distribusi global dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik ikut tertekan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026). Kondisi ini semakin diperburuk oleh rantai distribusi yang panjang. Namun di sisi lain, ia melihat peluang perubahan perilaku konsumsi masyarakat sebagai solusi jangka panjang. “Ini saat yang tepat untuk mengurangi kebiasaan penggunaan plastik,” katanya. Ia menyarankan UMKM menerapkan strategi diferensiasi harga, yakni memberikan harga lebih murah bagi konsumen yang membawa wadah sendiri. Strategi ini dinilai tidak hanya membantu menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga mendorong budaya ramah lingkungan. Meski demikian, Wahyudi menegaskan bahwa beban ini tidak bisa ditanggung pelaku usaha saja. Pemerintah diminta hadir melalui kebijakan stabilisasi harga dan intervensi pasar karena dampaknya meluas ke berbagai sektor industri. “Pemerintah tidak boleh tutup mata. Harus ada intervensi untuk menjaga stabilitas harga plastik,” tegasnya. Ia juga mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pencarian pemasok bahan baku dari negara yang lebih stabil secara geopolitik. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen diharapkan tidak hanya menyelamatkan UMKM, tetapi juga menjadi momentum perubahan menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Faqih/AS)
Pakar UMM Jelaskan Alasan Ilmiah Mengapa Baliho “Aku Harus Mati” Membahayakan Kesehatan Mental
Bayangkan Anda sedang melintas di tengah hiruk-pikuk kota, lalu tiba-tiba dihadapkan pada sebuah baliho raksasa bertuliskan kalimat ekstrem “Aku Harus Mati”. Bagi sebagian orang, kalimat ini mungkin sekadar strategi promosi film yang mengundang rasa penasaran. Namun, bagi kelompok rentan yang tengah berjuang dengan kesehatan mental, deretan kata tersebut layaknya belati yang bisa menjadi pemicu fatal. Menyoroti fenomena shock marketing jalanan yang kian meresahkan ini, pakar psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melayangkan teguran keras dan menyebutnya sebagai tindakan ceroboh yang membahayakan nyawa. Dosen Psikologi UMM, May Lia Elfina, S.Psi., M.Psi., Psikolog., menilai dari kacamata psikologi klinis bahwa pemasangan pesan ekstrem di ruang publik tidak bisa dibenarkan. Ia menekankan adanya perbedaan mendasar antara ruang publik dan bioskop. Bioskop adalah ruang privat di mana audiens secara sadar memilih untuk menonton, sementara ruang publik memaksa semua orang melihat tanpa bisa menghindar. Hal ini menciptakan paparan stimulus psikologis yang sama sekali tidak terkontrol. May menjelaskan bahwa kalimat “Aku Harus Mati” yang bersifat absolut dan tanpa konteks bisa menjadi pemicu yang sangat berbahaya. Bagi individu dengan riwayat depresi, trauma, atau ide bunuh diri, pesan ini seolah memvalidasi pikiran negatif mereka. Apalagi, manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan negativity bias, di mana otak secara otomatis lebih peka menyerap informasi negatif. “Pesan ini sangat berbahaya karena bisa memicu relapse atau serangan panik secara mendadak. Secara psikologis, manusia merespons ancaman melalui melawan, lari, diam, atau tunduk. Melihat pesan sekasar ini bisa langsung mengaktifkan amigdala dan memicu stres akut di tempat,” tegasnya 10 April lalu pada Tim Humas UMM. Ancaman ini menjadi lebih memprihatinkan jika baliho tersebut dilihat oleh anak-anak dan remaja. Mengingat kemampuan regulasi emosi mereka yang belum matang, mereka cenderung menangkap pesan tersebut secara harfiah. Paparan seperti ini berisiko membentuk pola pikir negatif dan menormalisasi gagasan tentang kematian sebagai jalan keluar dari masalah. Lebih lanjut, May menyoroti garis tipis antara edukasi kesehatan mental dan sekadar mencari sensasi. Edukasi yang benar seharusnya memberikan konteks, solusi, dan harapan. Sebaliknya, baliho tersebut dinilai murni mencari sensasi kejut tanpa memedulikan