Go halal-Thoyyib ke Sekolah, Sosialisasi Peningkatan Life Skill dan dan Sadar Halal Siswa Sekolah di SMAN 1 Bangil-Pasuruan, Jawa Timur
Go halal-Thoyyib ke Sekolah, Sosialisasi Peningkatan Life Skill dan dan Sadar Halal Siswa Sekolah di SMAN 1 Bangil-Pasuruan, Jawa Timur PASURUAN| JATIMSATUNEWS.COM: Murid SMA (SLTA) merupakan generasi penerus penentu pembagunan bangsa, sepatutnya mendapatkan perhatian terhadap mutu makanannya agar dapat hidup sehat dan berprestasi. SMAN I Bangil Pasuruan, digunakan sebagai mitra merupakan sekolah yang dikategorikan “Unggul” karena prestasinya selama ini dapat diandalkan. Selaras dengan cita-cita mulia UU Pangan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat-aman dan halal berbasis kearifan lokal. Komitmen Cetak Generasi Sehat-Cerdas dengan Makanan Baik sangatlah sejalan dengan AStaCita dan target SDGs point 1-3, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Permasalahan pada mitra, yaitu kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya life sklill menghadapi tantangan hidup, dan kesadaran halal guna mendukung implementasi UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Oktober 2026 menargetkan seluruh produk yang beredar di pasar dalam negeri, termasuk hasil produksi/olahan Usaha Kecil Menengah (UKM) termasuk kantin sekolah. Oleh karenanya pemahaman stakeholders sekolah tentang pangan sehat-halal menjadi sangatlah penting. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan-ketrampilan siswa tentang life skill terkait ketersediaan bahan pangan sehat, pemanfaatan lahan sekolah/halaman rumah, guna berkreasi mengolah menjadi pangan halal-thoyyib. Permasalahan, yaitu kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya life sklill menghadapi tantangan hidup, dan kesadaran halal guna mendukung implementasi UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Oktober 2026 menargetkan seluruh produk yang beredar di pasar dalam negeri, termasuk hasil produksi/olahan Usaha Kecil Menengah (UKM) termasuk kantin sekolah, sekaligus menyiapkan SDM generasi yang unggul, berdaya saing dan ber-akhlaqul karimah, guna menyongsong generasi Emas 2045. Oleh karenanya telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Sadar halal dan peningkatan life Skill, pada hari Selasa, 20 Januari 2026, dengan 2 Pemateri yaitu : Prof.Dr. Ir. Warkoyo, MP, IPM, dan Prof.Dr. Ir. Elfi Anis Saati, MP, sebagai Ka PS.P3.Halal-UMM dan Dir Bid 4 LPH KHT Muhammadiyah. Agar para peserta memahami atas perintah Alloh SWT, pada Al-Baqarah ayat 168 : memerintahkan seluruh umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal (diperbolehkan syariat) dan baik (thayyib, sehat, bersih, tidak berlebihan) dari apa yang ada di bumi, serta melarang mengikuti langkah-langkah setan yang mengajak pada keburukan. Sosialisasi Pentingnya Sadar Halal dan Life Skill Kegiatan sosialisasi berjalan sangat semarak, dengan banyak pertanyaan dan respect yang besar dari para peserta. Jumlah peserta sekitar 88 orang siswa, yang diambil dari perwakilan dari berbagai kelas 10-12, wakil pengurus OSIS, Pramuka, UKS dan organisasi lainnya, yang juga didampingi oleh para guru (5 orang) pendamping pengajar Matpel Biologi, Kimia: Pemanfaatan senyawa pada bahan organik menjadi pangan sehat; Kewirausahaan/ PKK, lingkungan/ekosistem serta program UKS dan kantin sehat sekolah. Dikoordinir oleh dua/2 Wakil kepala sekolah, Ibu Waka siswa yaitu Ibu Anis, dan dibuka oleh langsung Bapak kepala sekolah SMAN I Bangil Pasuruan (Bp Imron Rosadi, S.Pd.). Para penanya, siswa dan guru antusias menyampaikan keluhan, permasalahan yang ada di masyarakat serta saran-saran bagi perbaikan pendidikan dan kondisi bangsanya. Diakhiri dengan pemberian doorprize bagi penanya yang mempunyai respon baik terhadap kegiatan tersebut. Serta dilanjutkan dengan pendampingan halal pada kantin sekolah SMAN1 Bangil, terhadap sekitar 18 UKM tenant, yang menjual makanan-minuman. Siswa Bertanya & Pendampingan Tenant UKM Kantin Sekolah Merupakan upaya Lembaga PS. P3/Penelitian dan Pengembangan Produk Halal UMM untuk mningkatkan kesadaran pentingya keamanan dan kehalalan pangan bagi masyarakat termasuk dunia Pendidikan (sejak dini) yaitu lembaga kajian/riset ataupun kampus yag mempunyai Tri Dharma Perguruan Tingginya seperti Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Pusat Kajian Pangan Aman-Halal di bawah Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fak. Pertanian-Peternakan. Dengan motto Back To Nature dan Halal is My Life, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat konsumen dan kalangan dunia usaha untuk mengonsumsi produk pangan yang aman dan halal, sesuai UU Perlindungan konseumen (1996), dan UU Pangan no.