Quiet Ambition Pilihan ASN, Pakar UMM: Tak Mau Beresiko, Pilih Zona Aman
MALANG POST – Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjadi sorotan. Jabatan struktural yang dulu dipandang sebagai puncak karier, kini justru dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba naik posisi, banyak ASN memilih tetap berada di zona aman. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah jabatan struktural masih menjadi simbol prestise, atau justru berubah menjadi beban yang sarat risiko Isu ini mengemuka setelah Wali Kota Batu menyinggungnya dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Ini menjadi perhatian Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA. Dia pun menyampaikan penilaiannya. Bahwa fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Melainkan dipengaruhi pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dianggap lebih berisiko dibandingkan prestisius. Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. “Munculnya fenomena ini tidak lain karena kondisi mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan.” “Ada ketakutan terhadap sistem yang patologis, terutama bagi mereka yang lebih menginginkan pola kerja slow working,” ujarnya. Ia menambahkan, perubahan orientasi kerja juga memengaruhi pilihan karier ASN. Generasi saat ini lebih menekankan keseimbangan hidup dan pekerjaan, dibandingkan ambisi jabatan. Ketika posisi struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, banyak ASN memilih jalur karier fungsional yang dianggap lebih stabil dan minim konflik. Selain itu, Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural serta dinamika politik birokrasi yang dinilai belum sehat. “Jika pejabat kuat secara politik, cenderung akan mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang semakin ditakuti oleh para ASN saat ini,” imbuhnya. Situasi tersebut membuat jabatan struktural tidak lagi menarik, karena risiko personal dinilai lebih besar daripada manfaat karier. Ia juga mengkritisi sistem penempatan jabatan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Menurutnya, praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” menimbulkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama. “Kalau mau dipilih sebagai pejabat ya harus ikut berpolitik meskipun ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya demikian,” terangnya. Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, serta penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko. Pada akhirnya, fenomena “quiet ambition” menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, maka akan semakin sedikit ASN yang bersedia mengambil peran kepemimpinan. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, adil, serta memberikan perlindungan hukum menjadi kunci agar jabatan struktural kembali menarik dan bermakna sebagai ruang pengabdian. Dengan begitu, ambisi ASN tidak lagi redup, melainkan tumbuh sehat untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas.(*/M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Pemberdayaan ala Anvil Paron, dari Besi Karat Jadi Mengkilat, Berdikari Tak Harus Dimulai dengan Modal Besar dan Gedung Mewah
Di sebuah halaman rumah sederhana di Jalan Wijaya Kusuma Dusun Sekar Putih Desa Pendem Kota Batu, deru mesin tua dan aroma cat tipis menyeruak. Di sinilah, di bawah bendera Anvil Paron, tumpukan besi tua yang nyaris terlupakan kembali menemukan nyawanya. Itu karena sentuhan Anas Wiguna. MALANG POSCO MEDIA– Anas Wiguna kelahiran 1999. Ia lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Anas pula yang menjadi nakhoda di balik bengkel restorasi ini. Bersama rekannya, Dimas Ferdian Sukma, Anas membuktikan bahwa hobi yang ditekuni dengan konsisten bisa menjadi kran ekonomi yang