Diisi para Pakar, Seminar PPG UMM Bongkar Ketimpangan Pendidikan Global
Diisi para Pakar, Seminar PPG UMM Bongkar Ketimpangan Pendidikan Global pwmu.co –Universitas Muhammadiyah Malang melalui Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) menggelar seminar internasional yang membahas ketimpangan pendidikan global di tengah meningkatnya fragmentasi sosial dunia. Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Deakin University dan Universitas Sanata Dharma, mengusung tema “Inklusi Transformatif: Mewujudkan Keadilan Pendidikan di Era Polarisasi Global.” Forum ini menegaskan bahwa inklusi tidak boleh berhenti sebagai jargon kebijakan, melainkan harus menjadi praktik nyata dalam membongkar ketimpangan akses pendidikan. Dirjen GTK Kemendikdasmen RI, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan kebutuhan mendesak di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. “Pendidikan inklusif adalah sebuah keharusan moral dan sistemik. Kami mengusung visi pendidikan bermutu untuk semua, dengan penegasan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal, apa pun latar belakang sosial, budaya, bahasa, maupun kondisinya,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa transformasi menuju keadilan pendidikan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, termasuk kebijakan afirmatif dan penguatan peran guru pendidikan khusus. “Dengan demikian, keadilan pendidikan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bergerak menjadi praktik nyata yang menjawab tantangan global secara berkelanjutan,” tegasnya. Dr. Junny Ebenhaezer, Ph.D., dari Deakin University menyoroti bahwa eksklusi dalam pendidikan sering terjadi secara laten melalui praktik pembelajaran yang tidak sensitif terhadap keberagaman. “Saya meyakini bahwa keadilan pendidikan harus dimulai dari membuka akses yang setara dan memberdayakan guru sebagai kunci perubahan. Jika kita membekali satu guru dengan kompetensi yang tepat, dampaknya dapat menjangkau ratusan bahkan ribuan siswa,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya tiga pilar dalam pedagogi: purpose, process, dan people, serta pentingnya memahami latar belakang dan kebutuhan belajar siswa. Sementara itu, Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D., dari Universitas Sanata Dharma menyoroti pentingnya inovasi dalam menjawab krisis ketahanan sosial di tengah dinamika global. Menurutnya, tanpa inovasi berkelanjutan, pendidikan berisiko tertinggal dalam merespons perubahan zaman. Dari pihak UMM, Prof. Dr. Trisakti Handayani, M.M. menegaskan bahwa capaian pendidikan tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif, terutama di tengah kesenjangan global yang masih tinggi. “Pendidikan berkeadilan merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs keempat, yang menegaskan pentingnya pendidikan inklusif, berkualitas, dan pembelajaran sepanjang hayat bagi semua,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa transformasi pendidikan harus dimulai dari perubahan paradigma, yaitu menjadikan perbedaan sebagai sumber pembelajaran. Neneng Haryati, S.Si., M.M. menegaskan bahwa guru merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, Program PPG menjadi bagian integral dalam tata kelola guru nasional. Guru dituntut terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, riset pembelajaran, serta kolaborasi lintas sektor pendidikan. Seminar internasional ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak cukup menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui praktik nyata yang adaptif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas institusi, penguatan kapasitas guru, serta inovasi pedagogi menjadi kunci untuk menjawab tantangan ketimpangan pendidikan global. *) Penulis : Humas UMM | Editor : Satria
Dosen UMM Dorong UMKM Perempuan Jatim Naik Kelas Lewat Inovasi Pemasaran Digital