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal bisa benar-benar terwujud. Diharapkan di samping memberikan Pemahaman Sadar halal juga mengetahui perkembangan teknologi halal dan prospek global yang menuntut kompentensi halal (baik di dunia kuliner sepeti kantin, pasar, cafe, hotel/penginapan, rumah makan, rumah sakit dengan instalasi gizinya, dapur MBG/makan bergizi gratis, dan lainnya. Termasuk kebutuhan juleha (juru sembelih halal) yang sedang dibutuhkan di luar negri seperti jepang, Australia, German, Timur tengah dan lainnya. Selanjutnya para guru dan siswa terpilih akan diajak serta mendampingi pendaftaran Sertifikasi Halal kantin sekolah. Kedepan akan melakukan inisiasi pemanfaatan lahan pekarangan sekolah melalui program Pramuka. Semoga gerenasi muda makin memahami apa itu urgensi Halal is my Life, sadar halal-thoyyib dan selanjutnya mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Memanfaatkan waktu, uang, ilmu,bekerja apapun, relasi, kolaborasi/kerjsama dan kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Alloh semata serta bagi Rahamtan lil Alamin. Seperti pesan QS. surat Al-Anbiya ayat 107 menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin). Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam membawa kasih sayang, kedamaian, dan kemaslahatan bagi manusia, hewan, dan lingkungan semesta. Oleh: Prof Dr.Ir. Elfi Anis Saati, MP., Ketua PS.P3 Halal UMM
Beberapa Tokoh Nasional Lingkungan Kunjungi Kampung Budaya Polowijen, Suntikan Semangat bagi Mahasiswa KKN UMM
Tangkapan layar (RRI Malang) Zona Malang – Kampung Budaya Polowijen (KBP), Kota Malang, menerima kunjungan sejumlah tokoh nasional di bidang lingkungan pada Minggu (8/2/2026). Kehadiran mereka menjadi momentum penting bagi penguatan jejaring kampung tematik sekaligus memberi semangat bagi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang tengah mengabdi di kawasan tersebut. Tokoh yang hadir antara lain Ir. Bambang Irianto, Oday Kodariyah, Dr. Mokhamad Hariyadi Eko Romadon, Hendro Wibowo, Adi Widodo, serta pengurus Kampung Semar. Mereka merupakan bagian dari Panitia Nasional Jambore Kampung Tematik Indonesia yang akan digelar di Kota Madiun pada 1 Juni 2026. Sinergi Budaya dan Lingkungan Kunjungan ini merupakan rangkaian agenda nasional mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kampung Wonosari Lestari dan Kampung Semar. Usai agenda tersebut, rombongan menyempatkan diri berkunjung ke KBP yang dinilai konsisten menjaga tradisi, kearifan lokal, dan penguatan komunitas. Mahasiswa KKN UMM memaparkan program kerja, mulai dari pembukaan lahan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), penataan ulang kawasan KBP, kegiatan sinau budaya, digitalisasi arsip kampung, aktivasi media sosial, pelestarian adat dan seni tradisi, hingga persiapan Festival Kampung Budaya Polowijen. Apresiasi Tokoh Nasional Ir. Bambang Irianto, penggagas Kampung Glintung Go Green (3G) Malang dan penerima Kalpataru 2018, mengapresiasi integrasi budaya dengan isu lingkungan. Menurutnya, keberlanjutan kampung tematik bertumpu pada kesadaran warga dan partisipasi generasi muda. Oday Kodariyah (Mamah Oday), pelestari tanaman obat tradisional asal Bandung, menilai Pawon KBP sebagai ruang kultural sarat makna. “Dalam falsafah Sunda, pawon adalah ruang intim keluarga. Kami diterima di pawon, artinya diterima sebagai keluarga,” ujarnya. Dr. Mokhamad Hariyadi Eko Romadon, Rektor Universitas Lumajang, menekankan pentingnya karya nyata dalam KKN. “KKN bukan sekadar hadir, tetapi meninggalkan jejak karya. Menurut saya, ini KKN yang paling berbeda, paling unik, dan bernilai,” katanya. Hendro Wibowo, penggerak Kampung Darling dari Tangerang, mengapresiasi integrasi budaya, lingkungan, dan ekonomi warga, serta membagikan pengalaman mengelola bank sampah berbasis komunitas. Penguatan Jejaring Kampung Tematik Kunjungan tokoh nasional ini menjadi pengakuan sekaligus penguatan posisi KBP sebagai ruang belajar bersama, tidak hanya bagi warga dan mahasiswa, tetapi juga bagi jejaring kampung tematik di tingkat nasional. Sinergi budaya, lingkungan, dan pendidikan diharapkan melahirkan model kampung yang berdaya, lestari, dan berkarakter.