menghidupi. Bahkan sekaligus wadah pemberdayaan bagi sesama anak muda. Perjalanan dan keberhasilan Anas tak terjadi semalam. Jauh sebelum ia memahami teori komunikasi di bangku kuliah, dia sudah lebih dulu ‘berkomunikasi’ dengan mesin-mesin vespa. Sejak duduk di bangku MTs pada medio 2014, Anas sudah hobi mengulik skuter ikonik tersebut. Ia bahkan bisa menghabiskan waktu di bengkel orang lain, menjadi tenaga freelance, hingga menyerap ilmu dari para senior. Selama empat hingga lima tahun, ia menempa diri dalam diam. “Baru sekitar tahun 2017 saya berani buka sendiri. Awalnya cuma ambil garapan teman-teman dekat. Setelah kepercayaan terbangun dan mulai konsisten buat konten di media sosial, klien luar mulai berdatangan,” cerita Anas mengenang masa rintisannya kepada Malang Posco Media. Restorasi di Anvil Paron bukanlah sekadar mengecat ulang. Ini adalah kerja seni yang menuntut kesabaran ekstra. Fokus utama mereka adalah Vespa, meski mobil Fiat dan motor tua lainnya juga kerap bertamu ke bengkel ini. Untuk satu unit Vespa, prosesnya bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Mulai dari mengelas bodi yang keropos, pengecatan, turun mesin total, hingga perakitan. Tantangan terberat? Berburu spare part original untuk unit langka, seperti Vespa tahun 1950-an. “Kadang yang membuat lama itu proses detailing. Mencari stop lamp atau spidometer ori itu butuh ketelatenan. Apalagi kalau kliennya fanatik dengan barang original, kita harus pastikan unit kembali ke bentuk aslinya,” jelas kelahiran Batu, 5 Agustus 1999 ini. Harga yang dipatok pun cukup kompetitif. Untuk restorasi total Vespa dimulai dari angka Rp 3 juta, sementara untuk mobil kuno, biaya menyesuaikan kondisi dengan estimasi mulai dari Rp 8 juta. Hingga kini, sudah ratusan kendaraan yang berhasil mereka hidupkan kembali. Lebih dari sekadar bisnis, Anvil Paron kini menjadi kawah candradimuka bagi tujuh pemuda lainnya. Para pekerja di sini mayoritas berusia belasan hingga 30 tahun. Bagi Anas, bekerja dengan rekan sebaya membuat komunikasi jauh lebih cair dan hasil kerja lebih maksimal. Menariknya, Anas tidak takut tersaingi. Ia justru mendorong anak-anak muda yang belajar di bengkelnya untuk nantinya berani membuka usaha sendiri. “Saya ingin ini jadi sarana mereka menyalurkan hobi secara positif. Mereka yang sudah dapat ilmunya di sini, silakan kalau mau buka sendiri. Yang penting mereka bisa berkarya sesuai passion,” kata Anas. Kisah Anvil Paron adalah bukti nyata bahwa gelar akademik dan hobi mekanik bisa berjalan beriringan.Anas menunjukkan bahwa berdikari tidak harus dimulai dengan modal besar dan gedung mewah. Halaman rumah, ketekunan dan hobi sudah lebih dari cukup untuk memulai. Bagi anak muda di Kota Batu dan sekitarnya, Anas Wiguna adalah pengingat bagi calon-calon mekanik muda. Yakni jangan takut kotor karena oli, jika itu adalah jalan menuju kemandirian. Karena di tangan mereka yang kreatif, besi tua yang dianggap sampah bisa kembali bersinar dan memiliki nilai jual tinggi. (eri/van)
Dosen FH UMM Masuk dalam 100 Akademisi Terbaik Dunia Versi MeasuresHE
malanghub – Sholahuddin Al-Fatih, dosen dan peneliti FH UMM, berhasil dinobatkan sebagai salah satu dari 100 akademisi terbaik dunia dalam kategori Ilmu Sosial oleh measuresHE. Pemeringkatan global bergengsi ini tidak lagi menggunakan metrik berbasis volume tradisional, melainkan berfokus pada identifikasi Jangkar Intelektual, para peneliti yang karyanya menjadi fondasi penting bagi bidang akademis masing-masing. Penghargaan ini menegaskan peran Fatih dalam memacu diskursus yang bermakna dan membentuk masa depan riset ilmu sosial. Proses seleksi yang dilakukan oleh measuresHE dikenal karena metodologinya yang ketat dan canggih. Faktor-faktor