Awal Puasa Berbeda, Pakar Ilmu Falak UMM: Muhammadiyah Berdasarkan KHGT dan Ijtihad Global
PAKAR Ilmu Falak Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Drs. M. Syarif, M.Ag. (Foto: Istimewa) MALANG POST – Rabu 18 Februari 2026, menjadi momen penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah versi Muhammadiyah yang kembali memicu diskusi ramai di berbagai kalangan, terutama di media sosial. Penetapan ini menimbulkan perbandingan dengan keputusan pemerintah yang dinilai berbeda—sebuah wacana yang tidak lepas dari dinamika ijtihad umat Islam. Seorang Pakar Ilmu Falak FAI UMM menyampaikan bahwa Dunia Falak menawarkan dua metodologi. Namun bukan pertarungan akidah. Menjawab perdebatan yang berkembang, Drs. M. Sarif, M.Ag., Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), memberikan penjelasan komprehensif dari sisi astronomi maupun fikih. “Perbedaan penetapan awal Ramadan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal benar-salah, tetapi soal metodologi,” tegasnya kepada Tim Humas UMM pada 17 Februari. PENETAPAN MUHAMMADIYAH: KHGT dan IJTIHAD GLOBAL Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026. Dasar hukumnya adalah Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam penetapan ini, Muhammadiyah memakai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebuah sistem kalender Islam berbasis hisab astronomis yang berlaku secara global. KHGT didasarkan pada Prinsip, Syarat dan Parameter (PSP). Salah satu parameter kunci adalah hilal dengan tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah ijtimak, di mana pun berada di permukaan bumi. Pada Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. “Dalam KHGT, jika hilal memenuhi parameter secara definitif di satu wilayah bumi. Ketetapan bulan itu berlaku secara global. Tidak dibatasi oleh status teritorial negara,” tegas Sarif. Kondisi di Indonesia: Ijtimak berlaku pada 17 Februari 2026, namun hilal masih belum melewati ufuk. Sarif menjelaskan, ijtimak atau konjungsi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC (sekitar 19.01 WIB). Secara astronomis, ijtimak menandai berakhirnya bulan sebelumnya dan menjadi titik awal terbentuknya hilal. Setelah matahari terbenam, posisi hilal di wilayah tertentu telah memenuhi parameter KHGT. Sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Ramadan. Namun, situasi di Indonesia berbeda. Saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026, hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk (nilainya negatif). Artinya, belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat di wilayah Indonesia. “Secara astronomis, hilal di Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS. Akibatnya, pemerintah kemungkinan menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat,” paparnya. Dua Jalur, Satu Tujuan: Sama-Sama Berlandaskan Ilmu. Sarif menegaskan bahwa kedua pendekatan memiliki landasan keilmuan. Muhammadiyah mengutamakan pendekatan global berbasis hisab definitif. Sedangkan pemerintah menggabungkan hisab dengan verifikasi rukyat dalam batas wilayah Indonesia. Dari sisi fikih, KHGT didasari konsep ittihad al-mathali’—kesatuan matlak global. Pemahaman ini menilai jika hilal sudah terbukti secara ilmiah di satu wilayah, umat Islam dapat mengikuti secara serentak. Ajakan Bijak bagi Publik: Jaga Ukhuwah, Hormati Otoritas, Fokus Ibadah Ramadan. Sebagai akademisi, Sarif mengajak masyarakat untuk menyikapi perbedaan ini dengan bijak. “Yang terpenting adalah menjaga ukhuwah, menghormati keputusan otoritas masing-masing, dan tetap fokus pada kualitas ibadah Ramadan,” tandasnya. Kedua pendekatan, lanjutnya, memiliki landasan ilmiah yang kuat. Perbedaan ini bukan ancaman iman, melainkan wujud dinamika ijtihad yang selalu hadir dalam praktik falak dan penetapan awal bulan hijriah. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Tarawih Perdana, Rektor UMM Ajak Maknai Ramadan sebagai Kebangkitan Intelektual
Indonesiandaily.com – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai kampus inovasi dan mandiri memaknai Ramadan 1447 Hijriah sebagai kebangkitan peradaban kaum intelektual. Hal ini ditegaskan Rektor UMM, Prof Dr Nazaruddin Malik SE MSi, dalam ceramah Tarawih perdana di Masjid AR. Fachruddin, Selasa (17/2/2026). Ia menyerukan agar bulan suci ini tidak hanya menjadi rutinitas ritual semata. Melainkan ruang pembentukan karakter dan intelektual untuk melahirkan generasi Ulul Albab. Harapannya, generasi tersebut mampu membawa bangsa menuju kemajuan yang nyata. Berangkat dari pemahaman tersebut, Prof Nazar mengajak jamaah untuk merenung mengenai esensi ibadah di malam pertama Ramadan ini. Ia menekankan bahwa