tanggung jawab moral. Promosi isu mental yang provokatif tanpa mencantumkan pesan solusi atau nomor hotline bantuan berisiko tinggi memunculkan Werther effect, yakni fenomena psikologis di mana paparan tentang bunuh diri justru memicu perilaku sugesti pada orang lain. “Mengingat kasus bunuh diri di Malang belakangan ini cukup tinggi, stimulus provokatif seperti ini bisa menjadi penguat risiko yang memperburuk kondisi psikologis masyarakat,” ungkap May memperingatkan dampak fatal dari strategi promosi tersebut. Sebagai solusi, May mendorong industri kreatif untuk lebih bijak. Mengangkat isu kesehatan mental dalam karya film adalah hal yang sah, namun pendekatannya tidak boleh eksploitatif. Pembuat konten harus menerapkan prinsip tidak membahayakan, di mana bentuk promosi wajib dibingkai secara positif dan bertanggung jawab. Melihat besarnya potensi dampak buruk ini, peran ahli dalam mengawasi izin reklame menjadi amat mendesak. Pemerintah daerah memegang kendali penuh untuk menyaring informasi di ruang publik demi keamanan bersama. Kolaborasi strategis dengan psikolog klinis sangat diperlukan untuk menilai tingkat risiko psikologis dari suatu desain iklan sebelum resmi ditayangkan. “Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menyeleksi konten visual reklame. Pelibatan pakar psikologi kini begitu mendesak agar ruang publik kita tetap aman dan ramah mental bagi siapa saja,” pungkas May.(*ali/faq) Penulis: Alban Hogantara | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Dosen UMM Sholahuddin Al Fatih Raih Pengakuan Akademisi Terbaik Dunia
koranmanado – Seorang pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM), Sholahuddin Al Fatih, berhasil menorehkan prestasi gemilang di tingkat internasional. Namanya kini tercatat dalam daftar 100 Akademisi Terbaik Dunia untuk bidang Ilmu Sosial yang dirilis oleh measuresHE. Pencapaian bergengsi ini menempatkan Fatih sejajar dengan para peneliti terkemuka dari berbagai perguruan tinggi prestisius dunia, termasuk Oxford University di Inggris dan Deakin University di Australia, sebagaimana dilansir dari Edukasi. Berbeda dari metode pemeringkatan institusi pada umumnya, measuresHE menggunakan pendekatan spesifik untuk menilai rekam jejak individu peneliti. Proses penilaian dilakukan secara objektif tanpa melibatkan skema langganan berbayar. Fatih menjelaskan bahwa pemeringkatan ini menerapkan tiga indikator metrik ketat dalam menentukan siapa saja yang layak disebut sebagai pilar intelektual sejati. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk mengukur kualitas dan dampak riset seorang akademisi. Tiga indikator utama yang digunakan meliputi Research Gravitas, yang berfungsi mengukur kedalaman intelektual karya; Olympic Mean, untuk menyaring konsistensi mutu karya yang dihasilkan; serta Interaction Credit, sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi substantif yang dilakukan. Seluruh data yang diperlukan untuk penilaian dilacak secara murni melalui profil akademik yang telah terverifikasi di platform-platform seperti Scopus dan Web of Science. Dampak Riset dan Konsistensi Karya Fatih, yang menempati peringkat ke-91 dalam daftar ini, mengungkapkan apresiasinya terhadap metode yang diterapkan measuresHE. Ia menilai platform tersebut mampu mengkurasi kedalaman substansi tulisan para nominator tanpa terpengaruh oleh label nama besar atau reputasi institusi. Baginya, untuk bisa menembus jajaran elit akademisi tingkat dunia, bukan sekadar memperbanyak jumlah publikasi. Namun, hal itu lebih merupakan pembuktian kedalaman dan dampak nyata dari sebuah karya keilmuan yang dihasilkan. “Pengakuan ini memvalidasi upaya pengejaran riset yang menawarkan wawasan mendalam dan berdampak, bukan sekadar mengejar jumlah publikasi, tepatnya saya menempati peringkat ke-91,” tegas Fatih, dikutip dari laman UMM pada Jumat (10/4/2026). Sepanjang kariernya, ia telah berhasil