utama penilaian meliputi; Research Gravitas, sebuah analisis jaringan yang mengidentifikasi pemimpin intelektual sejati, serta Olympic Mean, yang mengesampingkan pencapaian kebetulan (outliers) demi mengungkap kualitas riset yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, pemeringkatan ini menerapkan Interaction Credit untuk memberi penghargaan pada kolaborasi substantif, guna memastikan bahwa apresiasi ini mencerminkan kontribusi individu yang nyata dan integritas akademik. Menanggapi pencapaian ini, Fatih menekankan pentingnya kualitas daripada kuantitas dalam dunia akademik modern. “Pengakuan ini memvalidasi upaya pengejaran riset yang menawarkan wawasan mendalam dan berdampak, bukan sekadar mengejar jumlah publikasi. Hanya ada 4 author dari Indonesia yang masuk dalam kategori ini di bidang Social Sciences, dan saya Alhamdulillah salah satunya.” ujarnya. Sebagai penulis dan peneliti, Fatih tetap berkomitmen untuk memajukan hukum, serta menjembatani celah antara kerangka teoretis dan solusi praktis di tingkat global. Pencapaian ini tentu menjadi modal berharga, baik bagi Fatih maupun institusi, untuk semakin melebarkan kiprahnya di tingkat global (saf/gemini)
Berkaca dari Kasus Amsal Sitepu, Ide adalah Komponen Penting dalam Industri Kreatif
Kompas.id – Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, Rabu (1/4/2026). Pelajaran penting dari kasus ini adalah pentingnya menganggap ide sebagai komponen penting dalam industri kreatif. Ketua majelis hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan, Amsal Sitepu tidak terbukti menggelembungkan anggaran pembuatan video profil, sebagaimana dituduhkan terhadap Direktur CV Promiseland itu. ”Menyatakan terdakwa Amsal Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum,” kata Yusafrihardi, sebagaimana diberitakan Kompas.id.
Menjadikan Diskursus Geopolitik Bermakna: Dari Tontonan Menjadi Tekanan
Fauzia G. Cempaka TimurAnalis Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Dion Maulana PrasetyaDosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang RCTI PLUS – SEJAK eskalasi konflik di Asia Barat mengisi layar gawai jutaan orang Indonesia, diskursus geopolitik di media sosial mengalami lonjakan yang luar biasa. Tagar-tagar tentang operasi militer Israel dengan Amerika Serikat, solidaritas terhadap Iran, dan respons komunitas internasional meledak di berbagai platform. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi panjang solidaritas terhadap negara muslim, menjadi salah satu bangsa yang paling vokal di ruang siber. Antusiasme ini, pada satu sisi, mencerminkan kepedulian publik yang hidup. Namun di sisi lain, ia juga membuka pintu bagi sebuah persoalan yang lebih serius. Baca Juga: Gempa Hari Ini Guncang Blitar Jatim, Cek Magnitudonya Persoalan sesungguhnya bukan semata bahwa masyarakat kini dipenuhi oleh pakar tanpa latar belakang yang memadai. Persoalan yang lebih berbahaya adalah bahwa kebisingan yang mereka ciptakan berpotensi mengalihkan publik dari apa yang sebenarnya paling penting: mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi yang tegas, terukur, dan konsisten di panggung internasional. Publik yang terlarut dalam perdebatan viral, siapa yang paling berjasa dalam fenomena geopolitik dan geoekonomi atau siapa yang paling heroik mengecam agresi, adalah publik yang energinya tersedot ke dalam arena tontonan, bukan arena tekanan. Padahal dalam sistem demokrasi, kekuatan terbesar masyarakat sipil terletak pada kemampuannya menjadi pressure group yang efektif: mendorong kebijakan luar negeri, mempertanyakan sikap diplomatik, dan menuntut akuntabilitas dari para pengambil keputusan. Ketika diskursus terdegradasi menjadi kompetisi siapa yang paling lantang, fungsi pengawasan