Dosen UMM Dorong UMKM Perempuan Jatim Naik Kelas Lewat Inovasi Pemasaran Digital pwmu.co –Tiga dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang menghadirkan program pemberdayaan bertajuk “Sisterpreneur” sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas pemasaran digital UMKM perempuan di Jawa Timur. Program ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya pemanfaatan media sosial oleh pelaku UMKM perempuan, yang berdampak pada terbatasnya jangkauan pasar dan omzet penjualan. Kegiatan yang digelar di Surabaya ini diinisiasi oleh Maharina Novi, Arum Martikasari, dan Rahmania Santoso. Puluhan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur turut ambil bagian dalam pelatihan tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang menyasar pelaku UMKM perempuan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Nasyiatul Aisyiyah di bawah naungan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur. Para peserta dibekali keterampilan pemasaran digital agar mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat. Ketua tim pengabdian, Maharina Novi, menjelaskan bahwa program ini berangkat dari temuan rendahnya omzet UMKM perempuan akibat belum optimalnya penggunaan media sosial. “Kami melihat para pelaku UMKM perempuan di PWNA Jawa Timur akan bisa lebih optimal jika bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, hal ini dapat memberikan nilai tambah dan membuat mereka lebih siap bersaing dengan UMKM lainnya,” ujarnya. Dalam sesi materi, Arum Martikasari, M.Med.Kom memperkenalkan strategi pemasaran digital berbasis formula PCBA (Perkenalkan, Ceritakan, Buktikan, dan Ajakan). Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu pelaku UMKM membangun komunikasi yang lebih efektif dengan audiens di media sosial. “Melalui formula ini, pelaku UMKM dapat membangun komunikasi yang lebih terarah dengan audiens di sosial media, sehingga produk yang ditawarkan lebih dikenal dan diminati,” jelasnya. Selain itu, peserta juga diajak langsung mempraktikkan optimasi media sosial dengan memanfaatkan teknologi AI. Pendampingan dilakukan secara intensif oleh tim dosen, sehingga peserta dapat memahami secara praktis tanpa kebingungan. Kegiatan ini mendapatkan respons positif dari peserta. Yunik, anggota APUNA asal Trenggalek, mengaku memperoleh banyak wawasan baru. “Saya jadi lebih tahu bagaimana memanfaatkan media sosial terlebih AI untuk promosi. Sekarang saya juga lebih percaya diri membuat konten karena sudah memahami caranya,” ungkapnya. Melalui program Sisterpreneur ini, tim dosen UMM berharap UMKM perempuan di Jawa Timur mampu meningkatkan daya saing melalui pemasaran digital yang optimal. Pendekatan berbasis teknologi, strategi komunikasi yang tepat, serta pendampingan langsung diharapkan mampu mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan omzet secara signifikan. *) Penulis : Sabrina Editor : Satria
Pendidikan Inklusif Jadi Kunci Atasi Ketimpangan Pengetahuan
Pendidikan inklusif menjadi poin penting guna mengatasi kesenjangan akses pengetahuan. Foto: dok.UMM. MAKLUMAT – Isu pendidikan inklusif sudah menjadi kebutuhan di tengah meningkatnya fragmentasi sosial global untuk mengatasi ketimpangan akses pengetahuan. Menurut Nunuk Suryani, selaku Dirjen Gurudan Tenagga Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah, menegaskan pendidikan inklusif menjadi keharusan. Pendidikan inklusif sebuah keharusan moral dan sistemik, tidak boleh ada satu pun anak yang tidak mendapat akses pengetahuan, apa pun latar belakangnya,” tegas Nunuk, dalam seminar internasional bersama Deakin University dan Universitas Sanata Dharma, Selasa (5/5/2026). Seminar yang digelar program studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Muhammadiyah Malang ini, Nunuk menambahkan negara memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak. “Tanpa terkecuali,” tegasnya menambahkan. Pendidikan Inklusif Butuh Transformasi Pandangan terkait pendidikan inklusif dibutuhkan transformasi menuju keadilan dengan keterlibatan berbagai sektor maupun lintas negara. Kebijakan afirmatif, penguatan guru pendidikan khusus, hingga pembangunan ekosistem inklusif menjadi bagian dari strategi nasional yang terus didorong. Pandangan serupa disampaikan akademisi Deakin University, Junny Ebenhaezer. Praktik eksklusif dalam dunia pendidikan acap kali secara laten melalui metode pengajaran yang tidak sensitif terhadap keberagaman. “Transformasi pendidikan harus dimulai dari cara mengajar. Guru harus memahami tujuan, proses, dan karakter peserta didik. Inilah pendidikan inklusif,” ujar Junny. Baca Juga Suarakan Global South: Kiprah Akademisi UMM di Diskusi Internasional Budapest Pendidikan Butuh Inovasi