Indonesia Gabung Board of Peace, HI-PSIB UMM Ingatkan Risiko Aliansi Dunia Islam
Kota Malang, Bhirawa – Langkah Pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian global gagasan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui Prodi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) menggelar Roundtable Discussion untuk membedah implikasi politik dan ideologis dari keterlibatan tersebut. Dalam diskusi yang digelar di Laboratorium HI UMM, Selasa (10/2) kemarin, Kepala PSIB UMM, Prof Gonda Yumitro PhD menegaskan, Indonesia menghadapi risiko besar jika tidak berhati-hati dalam menentukan arah keberpihakannya, terutama terkait isu Palestina. “Jika Indonesia terlalu jauh melangkah tanpa kepastian arah dan keberpihakan yang jelas terhadap Palestina, maka risiko alienasi Indonesia dari dunia Islam dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sangat terbuka lebar,” tegas Prof Gonda. Menurutnya, meski BoP memiliki legitimasi formal melalui mandat PBB, namun substansi piagamnya masih menyisakan persoalan. Dari 57 negara OKI, hanya delapan negara yang bergabung, termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan Turki. Hal ini dinilai mencerminkan fragmentasi di dunia Islam. “Piagam BoP tidak secara eksplisit mencantumkan isu Palestina dan Gaza. Ketiadaan substansi ini menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi dominasi figur Donald Trump sebagai pengendali utama berpotensi menggeser prinsip multilateralisme global,” imbuhnya. Tak hanya soal politik, Prof Gonda juga menyoroti beban finansial yang membayangi. Jika menjadi anggota tetap, Indonesia berpotensi dibebani iuran hingga 1 miliar dolar AS. Angka ini dinilai sangat problematik di tengah tantangan ekonomi domestik. “Langkah paling rasional saat ini adalah wait and see. Jangan terburu-buru menjadi anggota tetap dan tunda dulu komitmen finansialnya,” saran Gonda. Senada dengan hal tersebut, pakar politik luar negeri UMM, Dion Maulana Prasetyo PhD mengingatkan agar pemerintah tetap teguh pada prinsip politik luar negeri ‘Bebas Aktif’. Ia melihat ada celah antara mandat DK PBB dengan teknis piagam BoP yang belum memiliki peta jalan konkret untuk solusi dua negara (two-state solution). “Tanpa kejelasan arah, Indonesia berisiko terjebak dalam ancaman normalisasi hubungan dengan Israel tanpa jaminan penghentian kekerasan. Ini bisa menggerus kredibilitas kita sebagai middle power dan honest broker di mata dunia Islam dan Global South,” papar Dion. Dion juga memperingatkan adanya potensi resistensi publik di dalam negeri. Jika kebijakan luar negeri dianggap menjauh dari semangat antikolonialisme UUD 1945, hal itu dapat memicu ketegangan politik domestik. Melalui diskusi ini, HI dan PSIB UMM akan merumuskan sikap akademik resmi sebagai masukan bagi pemerintah. Tujuannya agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten pada prinsip kemanusiaan dan kepentingan nasional yang berlandaskan amanat konstitusi. [mut.wwn]
Tokoh Nasional Lingkungan Kunjungi Kampung Budaya Polowijen
Mama Oday Peraih Kalpataru Tanaman Obat Keluarga menitipkan pesan pelestarian jajanan makanan dan minuman tradisional di pawon KBP. (Foto: RRI/Dwi Santoso) RRI.CO.ID, Malang – Kampung Budaya Polowijen (KBP), Kota Malang, menerima kunjungan sejumlah tokoh nasional di bidang lingkungan pada Minggu, 8 Februari 2026. Kehadiran para tokoh ini menjadi momentum penting bagi penguatan jejaring kampung tematik sekaligus memberi suntikan semangat bagi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tahun 2026 yang tengah mengabdi di kawasan tersebut. Tokoh-tokoh yang hadir di antaranya Ir. Bambang Irianto, Oday Kodariyah, Dr. Mokhamad Hariyadi Eko Romadon, Hendro Wibowo, Adi Widodo, serta pengurus Kampung Semar. Mereka merupakan bagian dari Panitia Nasional Jambore Kampung Tematik Indonesia yang direncanakan akan diselenggarakan di Kota Madiun pada 1 Juni 2026 Kunjungan ini merupakan rangkaian agenda nasional dalam rangka mendampingi dan menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kampung Wonosari Lestari dan Kampung Semar. Usai agenda tersebut, rombongan menyempatkan diri berkunjung ke Kampung Budaya Polowijen sebagai salah satu kampung