ritual seperti sholat, puasa, dan zakat harus terinternalisasi menjadi pendorong kemajuan sosial (Indigenous Forces). Ia mencontohkan bagaimana bangsa-bangsa maju mampu berinovasi karena memiliki etos perbaikan yang berkelanjutan. Sebuah nilai yang sejatinya sangat ditekankan dalam Islam. Menurutnya, jika seluruh dimensi ibadah melekat terintegrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian. Maka selalu akan ada dorongan untuk membuat kemajuan-kemajuan baru, bukan justru melakukan perusakan. Gagasan itu, menurutnya, tidak boleh berhenti pada ranah individu. Dalam konteks pendidikan tinggi, Kampus Putih berkomitmen menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi utama Center of Excellence. Nazar memandang pendidikan sebagai instrumen strategis untuk mereformasi bangsa dari karakter yang pasif menjadi pribadi yang progresif. Ia mendorong mahasiswa dan dosen untuk menjadi Ulul Albab. Yakni golongan pemikir yang cerdas secara intelektual sekaligus peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. “Maka pendidikan sejatinya harus menjadi ibadah yang melahirkan kebudayaan luhur. Serta semangat pembaruan tiada henti demi kemaslahatan umat,” tandasnya. Lebih jauh, Nazar menyinggung tantangan sosial seperti ketidaktertiban ruang publik hingga fenomena Tragedy of Commons. Menurutnya, perilaku koruptif bukan hanya soal materi, tetapi juga ketidakmampuan menahan ego di ranah sosial. Sedangkan puasa hadir sebagai mekanisme latihan disiplin untuk menahan ego sektoral maupun individual tersebut. “Puasa Ramadan melahirkan kedisiplinan, sekaligus kedisiplinan itu dapat mencegah karakter yang korup. Dimana perilaku culas bisa dimaknai sebagai ketidakpedulian terhadap hak orang lain,” jelasnya. Dalam kerangka yang lebih luas, Nazar menguraikan makna jihad dalam perspektif modern dan profesional. Jihad tidak lagi dimaknai secara sempit, melainkan sebagai Badzlul Juhdi atau ikhtiar maksimal dalam bekerja dan berkarya. Rektor UMM ini kemudian memberikan gambaran, seorang muslim yang berpuasa harus memiliki etos kerja superior, solutif, dan penuh inovasi. Hal ini penting agar umat Islam tidak hanya menjadi konsumen peradaban, tetapi juga produsen kebudayaan yang disegani dunia. “Bangsa yang unggul adalah bangsa yang kesehariannya selalu berpikir untuk melakukan perubahan sedapat mungkin. Perubahan yang membawa kebaikan, perubahan yang memberi dampak kemajuan dan membesarkan hati semua orang,” ujarnya. Menutup ceramahnya, Nazar berharap momentum Ramadan dapat mengkristal menjadi gerakan kolektif. Dengan demikian, kampus tidak hanya melahirkan insan yang saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial dan intelektual. Serta mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan bangsa. “Marilah jadikan titik berpikir cara mewujudkan The Society of Ulul Albab. Yakni masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik. Serta memberikan kemajuan bagi lingkungannya,” pungkasnya.
Mengapa Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 18 Februari? Ini Penjelasan Ilmiahnya
Warga Muhammadiyah di Kota Solo mulai melaksanakan salat tarawih, Selasa malam, 17 Februari 2026 Mengapa Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 18 Februari? Ini Penjelasan Ilmiahnya Malang: Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini didasarkan pada perhitungan astronomi melalui sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sarif, menjelaskan penetapan tersebut merupakan hasil ijtihad berbasis hisab astronomis. Menurutnya, pendekatan ini memberikan kepastian jauh hari sebelum bulan Ramadan tiba. “Perbedaan penetapan awal Ramadan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang metodologi yang digunakan,” ujar Sarif, Rabu, 18 Februari 2026. Ia menerangkan KHGT disusun dengan Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP) yang jelas dan terukur. Salah satu parameternya adalah ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah ijtimak, di mana saja di permukaan bumi. “KHGT merupakan ijtihad untuk menghadirkan kalender Islam yang lebih terpadu, memiliki kepastian jauh hari sebelumnya, dan bisa digunakan secara internasional,” jelas Sarif. Secara astronomis, ijtimak terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau sekitar pukul 19.01 WIB. Momentum konjungsi tersebut menandai berakhirnya bulan sebelumnya sekaligus awal terbentuknya hilal. Pada saat itu, parameter KHGT disebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. Dalam sistem kalender global tersebut, terpenuhinya kriteria di satu wilayah menjadi dasar pemberlakuan awal bulan secara internasional. “Dalam sistem KHGT, ketika hilal sudah memenuhi parameter