Junny menawarkan tiga pilar utama dalam pedagogi, purpose, process, and people. Pendekatan ini guru mampu menghadirkan pembelajaran yang adaptif, sesuai kebutuhan siswa. Akademisi dari Universitas Sanata Dharma, Tarsius Sarkim, lebih menyoroti pentingnya inovasi pendidikan. Tujuannya untuk membangun ketahanan sosial di tengah tekanan global. “Tidak adanya inovasi membuat pendidikan berisiko tertinggal dalam merespons dinamika zaman,” ujar Tarsius. Di sisi lain, Trisakti Handayani membahas pendidikan tidak cukup diukur secara kuantitatif. Kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial masih menjadi tantangan. “Pendidikan berkeadilan merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususunya SDGs keempat,” urai Trisakti. Peran Guru Penting Tingkatkan Inklusivitas Pendidikan inklusif, jelasnya, harus dimulai dari perubahan paradigma, yakni menjadikan perbedaan sebagai sumber daya pembelajaran. Ia sependapat dengan Nunuk, bahwa stakeholder menjadi kunci pembangunan sistem pendidikan berdaya saing global. Dalam konteks implementasi, peran guru kembali ditegaskan sebagai fonasi utama. Seperti yang dituturkan Neneng Haryati. Guru harus terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, riset, dan serta kolaborasi lintas institusi. “Guru merupakan actor utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Penguatan komptetensi menjadi keharusan, agar mampu menjawab tantangan global,” ujarnya memungkasi.
Persoalan Anjal Tak Kunjung Tuntas, DPRD Soroti Anggaran Miliaran Rupiah
MALANG POST – Fenomena anak jalanan (anjal) yang terus menjamur dan kembali turun ke jalan pascapenertiban, menjadi sorotan tajam dalam talk show di program Idjen Talk, dengan topik strategi penanganan masalah sosial di Kota Malang, Selasa (5/5/2026). Meskipun Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran perlindungan anak lebih dari Rp1 miliar dan anggaran operasional Dinas Sosial mencapai Rp40 miliar pada tahun 2026, efektivitas pembinaan dinilai masih rendah. Akibat lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRD Kota Malang mendesak adanya evaluasi total terhadap pola penertiban dan pembinaan agar para anjal tidak hanya terjaring dalam siklus “kucing-kucingan” dengan petugas. Siklus Anjal: Tertibkan, Bina, Kembali ke Jalan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, mengakui, pola yang terjadi selama ini adalah repetisi. Banyak anjal yang telah ditertibkan kembali beroperasi di jalanan hanya dalam hitungan minggu. “Kami rutin melakukan razia setiap hari di titik-titik rawan seperti Pertigaan Madyopuro, Ciliwung, Perempatan Kasin, hingga Simpang Rampal. Namun, kapasitas penampungan di Dinas Sosial (Dinsos) juga terbatas. Kami harus menyesuaikan ritme penertiban di lapangan,” ujar Mustaqim dalam talk show di Radio City Guide Malang, Selasa (5/5/2026). Mustaqim juga mengimbau masyarakat untuk berhenti memberikan uang kepada anjal di jalanan. Menurutnya, rasa kasihan masyarakat yang diwujudkan dengan memberi uang, justru menormalisasi profesi anjal dan membuat mereka enggan meninggalkan jalanan. Pendekatan Psikologis dan Cek Biometrik Di sisi lain, Dinsos P3AP2KB Kota Malang mengeklaim telah melakukan berbagai upaya pembinaan yang komprehensif. Kabid Rehlijamsos Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Sri Umiasih, menjelaskan, setiap anjal yang terjaring dibedakan penanganannya berdasarkan asal daerah. “Untuk warga asli Kota Malang, kami lakukan pembinaan dengan memanggil keluarga dan melibatkan psikolog untuk menangani sisi kejiwaan anak.” “Sementara untuk warga luar kota, kami bina maksimal tujuh hari sambil mengupayakan komunikasi dengan Dinsos asal mereka,” jelas Umi. Jika anak tersebut tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai asalnya, Dinsos bekerja sama dengan Dispendukcapil untuk melakukan cek biometrik guna melacak identitas asli dan alamat keluarga mereka sebelum dipulangkan ke daerah asal. DPRD Sindir Kekompakan OPD dan Transparansi Anggaran Kritik pedas datang dari Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Ia menegaskan, dengan ketersediaan anggaran yang mumpuni, seharusnya masalah anjal sudah bisa teratasi secara permanen. “Tahun 2026 ini, meskipun ada efisiensi, anggaran Dinsos masih di atas Rp40 miliar dan anggaran perlindungan