demokratis itu perlahan melemah.Maka pertanyaannya menjadi sangat konkret: bagaimana seharusnya para pakar yang terdiri dari akademisi, analis strategis, praktisi kebijakan dapat berkontribusi di media agar diskursus geopolitik Indonesia bermakna, bukan sekadar kebisingan? Baca Juga: Suku Bunga Tinggi, Stabilitas Terjaga tapi Ekonomi Tertahan Tom Nichols dalam The Death of Expertise (2017) mendiagnosis sebuah paradoks modernitas: semakin mudah informasi diakses, semakin banyak orang merasa tidak perlu lagi mendengarkan mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari suatu bidang. Menurutnya, internet tidak menciptakan pengetahuan justru menciptakan ilusi pengetahuan. Seseorang yang membaca sepuluh artikel dalam semalam merasa setara dengan seorang analis yang menghabiskan satu dekade di bidang keilmuannya. Namun di Indonesia, fenomena ini memiliki lapisan yang lebih kompleks. Ketidakpercayaan publik terhadap kepakaran tidak semata lahir dari arogansi epistemik. Ia juga lahir dari sejarah: otoritas pengetahuan pernah digunakan untuk membungkam, bukan mencerdaskan; para akademisi pernah, dan masih, cenderung tampil sebagai partisan kubu ketimbang pembawa analisis. Ketika pakar berbicara seperti aktor politik, publik wajar kehilangan orientasi tentang siapa yang harus dipercaya. Nichols benar bahwa kritik tanpa pengetahuan hanya melahirkan kebisingan. Tetapi ia juga mengakui bahwa para pakar sendiri turut berkontribusi pada erosi wibawa keilmuan, karena gagal hadir di ruang publik dengan bahasa yang bisa dipahami dan sikap yang bisa dipercaya. Baca Juga: Innalillahi, Ketua KPAI sekaligus Ketum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah Wafat Lebih jauh dalam kajian perang asimetris, apa yang terjadi di ruang digital Indonesia bukan sekadar dinamika komunikasi biasa, ia adalah medan perang informasi yang nyata. Dalam konflik kontemporer, salah satu strategi paling efektif adalah membanjiri ruang informasi dengan narasi yang saling bertentangan, sehingga publik kehilangan kemampuan untuk membedakan fakta dari opini, analisis dari propaganda. Tujuannya bukan meyakinkan audiens pada satu posisi tertentu, melainkan menciptakan kelelahan epistemik: publik yang terlalu lelah untuk berpikir jernih akhirnya berhenti peduli, atau, lebih berbahaya, mudah digiring ke mana saja. Baca Juga: Kapolri Tunjuk Brigjen Totok Suharyanto Jadi Kakortas Tipidkor Bagi Indonesia, taruhannya bukan kecil. Sebagai negara yang secara konstitusional menganut politik luar negeri bebas aktif, posisi Indonesia terhadap konflik Asia Barat memiliki bobot diplomatik yang signifikan. Ketika diskursus publik dikuasai oleh kebisingan yang tidak terstruktur, kemampuan masyarakat sipil untuk menghasilkan tekanan kebijakan yang koheren melemah. Pemerintah pun kehilangan sinyal yang jelas tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyatnya, dan dalam kekosongan itu, kepentingan lain yang lebih terorganisir bisa masuk mengisi ruang.Jawaban atas persoalan ini bukan menutup ruang bagi suara-suara alternatif atau pakar-pakar baru. Sejarah Indonesia sudah cukup mengajarkan betapa berbahayanya ketika satu suara, sekali pun berlabel ilmiah, mendominasi dan mematikan yang lain. Skeptisisme publik, dalam banyak hal, adalah respons yang sah terhadap kepakaran yang eksklusif, tidak transparan, atau tampak bekerja untuk kepentingan tertentu. Yang diperlukan adalah diferensiasi, bukan eliminasi. Para pakar harus hadir di media sosial maupun media konvensional, bukan untuk menggurui, melainkan untuk menyediakan jangkar analitik melalui penjelasan konteks sejarah, mengklarifikasi distorsi fakta, analisis implikasi kebijakan, dan secara eksplisit mengakui batas pengetahuan mereka sendiri. Kerendahan hati intelektual bukan kelemahan, justru ia adalah prasyarat kepercayaan. Media, di pihaknya, perlu konsisten membedakan antara opini, analisis, dan kesaksian, serta memberi ruang bagi perbedaan perspektif tanpa menyamakan semua suara sebagai setara bobot. Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Kemenhaj Pantau 58.873 Jemaah Umrah Indonesia Publik pun memiliki peran. Berpikir kritis bukan berarti menolak semua yang mapan namun ia berarti memahami mengapa sesuatu dianggap mapan, dan bertanya dengan bekal, bukan sekadar bertanya untuk menang debat. Dalam isu geopolitik yang menyangkut nyawa dan kedaulatan bangsa lain, bertanya dengan sungguh-sungguh adalah bentuk solidaritas yang lebih bermakna daripada sekadar ikut berteriak. Terlebih mengetahui bahwa isu tersebut sangat potensial untuk berpengaruh pada bangsanya. Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan pilihan antara kepakaran dan kebebasan berbicara. Yang dibutuhkan adalah ruang publik yang cukup dewasa untuk membedakan keduanya, dan cukup serius untuk menggunakannya demi tekanan kebijakan yang nyata dan berpengaruh bagi kemaslahatan publik, bukan sekadar keramaian yang berlalu bersama tren.
Dosen UMM Soroti Fenomena Quiet Ambition, ASN Kini Tak Lagi Berambisi Kejar Jabatan
Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (Ilustrasi AI) KLIKMU.CO – Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi sorotan. Jabatan struktural yang dulu dianggap puncak karier kini dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba naik posisi, banyak ASN memilih tetap berada di zona aman, menekankan stabilitas daripada ambisi jabatan. Isu ini muncul setelah Wali Kota Batu menyinggungnya dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Menanggapi hal tersebut, Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMM Ali Roziqin MPA menilai fenomena ini tidak tiba-tiba, melainkan dipengaruhi pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dianggap lebih berisiko daripada prestisius. Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. “Fenomena ini muncul karena mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Banyak yang lebih memilih pola kerja slow working,” ujarnya. Perubahan orientasi kerja juga memengaruhi pilihan karier ASN. Generasi saat ini lebih menekankan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Ketika posisi struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, jalur karier fungsional menjadi lebih menarik karena stabil dan minim konflik. Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural serta dinamika politik birokrasi yang belum sehat. “Pejabat yang kuat secara politik cenderung mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang membuat posisi struktural semakin menakutkan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026). Selain itu, praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” menimbulkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama. “Kalau mau dipilih sebagai pejabat, harus ikut berpolitik meski ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya begitu,” tambahnya. Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, dan penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko. Fenomena “quiet ambition” menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, ASN yang bersedia memimpin akan semakin sedikit. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. “Pembenahan sistem karier yang transparan, adil, dan memberikan perlindungan hukum menjadi kunci agar ambisi ASN kembali tumbuh sehat, mendorong birokrasi profesional dan berintegritas,” paparnya. (Faqih/AS)
100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi EduRank 2026, Kampus Incaranmu Nomor Berapa?