berbasis budaya yang dinilai konsisten dalam menjaga nilai tradisi, kearifan lokal, dan penguatan komunitas. Di Kampung Budaya Polowijen, para tokoh nasional lingkungan disambut hangat oleh warga kampung serta mahasiswa KKN Tematik UMM. Mahasiswa memaparkan sejumlah program kerja yang telah dan sedang dilaksanakan, mulai dari pembukaan lahan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk Karang Kitri dan tanaman toga, penataan ulang kawasan KBP, penyelenggaraan kegiatan sinau budaya, digitalisasi arsip dan informasi kampung, aktivasi media sosial KBP, pelestarian adat dan seni tradisi, hingga persiapan penyelenggaraan Festival Kampung Budaya Polowijen. Ir. Bambang Irianto, penggagas Kampung Glintung Go Green (3G) Malang sekaligus penerima Kalpataru 2018 kategori Pembina Lingkungan, mengapresiasi upaya mahasiswa dan warga KBP dalam mengintegrasikan budaya dengan isu lingkungan. Menurutnya, keberlanjutan kampung tematik akan kuat jika bertumpu pada kesadaran warga dan partisipasi generasi muda. Oday Kodariyah atau yang akrab disapa Mamah Oday, pelestari tanaman obat tradisional asal Pasirjambu, Bandung, juga menyampaikan kekagumannya terhadap atmosfer Kampung Budaya Polowijen, khususnya Pawon KBP. Peraih Kalpataru 2018 dan Kalpataru Lestari 2025 ini menilai pawon bukan sekadar ruang memasak, melainkan ruang kultural yang sarat makna. “Dalam falsafah Sunda, pawon adalah ruang intim keluarga. Kami diterima di pawon, artinya diterima sebagai keluarga. Di sinilah tradisi hidup, dari makanan, minuman, sampai percakapan nilai-nilai kehidupan,” ujarnya. Ia juga mendorong mahasiswa untuk memaksimalkan potensi pawon sebagai pusat pelestarian tradisi Nusantara. Sementara itu, Dr. Mokhamad Hariyadi Eko Romadon, Rektor Universitas Lumajang sekaligus penggerak Kampung Karamba di Kabupaten Lumajang, memberikan motivasi khusus kepada mahasiswa KKN Tematik UMM. Ia menekankan pentingnya karya yang berdampak dalam pengabdian masyarakat. “KKN bukan sekadar hadir, tetapi meninggalkan jejak karya. Mahasiswa harus mampu memberi warna, perbaikan lingkungan, dan penguatan komunitas. Apalagi KKN di Kampung Budaya Polowijen yang kental tradisi dan nilai etniknya. Menurut saya, ini KKN yang paling berbeda, paling unik, dan bernilai,” ungkapnya. Hendro Wibowo, penggerak Kampung Darling (Sadar Lingkungan) dari Ciledug, Kota Tangerang, turut mengapresiasi langkah KBP dan mahasiswa KKN dalam mengintegrasikan budaya, lingkungan, dan ekonomi warga. Pengalamannya mengelola bank sampah berbasis komunitas menjadi inspirasi bahwa kampung tematik dapat tumbuh kuat jika dikelola secara kolektif dan berkelanjutan. Kunjungan tokoh-tokoh nasional ini menjadi pengakuan sekaligus penguatan posisi Kampung Budaya Polowijen sebagai ruang belajar bersama, tidak hanya bagi warga dan mahasiswa, tetapi juga bagi jejaring kampung tematik di tingkat nasional. Sinergi antara budaya, lingkungan, dan pendidikan diharapkan mampu melahirkan model kampung yang berdaya, lestari, dan berkarakter. (Mey)
Indonesia Gabung Board of Peace, Akademisi UMM Soroti Risiko Diplomasi dan Isu Palestina
Malang (beritajatim.com) – Keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) memicu diskursus hangat di tingkat nasional maupun internasional. Langkah tersebut dinilai sebagai pisau bermata dua, di satu sisi membuka peluang memperkuat peran Indonesia dalam perdamaian dunia, namun di sisi lain menghadirkan tantangan serius terhadap konsistensi diplomasi Indonesia, khususnya terkait isu kemanusiaan Palestina dan Gaza. Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., M.Hub.Int, Ph.D (cand.), memberikan analisis kritis terkait dampak, risiko, dan implikasi strategis dari bergabungnya Indonesia dalam forum internasional tersebut. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan akademis adalah isi piagam resmi Board of Peace. Dion mengungkapkan, dalam dokumen tersebut tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai Palestina dan Gaza sebagai wilayah konflik berkepanjangan yang selama ini menjadi perhatian dunia internasional. “Secara akademis, hal ini menjadi bahan kajian penting. Bagaimana mungkin sebuah forum perdamaian tidak mengakui secara jelas subjek utama yang sedang mengalami konflik berkepanjangan? Absennya Palestina dalam piagam tersebut memunculkan keraguan terkait keadilan dalam proses pengambilan keputusan internasional,” ujar Dion pada beritajatim.com, Selasa (10/2/2026). Ia menambahkan, jika Indonesia mengklaim keanggotaan di Board of Peace sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, maka klaim tersebut secara politis sah-sah saja. Namun, menurut Dion, secara substansial klaim tersebut sulit dibuktikan selama kerangka kerja BoP tidak menempatkan Palestina sebagai subjek utama. Dion Maulana menjelaskan bahwa keputusan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace membawa risiko yang dapat dilihat dari dua perspektif utama, yakni internasional dan domestik. Dari perspektif internasional, Dion menyoroti aspek kredibilitas diplomasi Indonesia. Ia menilai keanggotaan di BoP berpotensi mencederai citra politik luar negeri Bebas Aktif yang selama ini menjadi prinsip utama diplomasi Indonesia. Menurutnya, Board of Peace merupakan inisiatif pribadi mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak melalui persetujuan DPR Amerika Serikat maupun mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina akan dipertanyakan oleh dunia internasional jika kita terjebak dalam forum yang legalitas kolektifnya masih diperdebatkan,” tegasnya. Sementara dari perspektif domestik, Dion menilai isu Palestina memiliki sensitivitas tinggi di tengah masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan isu kemanusiaan yang memiliki resonansi kuat secara emosional dan ideologis di dalam negeri. Menurut Dion, kebijakan yang dianggap melenceng dari komitmen Indonesia terhadap Palestina berpotensi memicu gejolak publik. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami secara transparan tujuan, posisi, dan mekanisme keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Meski dibayangi pro dan kontra, Dion menilai Indonesia tetap berpotensi memperoleh keuntungan dari keanggotaan tersebut. Salah satunya adalah peluang untuk berperan lebih aktif dalam program pembangunan dan rekonstruksi di wilayah-wilayah terdampak konflik. “Langkah ini menunjukkan komitmen konstitusional Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Kemudian, membuka pintu komunikasi dengan negara-negara Timur Tengah dan kekuatan global lainnya dalam meja perundingan yang sama,” ujarnya. Menutup analisisnya, Dion menilai perdebatan yang muncul di tengah masyarakat merupakan dinamika yang wajar dan sehat dalam demokrasi. Pro dan kontra, menurutnya, berfungsi sebagai kontrol sosial agar kebijakan luar negeri pemerintah tetap berada dalam koridor keadilan, kedaulatan, dan kepentingan nasional. “Saya mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk menyikapi isu internasional ini secara rasional. Penting bagi kita memiliki pemahaman komprehensif agar tidak terjebak pada informasi yang belum jelas kebenarannya,” pungkasnya. [dan/beq]
Alumnus UMM Ini Ceritakan Kerja di Balik Sistem Pengujian Bermotor Indonesia
Wahana Aris Munandar, lulusan Teknik Mesin UMM tahun 2016. (Istimewa/PWMU.CO) pwmu.co – Keselamatan kendaraan bukan sekadar urusan teknologi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab besar terhadap nyawa manusia. Di balik sistem pengujian kendaraan bermotor berstandar internasional yang kini dimiliki Indonesia, ada peran penting alumni Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang ikut memastikan setiap kendaraan layak melaju di jalan raya. Wahana Aris Munandar namanya, lulusan Teknik Mesin UMM tahun 2016 yang kini dipercaya sebagai Kepala Laboratorium Passive Safety BPLJSKB Kementerian Perhubungan. Aris, sapaannya, menjelaskan bahwa BPLJSKB merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Lembaga ini memiliki mandat strategis dalam pengujian tipe kendaraan bermotor di Indonesia. Pada 2025, BPLJSKB resmi mengoperasikan fasilitas Proving Ground berstandar internasional. Fasilitas ini menjadi tonggak peningkatan sistem pengujian kendaraan nasional. Salah satu fasilitas kuncinya adalah Laboratorium Passive Safety. Laboratorium ini berfokus pada pengujian keselamatan kendaraan. Pengujian meliputi kursi, sabuk pengaman, hingga