anak lebih dari Rp1 miliar.” “Masalahnya bukan di uang, tapi di kekompakan OPD. Satpol PP, Dinsos, hingga Dinas Pendidikan harus satu irama,” tegas Ginanjar. Ia meminta adanya laporan riil (real report) dari hasil patroli Satpol PP agar OPD lain bisa bergerak sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Ia berharap Dinsos bisa memberikan pembinaan lanjutan yang lebih konkret, termasuk program pendidikan bagi anjal yang masih dalam usia sekolah. Pakar: Perlu Satgas Khusus dan Benahi Ekonomi Keluarga Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Catur Wahyudi, menilai penanganan individu terhadap anjal tidak akan maksimal tanpa menyentuh akar masalahnya, yaitu ekonomi keluarga. “Anak harus merasa terfasilitasi di lingkungan keluarga, agar tidak tertarik turun ke jalan. Oleh karena itu, faktor ekonomi keluarga mereka, juga harus dibenahi oleh pemerintah,” kata Catur. Ia menyarankan pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus, yang lintas sektoral untuk fokus menyelesaikan persoalan anjal dari hulu ke hilir. Keberadaan Satgas ini diharapkan bisa menjamin hak anak yang dilindungi negara benar-benar terpenuhi. Bukan sekadar memindahkan mereka dari jalanan ke panti rehabilitasi sementara. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)
7 Kampus Terbaik di Jawa Timur Versi THE Asia University Rankings 2026, Bisa Jadi Pilihan Jalur Mandiri
Ilustrasi kampus. (Foto: iStock) JATIMTIMES – Jawa Timur masih menjadi salah satu daerah favorit bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain memiliki banyak kampus ternama, provinsi ini juga dikenal menawarkan biaya hidup yang relatif terjangkau dibanding sejumlah kota besar lain di Indonesia. Tak heran jika setiap tahun, ribuan calon mahasiswa menjadikan Surabaya, Malang, hingga Jember sebagai tujuan utama untuk kuliah. Apalagi, beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur juga berhasil masuk daftar kampus terbaik tingkat Asia versi Times Higher Education (THE) Asia University Rankings 2026. Kehadiran kampus berkualitas dengan lingkungan belajar yang baik membuat Jawa Timur semakin menarik, terutama bagi peserta yang ingin mencoba jalur mandiri setelah seleksi nasional. Kota Pendidikan Favorit di Jawa Timur Surabaya dikenal sebagai pusat bisnis dan industri di Jawa Timur. Banyak kampus besar berada di kota ini, sehingga mahasiswa memiliki peluang lebih luas untuk magang maupun membangun relasi profesional sejak dini. Sementara, Malang kerap disebut sebagai kota pelajar. Suasana akademik yang nyaman, udara sejuk, serta biaya hidup yang lebih ramah di kantong menjadikan kota ini favorit mahasiswa dari berbagai daerah. Di sisi lain, Jember juga terus berkembang sebagai kota pendidikan dengan kampus negeri yang punya reputasi baik. 7 Kampus Terbaik di Jawa Timur Versi THE Asia University Rankings 2026 Berikut daftar perguruan tinggi di Jawa Timur yang masuk pemeringkatan THE Asia University Rankings 2026 dan bisa menjadi referensi memilih kampus melalui jalur mandiri: • Universitas Airlangga (Unair) • Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) • Universitas Negeri Malang (UM) • Universitas Brawijaya (UB) • Universitas Jember (Unej) • Universitas Negeri Surabaya (Unesa) • Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Tentang THE Asia University Rankings 2026 Sebagai informasi, THE Asia University Rankings 2026 menilai 929 perguruan tinggi dari 36 negara di Asia. Pemeringkatan ini menggunakan 18 indikator kinerja yang dirancang untuk mengukur kualitas kampus secara menyeluruh. Penilaian tersebut mencakup beberapa aspek penting, antara lain: • kualitas pengajaran • lingkungan penelitian • produktivitas riset • reputasi akademik • jaringan internasional • kerja sama dengan industri • kontribusi inovasi bagi masyarakat Melalui indikator tersebut, THE menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan berkualitas sekaligus mendorong penelitian yang bermanfaat bagi dunia industri dan publik. Bagi calon mahasiswa yang masih mencari kampus melalui jalur mandiri, daftar perguruan tinggi terbaik di Jawa Timur ini bisa menjadi pertimbangan. Selain kualitas pendidikan yang sudah diakui, wilayah Jawa Timur juga menawarkan banyak pilihan kota kuliah dengan karakter dan biaya hidup yang beragam.