secara definitif di satu wilayah di bumi, maka ketetapan awal bulan berlaku global. Tidak dibatasi oleh teritorial negara,” tegas Sarif. Namun, kondisi di Indonesia saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026 berbeda. Posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama. “Secara astronomis, hilal di Indonesia memang belum memenuhi kriteria MABIMS. Karena itu, pemerintah kemungkinan menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat,” papar Sarif. Pemantauan hilal ilustrasi. Dok Metrotvnews.com Sarif menekankan bahwa perbedaan tersebut murni terkait metodologi falak dan cakupan keberlakuannya. Muhammadiyah menggunakan hisab global yang bersifat definitif, sementara pemerintah mengombinasikan hisab dan rukyat dalam batas wilayah Indonesia. “Perbedaan ini bukan perbedaan akidah ataupun esensi ibadah. Ini murni perbedaan teknis dalam implementasi metodologi falak dan cakupan keberlakuannya,” kata Sarif. Dari sisi fikih, penerapan KHGT merujuk pada konsep ittihad al-mathali’ atau kesatuan matlak global. Konsep ini memandang bahwa jika hilal telah terbukti secara ilmiah di satu wilayah, maka umat Islam dapat mengikutinya secara bersama-sama. Ia pun mengajak masyarakat menyikapi perbedaan awal Ramadan dengan dewasa. “Yang terpenting adalah menjaga ukhuwah, menghormati keputusan otoritas masing-masing, dan tetap fokus pada kualitas ibadah Ramadan,” ujar Sarif.
UMM Serukan Ramadan Sebagai Momen Pembentukan Karakter dan Intelektual
Tarawih perdana di UMM. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq UMM Serukan Ramadan Sebagai Momen Pembentukan Karakter dan Intelektual METRO TV – Rektor UMM, Nazaruddin Malik, menegaskan Ramadan bukan hanya momentum menahan lapar dan dahaga. Bulan suci, menurutnya, harus dimaknai sebagai titik tolak kebangkitan peradaban kaum intelektual. “Jika seluruh dimensi ibadah melekat terintegrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian kita, maka selalu akan ada dorongan untuk membuat kemajuan-kemajuan baru, bukan justru melakukan perusakan,” tegas Nazar di Malang, Selasa, 17 Februari 2026. Nazar mengingatkan agar ibadah tidak berhenti pada rutinitas ritual semata. Ramadan harus menjadi ruang pembentukan karakter dan intelektual untuk melahirkan generasi Ulul Albab yang membawa bangsa menuju kemajuan nyata. Ia mengajak jamaah merenungkan esensi ibadah pada malam pertama Ramadan tersebut. Salat, puasa, dan zakat, kata dia, mesti terinternalisasi sebagai kekuatan sosial tanpa pamrih yang mendorong kemajuan bersama. Tarawih perdana di UMM. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq Dalam konteks pendidikan tinggi, Kampus Putih berkomitmen menjadikan nilai Ramadan sebagai fondasi Center of Excellence. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mereformasi bangsa dari karakter pasif menjadi pribadi tangguh dan progresif. Ia mendorong mahasiswa dan dosen menjadi Ulul Albab, sosok yang cerdas secara intelektual sekaligus peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Pendidikan, lanjutnya, harus menjadi ibadah yang melahirkan kebudayaan luhur serta semangat pembaruan tanpa henti. Nazar juga menyinggung tantangan sosial, mulai dari ketidaktertiban ruang publik hingga fenomena tragedy of commons. Ia menilai perilaku koruptif bukan semata soal materi, melainkan kegagalan menahan ego di ruang sosial. “Puasa Ramadan melahirkan kedisiplinan, sekaligus kedisiplinan itu dapat mencegah karakter yang korup, di mana perilaku korup bisa dimaknai luas sebagai ketidakpedulian terhadap hak orang lain di ruang publik,” jelas Nazar. Tarawih perdana di UMM. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq Dalam perspektif yang lebih luas, ia menguraikan makna jihad sebagai badzlul juhdi atau ikhtiar maksimal dalam bekerja dan berkarya. Muslim yang berpuasa, menurutnya, harus memiliki etos kerja superior, solutif, dan inovatif agar tidak sekadar menjadi konsumen peradaban. “Bangsa yang unggul adalah bangsa yang di dalam kesehariannya selalu berpikir untuk melakukan perubahan sedapat mungkin, perubahan yang membawa kebaikan, perubahan yang memberi dampak kemajuan dan membesarkan hati semua orang,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut. Menutup ceramahnya, Nazar berharap Ramadan 1447 H di UMM mengkristal menjadi gerakan kolektif kampus. Ia ingin lahir insan yang saleh secara ritual sekaligus sosial-intelektual, serta mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan bangsa. “Marilah kita jadikan titik berpikir kita bagaimana mewujudkan the society of Ulul Albab, masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan kemajuan bagi lingkungannya,” ungkap Nazar.