Medcom – Jakarta: EduRank kembali merilis daftar 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Pemeringkatan terbaru tahun 2026 mencakup penilaian terhadap 562 universitas di seluruh Tanah Air. Hasilnya, bukan hanya kampus-kampus besar yang sudah familiar di telinga masyarakat yang masuk daftar. Sebelum membahas lebih jauh daftarnya, yuk kenalan dulu dengan EduRank. EduRank merupakan lembaga pemeringkat universitas independen berbasis metrik yang mengevaluasi 14.131 perguruan tinggi dari 183 negara di seluruh dunia. Lembaga ini memanfaatkan basis data makalah ilmiah terbesar di dunia yang memuat lebih dari 119 juta publikasi ilmiah dan lebih dari 3,1 miliar kutipan untuk menentukan peringkat universitas di 246 bidang penelitian. Pemeringkatan dilakukan dengan berbagai indikator. “Pemeringkatan oleh EduRank berdasarkan hasil penelitian, keunggulan non-akademik, dan pengaruh dari alumni,” dikutip dari laman edurank.org, Selasa, 31 Maret 2026. Lebih rinci, skor akhir EduRank terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, performa riset dengan bobot 45 persen, yang diukur menggunakan database OpenAlex untuk menelusuri publikasi ilmiah dan jaringan kutipan antar publikasi tersebut. Kedua, keunggulan non-akademik dengan bobot 45 persen, yang dinilai dari tautan eksternal yang mengarah ke situs universitas menggunakan data dari Ahrefs. Ketiga, skor alumni dengan bobot 10 persen, yang mencerminkan jumlah gabungan tampilan halaman tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan universitas tersebut di seluruh versi bahasa Wikipedia. Nah, setelah tahu bagaimana EduRank bekerja, kini saatnya melihat siapa saja yang masuk dalam jajaran 100 universitas terbaik di Indonesia versi EduRank 2026. Melansir dari laman edurank.org, berikut daftarnya: 100 universitas terbaik di Indonesia versi EduRank 2026 Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada Institut Teknologi Bandung Universitas Diponegoro Institut Pertanian Bogor Universitas Airlangga Universitas Padjadjaran Universitas Brawijaya Universitas Sebelas Maret Universitas Hasanuddin Universitas Pendidikan Indonesia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Andalas Universitas Udayana Binus University Universitas Negeri Padang Telkom University Universitas Sumatera Utara Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Semarang Universitas Lampung Universitas Sriwijaya Universitas Negeri Surabaya Swiss German University Universitas Mataram Universitas Islam Indonesia Universitas Lambung Mangkurat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Universitas Negeri Makassar Universitas Syiah Kuala Universitas Bengkulu Universitas Jenderal Soedirman Universitas Riau Universitas Tadulako UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Sam Ratulangi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Jambi Universitas Ahmad Dahlan Universitas Negeri Medan Universitas Halu Oleo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Universitas Tanjungpura Universitas Mulawarman Universitas Trisakti Universitas Pelita Harapan Universitas Kristen Petra Universitas Kristen Indonesia Universitas Tarumanagara Universitas Kristen Satya Wacana Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Universitas Mercu Buana Universitas Surabaya Universitas Sanata Dharma Universitas Katolik Parahyangan Universitas Palangka Raya Universitas Kristen Maranatha President University Universitas Islam Riau Universitas Pakuan Universitas Esa Unggul Universitas Nusa Cendana Universitas Nasional Universitas Katolik Soegijapranata Universitas Kristen Duta Wacana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UIN Sultan Syarif Kasim Riau Universitas Gunadarma Universitas Bakrie Universitas Merdeka Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas HKBP Nommensen Universitas AMIKOM Yogyakarta Universitas Negeri Papua Universitas YARSI Universitas Wijaya Putra Universitas Bangka Belitung Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Universitas Widya Gama Malang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Universitas Hang Tuah Surabaya Universitas Persada Indonesia YAI Universitas Krisnadwipayana Universitas Abdurachman Saleh Universitas Musamus Merauke Universitas Veteran Bangun Nusantara Universitas Respati Yogyakarta Universitas Surya UIN Sunan Gunung Djati Bandung Universitas Jember Universitas Negeri Jakarta UIN Alauddin Makassar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Universitas Islam Sultan Agung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Universitas Muhammadiyah Jakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Medan Area Itulah 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi EduRank 2026. Adakah kampus Sobat Medcom dalam daftar ini?