Fungsi Intelektual dan Kritis Tergerus, Kademisi UMM Paparkan Dampak Sarjana Pendidikan Dihapus
Ketua Prodi UMM Kritik Wacana Penghapusan Program Studi Keguruan
Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Isnaini./Istimewa BERITA JEJAK FAKTA – Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Isnaini, menanggapi keras wacana penghapusan program studi keguruan yang dilontarkan pemerintah pada Senin (4/5/2026). Kebijakan tersebut dinilai berisiko menyederhanakan makna pendidikan dan mengancam proses pembentukan karakter bangsa. Rencana penghapusan ini sebelumnya digulirkan oleh Sekjen Kemdiktisaintek, Prof. Badri Munir Sukoco, dengan alasan menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan industri. Dilansir dari Bisnis.com yang berbasis di Surabaya, Isnaini menyebut wacana ini mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam memetakan arah pendidikan nasional. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki beban strategis yang lebih besar daripada sekadar mengikuti arus pasar kerja. Ia menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang inkubasi bagi pemikiran kritis masyarakat, bukan sekadar pemasok tenaga kerja teknis bagi industri. “Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada pasar kerja, fungsi intelektual tersebut akan tergerus,” ujar M. Isnaini, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa UMM. Isnaini menambahkan bahwa fokus pada keterampilan teknis semata akan menjauhkan filosofi pendidikan dari nilai memanusiakan manusia. Ia berpendapat jika tolok ukurnya hanya serapan kerja, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sudah cukup tanpa memerlukan perguruan tinggi. Terkait isu kelebihan jumlah lulusan, Isnaini memandang masalah utama terletak pada distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang tidak merata secara nasional. Hambatan struktural inilah yang seharusnya dibenahi pemerintah guna mengatasi ketimpangan jumlah guru antarwilayah. Sebagai alternatif, pemerintah disarankan memperketat evaluasi kualitas dan akreditasi program studi daripada melakukan penutupan total. Langkah tersebut dinilai lebih bijak dalam menjaga ekosistem keilmuan kependidikan tanpa mengorbankan kualitas manusia Indonesia di masa depan.
Wacana Sarjana Pendidikan Dihapus Demi Industri, Ini Kata Akademisi
Perbesar Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Isnaini./Istimewa Ringkasan BeritaWacana penghapusan program studi keguruan demi relevansi industri dinilai dapat menyederhanakan makna pendidikan dan mengancam pembentukan karakter bangsa. Akademisi menekankan pentingnya pendidikan sebagai ruang inkubasi pemikiran kritis dan pembentukan nilai estetika serta moral, bukan sekadar keterampilan teknis. Solusi yang diusulkan adalah memperketat regulasi dan evaluasi kualitas program studi berdasarkan akreditasi, bukan menutupnya secara menyeluruh, untuk menjaga kualitas lulusan dan ekosistem keilmuan.*Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI Bisnis.com, MALANG — Wacana penghapusan program studi keguruan yang digaungkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemdiktisaintek) Prof. Badri Munir Sukoco dengan alasan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri berisiko menyederhanakan makna pendidikan dan mengancam masa depan pembentukan karakter bangsa. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Isnaini, mengatakan wacana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam memetakan arah pendidikan nasional secara komprehensif. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti tren pasar kerja. “Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada pasar kerja, fungsi intelektual tersebut akan tergerus. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan posisi pendidikan tinggi sebagai penggerak intelektualitas kritis masyarakat,” ujarnya dikutip Senin (4/5/2026). Dia menambahkan bahwa pendidikan sejatinya merupakan proses untuk memanusiakan manusia, sebagaimana filosofi yang diusung oleh bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya membekali lulusan dengan keterampilan teknis agar siap bekerja, tetapi juga membangun cara berpikir, sikap, estetika, dan tanggung jawab sosial. “Jika guru atau lulusan kependidikan hanya diukur dari serapan kerja, itu sangat tidak ideal. Kalau logikanya hanya soal keterampilan teknis, lebih baik kita cukup membangun Balai