menerbitkan sekitar 60 artikel yang terindeks Scopus, 5 artikel dalam Web of Science Core Collection, serta ratusan karya lain yang terdaftar di Google Scholar. Isu-isu yang diangkat dalam riset-risetnya konsisten bersinggungan langsung dengan masyarakat. Topik tersebut mencakup teknologi, dinamika media sosial, dan perkembangan hukum di tengah disrupsi zaman. “Kami harus menjembatani bagaimana hukum itu lebih aplikatif dan lebih banyak diterapkan. Tidak hanya berkutat di ranah konsep, tapi juga bagaimana implementasi nyatanya di masyarakat,” jelasnya Salah satu bukti nyata dari risetnya yang berdampak adalah karya unggulannya yang lahir pada masa pandemi 2021. Riset tersebut mengkaji ekspresi masyarakat di media sosial beserta konsekuensi hukum yang menyertainya. Meski topiknya dekat dengan keseharian, riset ini memiliki kekuatan besar dalam menganalisis bagaimana ruang digital dapat memicu tekanan psikologis dan bahkan menjerat individu dalam masalah hukum. Riset tersebut sekaligus menegaskan pentingnya hukum hadir secara praktis, tidak hanya berhenti pada tataran teori. Dukungan Universitas dan Motivasi Kontribusi Fatih melalui berbagai risetnya dirasakan di dua sisi, yaitu memperkaya diskursus akademik dan memberikan sudut pandang solutif dalam praktik lapangan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan ekosistem riset yang disediakan oleh UMM. Universitas Muhammadiyah Malang telah menyediakan fasilitas mumpuni, mulai dari akses ke jurnal primer, fasilitas internet yang memadai, hingga insentif untuk publikasi. Fatih berharap capaiannya ini dapat semakin mengharumkan nama UMM di kancah internasional. Selain itu, ia juga berharap prestasi ini dapat memotivasi rekan sejawat serta para mahasiswa untuk terus berkarya. Fatih membagikan rahasia suksesnya, yakni dengan merawat konsistensi ide melalui rutinitas mencatat kerangka pemikiran setiap hari.
Mahasiswa UMM Borong 3 Penghargaan Internasional Lewat Aplikasi NutriTrack MBG
pwmu.co – Inovasi mahasiswa kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammad Daffa Azmi, sukses meraih tiga penghargaan internasional melalui inovasi aplikasi NutriTrack MBG.Bersama timnya, Daffa meraih penghargaan dalam ajang International Youth Innovation Summit #20 Chapter Malaysia–Singapore yang digelar pada 23–26 Februari 2026. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti keterlambatan distribusi hingga kasus keracunan makanan. Melihat kondisi tersebut, Daffa mengembangkan NutriTrack MBG—aplikasi digital yang dirancang untuk: Memantau kualitas makanan Menjamin keamanan pangan Mencatat distribusi secara real-time “Program MBG ini sangat baik, tapi di lapangan masih ada masalah seperti keterlambatan distribusi hingga makanan yang tidak layak konsumsi,” jelas Daffa. Aplikasi NutriTrack MBG menawarkan sistem pemantauan terintegrasi yang dapat diakses oleh berbagai pihak, mulai dari siswa, orang tua, hingga pengelola program. Fitur unggulan meliputi: Transparansi kandungan gizi (kalori, protein, dll) Pelacakan distribusi makanan secara real-time Monitoring kualitas dan keamanan pangan Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Berkat inovasi tersebut, tim Daffa berhasil meraih tiga kategori bergengsi: First Best Innovation Project Second Best Presentation Project Best Team Kompetisi ini menantang peserta untuk menghadirkan solusi konkret yang selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Bagi Daffa, pencapaian ini menjadi pengalaman berharga sekaligus bukti bahwa mahasiswa Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. “Ini pertama kalinya saya ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk belajar,” ujarnya. Ia juga berpesan kepada generasi muda untuk berani mencoba hal baru. “Jangan takut bermimpi besar. Kalau tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya,” pungkasnya. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
