Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Hafid Adim Pradana MA berbicara tentang gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 karena dibatalkan FIFA.
SURYAMALANG.COM|MALANG - Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 sebagai keputusan FIFA diduga karena penolakan dari sejumlah pihak di Indonesia atas keikutsertaan tim nasional (timnas) Israel.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Hafid Adim Pradana MA saat jadi pemateri di UMMTalks, mempertanyakan mengapa penolakan tersebut tidak dilakukan sejak Timnas Israel dinyatakan lolos kualifikasi.
"Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah tentu saja memberikan kerugian di berbagai sektor. Secara diplomatik, Indonesia akan memiliki citra yang kurang baik di mata internasional," jelas Hafid beberapa waktu lalu.
Meski Indonesia harus tetap menghargai dan menghormati keputusan FIFA, namun Indonesia akan selalu diingat sebagai negara yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Apalagi sejak dua tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan biaya yang tidak sedikit. Antara lain untuk membangun fasilitas baru, maupun memperbaiki infrastruktur yang ada.
Kini Timnas Indonesia U-20 gagal mendapatkan tiket untuk tampil di Piala Dunia U20. Padahal, ini sebagai kesempatan Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia karena menjadi tuan rumah.
Hafid juga menggarisbawahi pernyataan resmi FIFA di paragraf kedua, yaitu secara tidak langsung mengarah pada kejadian kelam sepak bola Indonesia yang terjadi pada Oktober tahun lalu. “Saya rasa, meskipun FIFA tidak pernah memberikan statement ke publik, pastinya FIFA tetap mengamati perkembangan hukum dan penanganan kejadian Kanjuruhan," jelasnya.
Sehingga ia mengayakan bahwa negara tidak begitu serius menangani persoalan terkait. Namun ia memandang keputusan FIFA sebagai penerapan standar ganda. Ia mencontohkan saat perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar, pada saat itu Rusia melakukan invasi ke Ukraina.
“Saat itu FIFA memberikan sanksi kepada federasi Rusia dengan mendiskualifikasi timnas Rusia dan tidak memperbolehkan bendera, nama, hingga atribut Rusia terpajang di gelaran itu,” papar dosen ini. Jika memang FIFA bersikap tegas pada Rusia, seharusnya hal tersebut juga diberlakukan sama kepada Israel karena telah memulai konflik dengan Palestina.
Namun sikap itu tidak dilakukan oleh FIFA. Alasan besarnya adalah karena asosiasi FIFA dibentuk dan didirikan oleh negara-negara barat.
“Jadi jargon FIFA yang mengatakan sepak bola harus dipisahkan dengan politik itu hanya omong kosong,” tegasnya. Dengan adanya ini, maka Indonesia harus mengambil pelajaran dari keputusan ini.
Ini menjadi sanksi bagi dunia persepakbolaan indonesia. Sudah saatnya pemerintah dan PSSI memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas sepak bola yang ada. Yaitu jangan jadikan sepak bola sebagai ajang berpolitik.
"Jika nanti kembali ingin menjadi tuan rumah event olahraga besar, ada baiknya untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai pemahaman yang sama," pungkasnya.