Latihan Kerja (BLK) saja, tidak perlu ada perguruan tinggi. Lulusan yang hanya cakap teknis tanpa bekal nilai estetika dan moral berisiko menjadi pekerja yang kehilangan arah,” tegasnya. Isnaini menekankan sarjana pendidikan memiliki fleksibilitas karier yang luas. Mereka tidak harus selalu menjadi guru formal di kelas. Banyak lulusan prodi kependidikan yang berkontribusi di berbagai sektor industri dengan membawa perspektif humanistik yang tidak dimiliki oleh lulusan non-kependidikan. Sentuhan etika dan moral inilah yang sering kali tidak masuk dalam hitungan statistik serapan kerja, namun sangat krusial dalam dunia profesional. Mengenai isu surplus atau ketidaksesuaian jumlah lulusan, dia menilai persoalan utama bukan pada keberadaan prodinya, melainkan pada sistem distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang belum optimal secara nasional. Ketimpangan jumlah guru antarwilayah menunjukkan adanya hambatan struktural yang seharusnya dibenahi oleh pemerintah. Sebagai solusi, dia menyarankan agar pemerintah memperketat regulasi melalui sistem on/off program studi berdasarkan akreditasi dan evaluasi kualitas, bukan dengan menutupnya secara menyeluruh. Pengutamaan prodi dengan akreditasi “unggul” dinilai lebih bijak untuk menjamin kualitas lulusan tanpa menghancurkan ekosistem keilmuan kependidikan. “Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Regulasi bisa diperketat dan kualitas dievaluasi secara berkala. Persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan peradaban, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari kacamata statistik angka semata,” ucapnya. Jika kebijakan ini terus dipaksakan hanya demi mengejar angka serapan industri, dia mengingatkan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan sebuah program studi, melainkan kualitas manusia Indonesia di masa depan. (K24)
Kampus UMM Sukses Naikkan Peringkat di Level Internasional THE AUR 2026
Peringkat UMM melonjak dua kali lipat berdasarkan pemeringkatan dari THE AUR. Foto: dok.UMM. MAKLUMAT – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menorehkan prestasi internasional. Berdasarkan rilis resmi dari lembaga pemeringkat bergengsi Times Higher Education Asia University Rankings (THE AUR) 2026, pada 23 April 2026 lalu, posisi UMM dinilai masih kompetitif. Keberhasilan UMM meraih posisi elit pada THE AUR 2026 ini menandai raihan International Competitiveness sebagai milestone UMM tahun 2026-2030. Kepala Unit Pelaksana Teknis Akreditasi dan Pemeringkatan UMM, Dr. Rina Wahyu Setyaningrum, M.Ed., menyambut positif raihan ini. Menurutnya capaian ini murni pengakuan pemeringkatan internasional. “Tahun lalu kami berada di peringkat 1.501+, kali ini UMM berhasil menempati kelompok peringkat 801+ di kawasan Asia,” ujarnya, Senin (4/6/2026). Prestasi di tingkat nasional yang diraih UMM tak kalah penting. Di mana UMM menduduki peringkat ke-15 se-Indonesia secara keseluruhan (PTN dan PTS), serta kukuh di peringkat ke-7 khusus untuk kategori Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Di lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah, UMM meraih posisi ketiga. Hebatnya lagi, di antara PTN, UMM menjadi satu-satunya PTS di Jawa Timur dan Malang Raya yang sukses menembus pemeringkatan THE AUR tahun ini. Keberhasilan ini tidak lepas dari evaluasi ketat THE melalui lima indikator utama, yakni teaching, research environment, research quality, industry, dan international outlook. Baca Juga Banjir Malang Raya Meningkat, Dosen Teknik Sipil UMM Sodorkan Solusi Rina, sapaan lekatnya, menegaskan keunggulan paling mencolok terletak pada sektor industry income. Iingginya poin di sektor ini tak lepas dari keberadaan unit bisnis, yang salah satunya rumah sakit. “Keberadaan RS berperan penting sebagai laboratorium akademis bagi sivitas kampus, selain bisa mendulang pendapatan,” imbuhnya menjelaskan. Pendekatan terapan (applied) yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, hubungan antara UMM dan dunia industri pun terbangun dengan sangat kuat. UMM juga memiliki keunggulan atas kualitas riset yang berfokus pada impact, berkat tingginya sitasi dari peneliti lain. Meski meraih posisi mentereng, UMM tetap objektif melakukan evaluasi. Jika disandingkan dengan perguruan tinggi negeri ternama, skala publikasi secara kuantitas serta indikator riset dan sitasi masih menjadi area yang terus didorong.