Fenomena Quiet Ambition ASN, Jabatan Struktural Kini Mulai Dihindari
Pengamat Pemerintahan UMM, Ali Roziqin. Foto: dok.UMM. MAKLUMAT — Fenomena quiet ambition ASN mulai terasa di sejumlah daerah. Jabatan struktural yang dulu menjadi incaran kini justru cenderung dihindari sebagian aparatur sipil negara. Alih-alih berlomba naik posisi, tidak sedikit ASN memilih bertahan di zona aman. Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru dalam tubuh birokrasi, apakah jabatan struktural masih menjadi simbol prestise, atau justru berubah menjadi beban penuh risiko? Isu tersebut mencuat setelah disinggung Wali Kota Batu, Nurochman, dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Ia menyoroti kecenderungan ASN yang tidak lagi agresif mengejar jabatan struktural. Pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ali Roziqin, menilai fenomena itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural. Hindari Risiko Beban Kerja “Fenomena quiet ambition ASN ini muncul karena banyak ASN, khususnya generasi X dan Y, melihat jabatan struktural sebagai tambahan beban dan risiko pekerjaan,” ujarnya. Menurut Ali, meningkatnya tanggung jawab, tekanan kerja, hingga potensi risiko hukum membuat posisi struktural tidak lagi menarik. Apalagi di tengah sistem birokrasi yang masih menyisakan persoalan. Ia menyebut, sebagian ASN kini lebih memilih pola kerja yang lebih tenang atau slow working. Orientasi karier pun berubah. Jika sebelumnya jabatan tinggi menjadi tujuan utama, kini keseimbangan hidup dan pekerjaan menjadi pertimbangan penting. Baca Juga Teknik Mesin UMM dan Puspalad Kolaborasi Kembangkan Prototipe Alat Militer “Ketika jabatan struktural identik dengan tekanan tinggi dan pengawasan ketat, banyak ASN memilih jalur fungsional yang dinilai lebih stabil,” tambahnya. Selain faktor beban kerja, Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural. Kondisi ini membuat risiko personal semakin besar. Stigma Tekanan Hukum “Dalam beberapa kasus, bawahan bisa ikut terdampak ketika terjadi persoalan hukum. Ini yang menimbulkan ketakutan di kalangan ASN,” jelasnya. Tidak hanya itu, dinamika politik birokrasi juga dinilai turut memperkuat fenomena ini. Penempatan jabatan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi memunculkan persepsi negatif di kalangan ASN. “Masih ada anggapan bahwa untuk menduduki jabatan tertentu harus dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ini membuat kompetensi seolah bukan faktor utama,” tegasnya. Akibatnya, jabatan struktural tidak lagi dipandang sebagai puncak karier, melainkan posisi dengan risiko tinggi dan ketidakpastian. Ali menegaskan, kondisi ini perlu segera dibenahi. Salah satunya melalui penerapan sistem talent management berbasis merit yang transparan, serta penguatan perlindungan hukum bagi ASN. Butuh Transparansi Sistem Kerja Menurutnya, jika sistem karier dapat dibangun lebih adil dan profesional, jabatan struktural bisa kembali diminati. “Kalau sistemnya jelas dan adil, jabatan struktural akan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian dan prestasi,” ujarnya. Baca Juga Untuk Instansi yang Sudah Siap, Menpan-RB Persilakan Angkat CASN Mulai April 2025 Fenomena quiet ambition ASN menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada regenerasi kepemimpinan di sektor publik. Minimnya minat ASN untuk menduduki posisi strategis berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan ke depan. Karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, berbasis kompetensi, dan memberikan jaminan perlindungan hukum menjadi kunci. Dengan begitu, ambisi ASN tidak padam, tetapi tumbuh sehat untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Dosen UMM Soroti Fenomena Quiet Ambition, ASN Kini Pilih Stabilitas
PWMU – Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjadi perhatian. Jabatan struktural yang sebelumnya dianggap sebagai puncak karier kini justru cenderung dihindari oleh sebagian pegawai. Isu ini mengemuka setelah Wali Kota Batu menyinggungnya dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani pada Senin (30/3/2026). Menanggapi hal tersebut, Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ali Roziqin, menilai bahwa fenomena tersebut dipengaruhi oleh perubahan cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dianggap lebih berisiko dibandingkan prestisius. Menurutnya, ASN dari generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. Ia menjelaskan bahwa munculnya fenomena tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap sistem birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya sehat, serta kecenderungan sebagian ASN yang lebih memilih pola kerja yang stabil. Selain