Universitas Muhammadiyah Malang Mulai Puasa Lebih Awal, Ikuti Hisab Muhammadiyah
Warga Muhammadiyah melaksanakan Salat Tarawih di Masjid AR. Fachruddin UMM. Selasa (17/2/2026). (Humas UMM for JN) KOTA MALANG, jurnalnusa.com — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) resmi memulai ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah lebih awal dibandingkan ketetapan pemerintah. Kampus Putih mengikuti keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan berdasarkan metode hisab. Penetapan tersebut berbeda dengan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang menentukan awal Ramadan melalui sidang isbat dengan metode rukyat atau pemantauan hilal. Berbasis Perhitungan Astronomi Sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah, UMM konsisten mengikuti metode hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Melalui pendekatan ini, posisi bulan dihitung secara astronomis untuk memastikan hilal telah wujud di atas ufuk saat matahari terbenam. Dengan metode hisab, awal Ramadan sudah dapat dipastikan jauh hari sebelumnya tanpa menunggu hasil rukyat di lapangan. Di lingkungan kampus, salat Tarawih perdana telah digelar lebih awal di Masjid AR. Fachruddin UMM, menandai dimulainya ibadah puasa bagi sivitas akademika. Perbedaan yang Sudah Lazim Perbedaan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah bukan kali pertama terjadi. Namun, UMM menegaskan bahwa perbedaan metode merupakan bagian dari dinamika fikih Islam yang harus disikapi secara dewasa. Pihak kampus mengimbau mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk tetap menjaga toleransi serta menghormati umat Islam lain yang memulai puasa sesuai keputusan pemerintah. Dengan mengikuti metode hisab, UMM menegaskan komitmennya pada pendekatan ilmiah dalam penentuan kalender hijriah, sekaligus menjadikan Ramadan sebagai momentum penguatan spiritual dan intelektual bagi seluruh sivitas akademika. Sementara itu, Ramadan 1447 Hijriah dimaknai berbeda oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Bagi Kampus Putih, bulan suci bukan sekadar momentum menahan lapar dan dahaga, tetapi menjadi titik kebangkitan peradaban kaum intelektual. Pesan tersebut disampaikan Rektor UMM, Nazaruddin Malik, saat memberikan ceramah Tarawih perdana di Masjid AR. Fachruddin, Selasa (17/2/2026). Menurutnya, Ramadan tidak boleh berhenti pada rutinitas ritual. Ibadah harus menjadi ruang pembentukan karakter sekaligus penguatan intelektual. Dari sinilah, kata dia, lahir generasi Ulul Albab yang mampu membawa bangsa menuju kemajuan nyata. “Ibadah harus terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pendorong kemajuan sosial tanpa pamrih,” tegasnya. Ibadah sebagai Energi Perubahan Nazar mengajak jamaah merenungi esensi ibadah sejak malam pertama Ramadan. Sholat, puasa, dan zakat tidak boleh berhenti sebagai simbol, melainkan harus menjadi energi transformasi sosial. Ia mencontohkan bangsa-bangsa maju yang terus berinovasi karena memiliki etos perbaikan berkelanjutan—nilai yang sejatinya juga ditekankan dalam ajaran Islam. “Jika seluruh dimensi ibadah melekat terintegrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian kita, maka selalu akan ada dorongan untuk membuat kemajuan-kemajuan baru, bukan justru melakukan perusakan,” ujarnya. Dalam konteks pendidikan tinggi, UMM berkomitmen menjadikan nilai Ramadan sebagai fondasi Center of Excellence. Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mereformasi bangsa, membentuk pribadi tangguh, progresif, dan berintegritas. Ulul Albab dan Reformasi Karakter Rektor yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mendorong mahasiswa dan dosen menjadi Ulul Albab—insan yang cerdas secara intelektual sekaligus peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Pendidikan, menurutnya, adalah ibadah yang melahirkan kebudayaan luhur serta semangat pembaruan demi kemaslahatan umat. Ia juga menyinggung berbagai tantangan sosial, mulai ketidaktertiban ruang publik hingga fenomena tragedy of commons. Perilaku koruptif, kata dia, bukan semata soal materi, tetapi kegagalan menahan ego dalam ruang sosial. “Puasa Ramadan melahirkan kedisiplinan, sekaligus kedisiplinan itu dapat mencegah karakter yang korup, di mana perilaku korup bisa dimaknai luas sebagai ketidakpedulian terhadap hak orang lain di ruang publik,” jelasnya. Jihad sebagai Etos Kerja Superior Dalam ceramahnya, Nazar mengurai makna jihad dalam perspektif modern. Jihad dimaknai sebagai badzlul juhdi—ikhtiar maksimal dalam bekerja dan berkarya. Muslim yang berpuasa, menurutnya, harus memiliki etos kerja superior, solutif, dan inovatif agar tidak sekadar menjadi konsumen peradaban, tetapi juga produsen kebudayaan yang disegani. “Bangsa yang unggul adalah bangsa yang di dalam kesehariannya selalu berpikir untuk melakukan perubahan sedapat mungkin, perubahan yang membawa kebaikan, perubahan yang memberi dampak kemajuan dan membesarkan hati semua orang,” tuturnya. Menutup ceramah, Nazar berharap Ramadan menjadi gerakan kolektif di lingkungan kampus. UMM diharapkan tidak hanya melahirkan insan saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial dan intelektual, serta mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan bangsa. “Marilah kita jadikan titik berpikir kita bagaimana mewujudkan the society of Ulul Albab, masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan kemajuan bagi lingkungannya,” pungkasnya. (**) Pewarta: Rendika Rakita Dewa Editor: Doi Nuri