Dari Jembatan GKB 1, Pohon Harapan UMM Embuskan Suara Kegelisahan Pendidikan Nasional
Pohon Harapan UMM ‘mengembuskan suara kegelisahan’ pendidikan nasional pada momentum Hardiknas 2026./dok. UMM MALANG | JATIMSATUNEWS.COM – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2026 dijadikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai momen untuk menyuarakan kegelisahan tentang kondisi pendidikan nasional dewasa ini. Salah satu kegelisahan yang menyeruak adalah tentang wacana penghapusan sejumlah program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri. Wacana ini menjadi perhatian serius bagi warga UMM dan momen peringatan Hardiknas 2026 menjadi ruang kritik terbuka. Bertempat di jembatan Gedung Kuliah Bersama (GKB) 1, sivitas akademika diajak menyuarakan argumen, kegelisahan, dan harapan mereka terkait arah pendidikan nasional melalui medium ‘Pohon Harapan Pendidikan’. Rangkaian acara ini dikemas sarat makna sosial dan intelektual, melampaui sekadar kegiatan seremonial. Dimulai dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, penulisan aspirasi, hingga penampilan musikalisasi puisi oleh dosen dan mahasiswa. Semuanya dirancang sebagai medium artikulasi publik kampus yang menggabungkan ekspresi estetis dengan kritik sosial. Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM sekaligus penanggung jawab kegiatan, Dr. Faizin, M.Pd., menjelaskan bahwa tema ‘Menguatkan Pendidikan, Membangun Masa Depan’ dipilih untuk membangun kesadaran kolektif. Ia menegaskan, wacana penghapusan program studi perlu dikritisi lebih jauh, apakah benar berorientasi pada peningkatan kualitas, atau sebatas efisiensi struktural. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak bisa diukur semata dari relevansi jangka pendek terhadap kebutuhan industri. “Pendidikan memiliki dimensi kultural dan ideologis yang lebih luas, yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh logika pasar. Refleksi ini adalah upaya mencegah pendidikan direduksi menjadi kepentingan pragmatis semata,” tutur Faizin. Ia menambahkan bahwa pendidikan yang unggul adalah hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga sistem sosial. “Jika tidak disadarkan secara kolektif, capaian pendidikan unggul tidak akan pernah muncul. Kebijakan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan berbagai elemen,” tegasnya. Pohon Harapan Pendidikan menjadi titik partisipasi yang paling dinamis. Medium ini dipenuhi berbagai tulisan dari sivitas akademika, yang tidak hanya berisi harapan normatif, tetapi juga kritik tajam terhadap sistem pendidikan yang dirasa semakin administratif dan kehilangan substansinya. “Pendidikan bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan lahirnya generasi penerus bangsa yang intelektual,” tulis Erika Firdayanti, mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Pesan Erika merepresentasikan penolakan mahasiswa yang tidak ingin hanya menjadi objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang menuntut terjaganya esensi pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Peringatan Hardiknas di UMM tahun ini membuktikan bahwa kampus masih memegang teguh perannya sebagai arena dialektika yang sehat. Di tengah kuatnya arus pragmatisme dan efisiensi pasar, inisiatif ini menjadi pengingat bahwa pendidikan harus selalu berpijak pada nilai, nalar kritis, dan kesadaran kolektif untuk membangun masa depan bangsa yang berkelanjutan. *** Editor: YAN