itu, perubahan orientasi kerja juga memengaruhi pilihan karier ASN. Generasi saat ini dinilai lebih mengutamakan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan dibandingkan ambisi jabatan. Ketika jabatan struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, banyak ASN memilih jalur karier fungsional yang dianggap lebih aman dan minim konflik. Ali juga menyoroti aspek perlindungan hukum bagi pejabat struktural yang dinilai masih lemah, serta dinamika politik birokrasi yang belum sepenuhnya sehat. Ia menyebut bahwa dalam beberapa kasus, pejabat yang memiliki kekuatan politik cenderung mengorbankan bawahan ketika terjadi pelanggaran, sehingga menimbulkan rasa khawatir di kalangan ASN. Selain itu, ia mengkritisi sistem penempatan jabatan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Praktik penunjukan yang masih dipengaruhi kedekatan tertentu dinilai menimbulkan persepsi bahwa kompetensi bukan menjadi faktor utama dalam promosi jabatan. Menurutnya, solusi dari fenomena ini adalah penerapan sistem manajemen talenta yang transparan, berbasis merit, serta penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil serta adanya perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi. Fenomena “quiet ambition” dinilai menjadi sinyal penting bagi upaya reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, maka minat ASN untuk mengambil peran kepemimpinan akan semakin menurun. Kondisi tersebut berpotensi menghambat regenerasi serta kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, adil, dan akuntabel menjadi kunci untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
Dosen UMM Tanggapi Fenomena Quiet Ambition, ASN Pilih Stabilitas daripada Ambisi Jabatan
Dosen UMM Soroti Fenomena “Quiet Ambition”, ASN Kini Pilih Stabilitas daripada Ambisi Jabatan MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Fenomena quiet ambition di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjadi perhatian. Jabatan struktural yang dulu dianggap sebagai puncak karier kini justru mulai dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba mengejar posisi strategis, banyak ASN memilih bertahan di zona aman dengan prioritas stabilitas kerja dan keseimbangan hidup. Fenomena ini mencuat setelah Wali Kota Batu menyinggung kondisi tersebut dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Menanggapi hal tersebut, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Ali Roziqin, M.PA., menilai bahwa fenomena quiet ambition tidak muncul secara tiba-tiba. Ia menyebut adanya pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dinilai lebih berisiko dibandingkan prestisius. Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. “Munculnya fenomena ini tidak lain karena kondisi mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Ada ketakutan terhadap sistem yang patologis, terutama bagi mereka yang lebih menginginkan pola kerja slow working,” ujarnya, Selasa (31/3/2026). Ia menambahkan, perubahan orientasi kerja generasi saat ini turut memengaruhi pilihan karier ASN. Banyak pegawai kini lebih menekankan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Ketika jabatan struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, maka jalur karier fungsional menjadi pilihan yang dinilai lebih stabil dan minim konflik. Selain itu, Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural serta dinamika politik birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya sehat. Menurutnya, kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan ASN untuk mengambil jabatan strategis. “Jika pejabat kuat secara politik, cenderung akan mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang semakin ditakuti oleh para ASN saat ini,” imbuhnya. Tak hanya itu, ia juga mengkritisi sistem penempatan jabatan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” dinilai memunculkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama dalam promosi jabatan. “Kalau mau dipilih sebagai pejabat ya harus ikut berpolitik meskipun ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya demikian,” terangnya. Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, serta penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko. Menurutnya, fenomena quiet ambition menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, maka akan semakin sedikit ASN yang bersedia mengambil peran kepemimpinan. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, adil, serta memberikan perlindungan hukum dinilai menjadi kunci agar jabatan struktural kembali menarik dan bermakna sebagai ruang pengabdian. Dengan demikian, ambisi ASN tidak lagi redup, melainkan tumbuh sehat untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas. (ANS)