Beda dengan Pemerintah? Ini Penjelasan Ilmiah Pakar Ilmu Falak UMM soal 1 Ramadan 1447 H
Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu, 18 Februari 2026 oleh Muhammadiyah kembali memunculkan diskusi di tengah masyarakat. Perbedaan potensi awal puasa dengan keputusan pemerintah menjadi perbincangan hangat, terutama di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Drs. M. Sarif, M.Ag., memberikan penjelasan komprehensif dari sisi astronomi dan fikih. “Perbedaan penetapan awal Ramadan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang metodologi yang digunakan,” ujarnya 17 Februari lalu pada Tim Humas UMM. Ia menjelaskan, Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026 berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam penetapan tersebut, Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebuah sistem kalender Islam berbasis hisab astronomis yang berlaku secara global. “KHGT merupakan ijtihad untuk menghadirkan kalender Islam yang lebih terpadu, memiliki kepastian jauh hari sebelumnya, dan bisa digunakan secara internasional,” jelasnya. Menurutnya, KHGT dibangun di atas Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameternya adalah terpenuhinya ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah ijtimak, di mana saja di permukaan bumi. Pada Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. “Dalam sistem KHGT, ketika hilal sudah memenuhi parameter secara definitif di satu wilayah di bumi, maka ketetapan awal bulan berlaku global. Tidak dibatasi oleh teritorial negara,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa ijtimak atau konjungsi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau sekitar 19.01 WIB. Secara astronomis, ijtimak menandai berakhirnya bulan sebelumnya dan menjadi titik awal terbentuknya hilal. Setelah matahari terbenam, posisi hilal di wilayah tertentu telah memenuhi parameter KHGT, sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Ramadan. Namun, kondisi di Indonesia berbeda. Saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026, posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk atau bernilai negatif. Artinya, belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia. “Secara astronomis, hilal di Indonesia memang belum memenuhi kriteria MABIMS. Karena itu, pemerintah kemungkinan menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat,” paparnya. Sarif sapaan akrabnya menegaskan bahwa kedua pendekatan tersebut sama-sama memiliki dasar keilmuan. Muhammadiyah menggunakan pendekatan global berbasis hisab definitif, sementara pemerintah mengombinasikan hisab dengan verifikasi rukyat dalam batas teritorial Indonesia. “Perbedaan ini bukan perbedaan akidah ataupun esensi ibadah. Ini murni perbedaan teknis dalam implementasi metodologi falak dan cakupan keberlakuannya,” katanya. Dari sisi fikih, penerapan KHGT didasarkan pada konsep ittihad al-mathali’, yakni kesatuan matlak global. Pemahaman ini memandang bahwa jika hilal telah terbukti secara ilmiah di satu wilayah, maka umat Islam dapat mengikutinya secara bersama-sama. Sebagai akademisi, ia mengajak masyarakat untuk menyikapi perbedaan ini dengan bijak. “Yang terpenting adalah menjaga ukhuwah, menghormati keputusan otoritas masing-masing, dan tetap fokus pada kualitas ibadah Ramadan,” pungkasnya.(faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Rektor UMM Ungkap Ramadan Sebagai Momentum Lahirkan Manusia Ulul Albab dan Peradaban Unggul