uji tabrak mobil. Laboratorium Passive Safety menjadi satu-satunya di Indonesia yang mampu melakukan uji tabrak kendaraan secara komprehensif. “Peran utama laboratorium ini adalah memastikan kendaraan yang digunakan di Indonesia, baik produksi dalam negeri maupun impor, benar-benar memenuhi standar keselamatan yang tinggi,” ujar Aris. Kepercayaan memimpin laboratorium tersebut tidak lepas dari latar belakang akademiknya di Teknik Mesin UMM. Selama kuliah, Aris ditempa dengan mata kuliah dasar seperti mekanika kekuatan material, struktur, dan material teknik yang membentuk pola pikir analitis. Kompetensi tersebut kini menjadi fondasi penting dalam menganalisis hasil pengujian serta menentukan metode uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain akademik, pengalaman praktikum desain dan pemodelan tiga dimensi juga memberikan kontribusi nyata. Kemampuan membaca dan mengevaluasi desain kendaraan sebelum pengujian menjadi bagian penting dalam proses kerja di laboratorium. Di sisi lain, keterlibatannya dalam Unit Kegiatan Mahasiswa, seperti International Language Forum (ILF) dan Forum Diskusi Ilmiah (FDI) UMM, memperkuat keterampilan komunikasi dan penulisan laporan teknis yang kini sangat dibutuhkan dalam kerja sama internasional. “UMM tidak hanya mengajarkan ilmu teknik, tetapi juga membiasakan kami berpikir sistematis, berani berdiskusi, dan mampu menyampaikan gagasan secara profesional,” terang Aris. Aris menilai nilai-nilai khas UMM, khususnya integrasi keilmuan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, turut membentuk etos kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan mandiri, serta menjadi kompas moral dalam kariernya sebagai ASN. Prinsip bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa harus diawasi menjadi bekal penting saat ia memasuki dunia kerja yang sarat regulasi dan hierarki. Pengalaman lintas sektor, dari industri manufaktur hingga pemerintahan, semakin menguatkan pandangannya bahwa lulusan teknik UMM memiliki ruang karier yang luas. Menurutnya, kementerian dan lembaga negara membutuhkan insan teknik yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter. “UMM membentuk kami untuk siap bekerja dan terus belajar di mana saja, sehingga bekal yang saya peroleh sejak kuliah membuat saya mampu memanfaatkan berbagai kesempatan pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan. Mulai dari pelatihan hingga beasiswa double degree di UGM dan University of Leeds,” pungkasnya. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa UMM terus melahirkan lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap berkontribusi di berbagai sektor strategis, baik nasional maupun global. (*)
Aris, Alumnus UMM Di Balik Sistem Pengujian Bermotor Indonesia
Agro Redaksi – Keselamatan kendaraan bukan sekadar urusan teknologi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab besar terhadap nyawa manusia. Di balik sistem pengujian kendaraan bermotor berstandar internasional yang kini dimiliki Indonesia, ada peran penting alumni Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang ikut memastikan setiap kendaraan layak melaju di jalan raya. Wahana Aris Munandar namanya, lulusan Teknik Mesin UMM tahun 2016 yang kini dipercaya sebagai Kepala Laboratorium Passive Safety BPLJSKB Kementerian Perhubungan. Aris, sapaannya, menjelaskan bahwa BPLJSKB merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Lembaga ini memiliki mandat strategis dalam pengujian tipe kendaraan bermotor di Indonesia. Pada 2025, BPLJSKB resmi mengoperasikan fasilitas Proving Ground berstandar internasional. Fasilitas ini menjadi tonggak peningkatan sistem pengujian kendaraan nasional. Salah satu fasilitas kuncinya adalah Laboratorium Passive Safety. Laboratorium ini berfokus pada pengujian keselamatan kendaraan. Pengujian meliputi kursi, sabuk pengaman, hingga uji tabrak mobil. Laboratorium Passive Safety menjadi satu-satunya di Indonesia yang mampu melakukan uji tabrak kendaraan secara komprehensif. “Peran utama laboratorium ini adalah memastikan kendaraan yang digunakan di Indonesia, baik produksi dalam negeri maupun impor, benar-benar memenuhi standar keselamatan yang tinggi,” ujar Aris. Kepercayaan