Aktris Wulan Guritno berjalan menuju ruang pemeriksaan setibanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (14/9). ((MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS))
MALANG KOTA – Praktik judi online merugikan negara yang cukup besar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI mengungkap, kerugian negara akibat judi online ditaksir menembus Rp 138 triliun.
Pengamat Cyberpsychology Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Aransha Karnilla Nadia Putri SPsi MSc mengatakan, keterlibatan seseorang dalam judi online erat kaitannya dengan cyber psychology alias psikologi sosial.
Yakni kajian yang fokus pada perilaku manusia di dunia digital. Dia menilai, penyebab utama munculnya fenomena judi online adalah prilaku masyarakat yang terjebak pada fear of missing out (FOMO). Yakni suka ikut-ikutan tetapi tidak tahu urgensi dan dampaknya.
Hal itu sesuai dengan teori bandwagon effect. Yakni kecenderungan menganggap benar pada sesuatu yang ramai atau dilakukan banyak orang. Apa lagi jika sesuatu yang populer tersebut dibawa seorang influencer ternama, masih muda, dan kaya raya. “Maka akan sangat mudah masyarakat percaya dan mengikutinya," ujar Aransha.
Dia mengatakan berbagai perusahaan yang mengembangkan situs judi online memiliki sumber daya yang melimpah untuk melakukan promosi secara masif. Dari situlah persepsi individu tentang judi online ditanamkan secara perlahan. Indikasinya, marak iklan judi online di ratusan ribu website.
Aransha menyampaikan fenomena judi online memberikan dampak besar terhadap perubahan perilaku individu. Misalnya sifat adiksi yang bisa membuat seseorang cenderung tertutup. Selain itu, dia melanjutkan, orang tersebut juga akan memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk memainkan permainan haram tersebut. "Ekstremnya kini ada yang main slot sambil berkendara,” ucapnya.
Dosen psikologi itu menambahkan, efek suara dan berbagai istilah seperti gacor dapat menghasilkan hormon dopamin yang membuat seorang bahagia. Itu menjadi alasan mengapa pelaku judi online menjadi kecanduan. Aransha mengaku literasi finansial perlu dipahamkan kepada masyarakat.
Sebab, masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah cenderung berpikir jangka pendek. Utamanya berkaitan dengan pengelolaan finansial. Pemerintah juga memiliki tanggungjawab untuk berperan aktif memberantas kasus itu. Mulai dari memblokir situs hingga membawa narasi yang mengedukasi masyarakat. (dre/dan)
.jpeg)