Bukan sekadar momentum menahan lapar dan dahaga, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai kampus inovasi dan mandiri memaknai Ramadan 1447 Hijriah sebagai titik tolak kebangkitan peradaban kaum intelektual. Hal ini ditegaskan Rektor UMM, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., dalam ceramah Tarawih perdana di Masjid AR. Fachruddin, Selasa (17/2/2026). Ia menyerukan agar bulan suci ini tidak hanya menjadi rutinitas ritual semata. Melainkan ruang pembentukan karakter dan intelektual untuk melahirkan generasi Ulul Albab yang mampu membawa bangsa menuju kemajuan yang nyata. Berangkat dari pemahaman tersebut, Nazar mengajak jamaah untuk merenung secara mendalam mengenai esensi ibadah di malam pertama ramadan ini. Ia menekankan bahwa ritual seperti sholat, puasa, dan zakat harus terinternalisasi menjadi pendorong kemajuan sosial (indigenous forces) tanpa pamrih. Ia mencontohkan bagaimana bangsa-bangsa maju mampu berinovasi karena memiliki etos perbaikan yang berkelanjutan, sebuah nilai yang sejatinya sangat ditekankan dalam Islam. “Jika seluruh dimensi ibadah melekat terintegrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian kita, maka selalu akan ada dorongan untuk membuat kemajuan-kemajuan baru, bukan justru melakukan perusakan,” tegas Nazar. Gagasan itu, menurutnya, tidak boleh berhenti pada ranah individu. Dalam konteks pendidikan tinggi, Kampus Putih berkomitmen menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi utama Center of Excellence. Nazar memandang pendidikan sebagai instrumen strategis untuk mereformasi bangsa dari karakter yang pasif menjadi pribadi yang lebih tangguh dan progresif. Ia mendorong mahasiswa dan dosen untuk menjadi Ulul Albab, golongan pemikir yang cerdas secara intelektual sekaligus peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Pendidikan harus menjadi ibadah yang melahirkan kebudayaan luhur serta semangat pembaruan tiada henti demi kemaslahatan umat. Lebih jauh, Nazar menyinggung tantangan sosial seperti ketidaktertiban ruang publik hingga fenomena tragedy of commons. Menurutnya, perilaku koruptif bukan hanya soal materi, tetapi juga ketidakmampuan menahan ego di ranah sosial. Puasa hadir sebagai mekanisme latihan disiplin untuk menahan ego sektoral maupun individual tersebut. “Puasa Ramadan melahirkan kedisiplinan, sekaligus kedisiplinan itu dapat mencegah karakter yang korup, di mana perilaku korup bisa dimaknai luas sebagai ketidakpedulian terhadap hak orang lain di ruang publik,” jelasnya. Dalam kerangka yang lebih luas, Nazar menguraikan makna jihad dalam perspektif modern dan profesional. Jihad tidak lagi dimaknai secara sempit, melainkan sebagai badzlul juhdi atau ikhtiar maksimal dalam bekerja dan berkarya. Seorang muslim yang berpuasa harus memiliki etos kerja superior, solutif, dan penuh inovasi. Hal ini penting agar umat Islam tidak hanya menjadi konsumen peradaban, tetapi juga produsen kebudayaan yang disegani dunia. “Bangsa yang unggul adalah bangsa yang di dalam kesehariannya selalu berpikir untuk melakukan perubahan sedapat mungkin, perubahan yang membawa kebaikan, perubahan yang memberi dampak kemajuan dan membesarkan hati semua orang,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut. Menutup ceramahnya, Nazar berharap momentum Ramadan dapat mengkristal menjadi gerakan kolektif. Dengan demikian, kampus tidak hanya melahirkan insan yang saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial dan intelektual, serta mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan bangsa. “Marilah kita jadikan titik berpikir kita bagaimana mewujudkan the society of Ulul Albab, masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan kemajuan bagi lingkungannya,” pungkasnya.(*Ali/Faq) Penulis: Alban Hogantara | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Bantu Akses Pendidikan Lintas Negara, Mahasiswa UMM Dampingi Anak PMI di Penang Malaysia
Kurangnya tenaga pendidik di wilayah Bukit Jambul, Pulau Pinang, Malaysia, tidak menyurutkan semangat anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tetap belajar. Kondisi ini dijawab langsung oleh kehadiran empat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional sebagai pelita pendidikan bagi mereka. Sejak 21 Januari hingga akhir Februari 2026, tim KKN fokus mengabdi di Sanggar Belajar. Sanggar tersebut menjadi tumpuan utama pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Penang yang menghadapi kendala biaya sekolah lokal serta hambatan bahasa Melayu dan Inggris. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu proses belajar mengajar, tetapi juga membangun kembali kepercayaan diri anak-anak untuk terus meraih cita-cita. “Jujur kami merasa sedih saat tahu pengajarnya sangat sedikit, sementara anak-anaknya sangat banyak. Namun, melihat antusiasme dan bagaimana orang tua mereka sangat menanti kehadiran kami, rasanya sangat terharu karena merasa sangat bermanfaat bagi mereka,” ungkap Aina Zuzaila, salah satu mahasiswa KKN Internasional, 12 Februari lalu kepada Tim Humas UMM. Dalam praktik pengajarannya, mahasiswa menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan siswa. Mereka memadukan materi akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung dengan pendekatan kreatif mulai dari permainan edukatif, diskusi kelompok, hingga pembelajaran berbasis visual agar anak-anak tetap semangat meski belajar di luar sekolah formal. Selain aktivitas mengajar, para mahasiswa juga