memimpin laboratorium tersebut tidak lepas dari latar belakang akademiknya di Teknik Mesin UMM. Selama kuliah, Aris ditempa dengan mata kuliah dasar seperti mekanika kekuatan material, struktur, dan material teknik yang membentuk pola pikir analitis. Kompetensi tersebut kini menjadi fondasi penting dalam menganalisis hasil pengujian serta menentukan metode uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain akademik, pengalaman praktikum desain dan pemodelan tiga dimensi juga memberikan kontribusi nyata. Kemampuan membaca dan mengevaluasi desain kendaraan sebelum pengujian menjadi bagian penting dalam proses kerja di laboratorium. Di sisi lain, keterlibatannya dalam Unit Kegiatan Mahasiswa, seperti International Language Forum (ILF) dan Forum Diskusi Ilmiah (FDI) UMM, memperkuat keterampilan komunikasi dan penulisan laporan teknis yang kini sangat dibutuhkan dalam kerja sama internasional. “UMM tidak hanya mengajarkan ilmu teknik, tetapi juga membiasakan kami berpikir sistematis, berani berdiskusi, dan mampu menyampaikan gagasan secara profesional,” terang Aris. Aris menilai nilai-nilai khas UMM, khususnya integrasi keilmuan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, turut membentuk etos kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan mandiri, serta menjadi kompas moral dalam kariernya sebagai ASN. Prinsip bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa harus diawasi menjadi bekal penting saat ia memasuki dunia kerja yang sarat regulasi dan hierarki. Pengalaman lintas sektor, dari industri manufaktur hingga pemerintahan, semakin menguatkan pandangannya bahwa lulusan teknik UMM memiliki ruang karier yang luas. Menurutnya, kementerian dan lembaga negara membutuhkan insan teknik yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter. “UMM membentuk kami untuk siap bekerja dan terus belajar di mana saja, sehingga bekal yang saya peroleh sejak kuliah membuat saya mampu memanfaatkan berbagai kesempatan pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan. Mulai dari pelatihan hingga beasiswa double degree di UGM dan University of Leeds,” pungkasnya. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa Universitas Muhammadiyah Malang terus melahirkan lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap berkontribusi di berbagai sektor strategis, baik nasional maupun global. (Sfl/hms)
HI-PSIB UMM Ingatkan Risiko Aliansi Dunia Islam
Indonesia Gabung Board of Peace, Prabowo Diingatkan Potensi Risiko Ini
JAKARTA, kabarbisnis.com: Keputusan Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP) mendapat banyak respons dan sorotan kritis dari pihak. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan salah satu poin krusialnya adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump. “Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace,” ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Senin (9/2/2026). Dia menambahkan, Indonesia juga harus mewaspadai dominasi Donald Trump dalam BoP. Sebab, dominasi itu berpotensi membajak dewan perdamaian oleh Trump untuk kepentingan pribadi atau politik domestik AS. Kemudian, BoP juga bisa menjadi alat untuk memuluskan proyek pembangunan properti yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina, berpotensi mengecilkan peran PBB, hingga risiko kegagalan karena kebijakan BoP ditentang rakyat Palestina. “Dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu, juga bisa mengontrol agenda Board of Peace melalui Presiden Trump,” imbuhnya. Namun demikian, Dino menegaskan bahwa risiko itu bisa dicegah melalui kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam mengarungi dinamika forum tersebut. “Pertanyaannya, mampukah Indonesia? Dan ini tentunya tergantung dari kemampuan kita untuk berdiplomasi,” pungkasnya. Sementara itu Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P. menilai bahwa secara akademis, tujuan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk kemerdekaan Palestina, sulit dibuktikan dan justru menyiratkan hal yang sebaliknya. Menurutnya, keberadaan BoP turut memantik diskusi terkait efektivitas, peran negara anggota, serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza. “Jika merujuk pada piagam resmi BOP, terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza,” katanya. Dikatakannya, hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan internasional. Dia menilai, keikutsertaan Indonesia sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, sah secara politis. Namun, secara akademis, klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian. Dia menegaskan pula, bahwa tidak adanya keterlibaran Palestina dalam forum tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar. Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi hak Palestina dalam menentukan masa depannya sendiri. Sehingga menurutnya, hal ini perlu dikritisi agar upaya perdamaian benar-benar berjalan atas dasar keadilan dan kedaulatan. Di sisi lain, Dion menilai ada dua sisi risiko maupun dampak dari bergabungnya Indonesia ke BoP. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif, yakni internasional dan domestik. Secara internasional, kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, atau lebih umum dalam mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, akan semakin dipertanyakan. Hal itu karena BoP merupakan inisiatif Trump secara pribadi, tidak melalui persetujuan DPR AS, maupun melalui mekanisme PBB. Sementara secara domestik, isu Palestina memiliki sensitivitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut berpotensi memunculkan beragam pandangan di masyarakat Indonesia. Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat komunikasi publik secara terbuka dan informatif agar masyarakat dapat memahami tujuan, mekanisme, serta dampak dari kebijakan yang diambil. Sementara itu dari sisi keuntungan, kata dia, keikutsertaan Indonesia dalam BOP membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung program kemanusiaan dan pembangunan di wilayah terdampak konflik. Selain itu, langkah ini juga dinilai mampu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dan berkomitmen aktif dalam isu perdamaian dunia. Meski demikian, menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif di tingkat global. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia selama ini dikenal memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. kbc10
Kuatkan Transformasi AUMSos : MPKS PWM Gelar Rakorwil
08/02/2026 Komentar Bagikan Situasi saat pelaksanaan Rakorwil MPKS PWM Jawa Timur (foto: for harianjatim) Malang-harianjatim.com. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (8/2/2026). Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 peserta yang terdiri atas pengurus MPKS Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA), serta pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Jawa Timur. Ketua MPKS PWM Jawa Timur, M. Himawan Sutanto mengatakan, pelaksanaan rakorwil ini untuk mensosialisasikan program-program MPKS PWM Jawa Timur tahun 2026 sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara MPKS PDM dan LKS dalam pengembangan layanan kesejahteraan sosial. Selain itu kata dia dilaksanakannya Rakorwil sebagai forum strategis untuk menyatukan visi dan langkah gerak seluruh unsur MPKS dan LKS. “Penguatan koordinasi ini penting agar program kesejahteraan sosial Muhammadiyah dapat berjalan efektif, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua PWM Jawa Timur Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Muh. Khoirul Abduh menegaskan pentingnya profesionalisme dalam tata kelola LKS. “LKS Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar semakin berdaya serta mendapatkan kepercayaan public. Dan mulai periode ini tata Kelola LKS akan kita digitalisasi agar semua potensi LKS dapat dengan mudah diakses publik” tegasnya. Ia menambahkan bahwa tantangan kesejahteraan sosial ke depan menuntut LKS untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem manajemen, serta menyesuaikan diri dengan regulasi dan perkembangan teknologi. Rangkaian Rakorwil diisi dengan pemaparan program kerja MPKS PWM Jawa Timur tahun 2026, diskusi bersama, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Melalui kegiatan ini, MPKS PWM Jawa Timur berharap terbangun sinergi yang lebih kuat untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan sosial Muhammadiyah di Jawa Timur.