memperluas wawasan internasional melalui kolaborasi dengan Permai Pineng serta interaksi akademik di Universiti Sains Malaysia (USM). Mereka mengikuti seminar dan diskusi bersama sejumlah tokoh, mulai dari pimpinan fakultas hingga mantan pejabat daerah, guna membahas dinamika dunia perkuliahan, isu migrasi, serta kehidupan sosial masyarakat lintas negara. “Pengalaman internasional yang kami rasakan sangat luas, mulai dari belajar cara berdiskusi hingga memahami perbedaan cara bersosialisasi masyarakat luar negeri yang tidak bisa kami temukan di dalam negeri,” tambah Aina. Meski menghadapi tantangan adaptasi baik dari sisi bahasa, budaya, maupun sistem pendidikan, keramahan warga lokal menjadi pendukung utama kelancaran kegiatan. Kehangatan hubungan ini terlihat dari keterlibatan warga dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan, para orang tua murid turut merayakan hari ulang tahun salah satu mahasiswa sebagai bentuk rasa terima kasih mereka atas dedikasi yang diberikan. Sementara itu, dosen pembimbing KKN Internasional, Dr. Arina Restian, M.Pd., memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi mahasiswanya. Ia menilai program ini bukan sekadar pengabdian, tetapi juga ruang pembelajaran nyata yang membentuk kepedulian sosial dan kompetensi global mahasiswa. Menurutnya, keterlibatan langsung di komunitas PMI membuat mahasiswa belajar memahami persoalan pendidikan dari perspektif yang lebih luas, mulai dari akses, kebijakan, hingga faktor sosial budaya yang memengaruhi keberlangsungan belajar anak-anak migran. “Mahasiswa tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar tentang empati, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan internasional. Ini menjadi bekal penting, baik untuk dunia kerja maupun peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat,” ujarnya. Ia berharap, program KKN internasional semacam ini dapat terus berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak kantong PMI di berbagai negara, sehingga kontribusi perguruan tinggi Indonesia semakin nyata dalam menjawab persoalan pendidikan global. Melalui aksi nyata ini, mahasiswa UMM membuktikan bahwa semangat pengabdian mampu menembus batas negara demi masa depan generasi muda Indonesia, di mana pun mereka berada.(*nab/faq) Penulis: Nabila Makarim Nur Zaky | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Mantan Menhan Timor-Leste Ini Raih Gelar Doktor Sosiologi Militer di UMM
Transformasi militer dari kekuatan perjuangan menuju tentara profesional menjadi fokus utama dalam Ujian Promosi Doktor Julio Tomas Pinto yang digelar di Aula GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang pada 14 Februari 2026. Melalui disertasinya, ia menelaah proses profesionalisasi militer Timor-Leste sebagai elemen penting dalam menopang konsolidasi demokrasi dan menjaga stabilitas negara pascakonflik. Kajian tersebut menyoroti perubahan mendasar pada struktur dan budaya institusi militer, sekaligus mengurai dinamika hubungan antara militer, negara, dan masyarakat sipil dalam proses transisi politik. Perjalanan akademik Julio memiliki keterkaitan erat dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada 1993, ia menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, dan lulus pada 1998. “Ketika saya sudah mulai punya waktu untuk belajar lagi, saya memilih kembali ke UMM. Selain di sini saya sudah kenal kultur akademiknya, saya juga tertarik dengan Sosiologi Militer dan minta dibimbing oleh pakarnya, Prof. Muhadjir Effendy. Alhamdulillah beliau berkenan,” tutur Julio. Ujian promosi doktor tersebut tidak hanya dihadiri sivitas akademika, tetapi juga sejumlah pejabat penting dari Timor-Leste. Di antaranya Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Gastao de Sousa, Wakil Menteri Urusan Parlemen sekaligus mantan Presiden Parlemen Aderito Hugo da Costa, Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia Roberto Soares, Menteri Muda Komunikasi Expedito Dias Ximenes, mantan Menteri Infrastruktur Pedro Lay, Executive Director Human Capital Development Fund Julio Aparicio, serta Deputy Director Human Capital Development Fund Rogerio Lay. Kehadiran mereka memberikan perspektif diplomatik sekaligus menegaskan relevansi strategis tema disertasi tersebut bagi pembangunan negara. Dalam pemaparannya, Julio menegaskan bahwa sosiologi militer tidak hanya memandang militer sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki struktur, budaya, dan relasi kuasa yang terus berkembang. Ia menelusuri transformasi militer Timor-Leste dari pasukan gerilya pembebasan menjadi tentara profesional dalam sistem negara demokratis. “Kajian ini dilakukan secara interdisipliner dengan memadukan perspektif sosiologi politik, sejarah sosial, organisasi, hingga antropologi. Profesionalisasi militer di negara kecil pascakonflik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara besar. Transformasi militer Timor-Leste bukan penghapusan total identitas lama, tetapi proses redefinisi nilai, tradisi, dan habitus gerilya agar selaras dengan tuntutan institusi modern,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia menempatkan profesionalisasi militer sebagai proses sosial yang sarat negosiasi kepentingan, bukan sekadar reformasi struktural. Menurutnya, dalam banyak negara pascakonflik, profesionalisme militer sering kali dimaknai sebatas modernisasi peralatan dan sistem komando. Padahal, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan kultur institusi, legitimasi publik, serta peneguhan kontrol sipil dalam sistem demokrasi. Julio juga menjelaskan bahwa pada masa transisi pascareferendum 1999 dan pembentukan negara baru, terjadi perdebatan mengenai pilihan antara mempertahankan struktur lama atau membangun militer profesional yang sepenuhnya baru. Timor-Leste kemudian memilih jalan tengah, yakni mentransformasi pasukan pembebasan menjadi institusi pertahanan nasional dengan tetap menjaga spirit historisnya. Ia juga menyoroti krisis politik 2006 sebagai momentum penting yang mempercepat pembentukan regulasi, profesionalisme, dan supremasi sipil dalam tubuh militer. “Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme militer di negara pascakonflik berkembang melalui negosiasi antara struktur institusional modern dan nilai-nilai perjuangan masa lalu. Krisis, konflik internal, serta tekanan internasional turut berperan sebagai katalis perubahan. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga simbol identitas nasional yang dibentuk melalui sejarah panjang perjuangan,” ujarnya. Sementara itu, salah satu promotor, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., menilai disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi militer, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana militer di negara pascakonflik bertransformasi melalui proses sosial yang kompleks. Menurutnya, profesionalisasi militer harus dipahami sebagai bagian integral dari proses demokratisasi. Ia menegaskan bahwa militer dapat berkembang menjadi institusi profesional tanpa harus memutus akar sejarah perjuangannya. Justru, identitas masa lalu dapat dikelola sebagai modal sosial untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat posisi militer dalam sistem negara demokratis.(*Vin/Faq) Penulis: Vivin Dwi Oktavia | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
CommuniAction di Malang, Mahasiswa Diajak Jadi Garda Pelindung Anak di Ruang Digital
VIVA Jakarta –Isu perlindungan anak di ruang digital menjadi sorotan dalam gelaran CommuniAction seri Malang yang diinisiasi Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati forum diskusi bertema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?” yang digelar di Kota Malang, Kamis 12 Februari 2026. Antusiasme peserta terlihat dari respons positif terhadap forum literasi digital tersebut. Farah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mengaku mendapatkan perspektif baru. “Sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan mengenai ruang digital seperti pembuatan konten dan penggunaan Artificial Intelligence (AI), kami juga belajar tentang berbagai risiko yang dapat muncul jika teknologi digunakan tidak semestinya,” ujarnya. Senada, Zizi menilai langkah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) sudah tepat. “Di media sosial, anak-anak sudah terpapar tayangan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal itu berbahaya karena bisa memengaruhi kebiasaan, cara berbahasa, hingga lingkungan pertemanan,” katanya. Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Ia menyebut CommuniAction sebagai bagian dari gerakan nasional memperkuat ekosistem komunikasi publik menuju Indonesia Emas 2045. “Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Kementerian Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik,” tegasnya. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, turut mengingatkan mahasiswa agar bijak bermedia sosial. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara yang ditangani kejaksaan berawal dari konten di media sosial,” kata Tri. Sementara itu, Child Protection Specialist UNICEF, Naning Puji Julianingsih, mengapresiasi fokus perlindungan anak. “Kolaborasi semacam ini sangat diperlukan,” ujarnya. Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi, Dwi Santoso atau Anto Motulz, mengingatkan etika dalam penggunaan AI. “AI memang mempermudah kerja termasuk pembuat konten kreator, namun harus tetap memperhatikan proses pembuatannya,” katanya. Kreator konten Hari Obbie pun menegaskan, “Masyarakat harus aware atau peduli dengan konten yang dibuat dan jangan asal mengejar viral.”
